Menu Utama
September 2014
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Rumbia. Perubahan suatu wilayah memang menjadi suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat yang mendiami suatu daerah,  apalagi jika letaknya secara goegrafis daerah  tersebut berada di suatu kepulauan yang akasesnya cukup  sulit untuk dijangkau, maka hal itu dapat di pastikan menimbulkan dorongan dan animo bagi masyarakat  agar bisa sejajar dengan daerah – daerah lainnya.

Bagi pemerintah tepatlah kiranya apabila program pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, didiskusikan dan direncanakan secara matang dan dibuat secara periodik, sebab membangun masyarakat tidak dapat dicapai dengan upaya-upaya yang sifatnya parsial, tetapi harus komprehensif dan terintegrasi. Ia harus menjadi kebutuhan bersama dan digerakkan secara komprehensif, gradual dan terus menerus dengan arah dan tujuan serta strategi yang jelas dan tepat. Pergerakkan semacam ini tidak mungkin dapat terwujud jika tidak ada kesepakatan untuk kita secara bersama-sama mewacanakan dan mendiskusikannya kemudian membuatnya dalam sebuah dokumen perencanaan yang baik untuk ditaati bersama dalam pelaksanaannya.

Munculnya berbagai macam asumsi dari sebagian kalangan yang kontradiktif dengan keinginan pemerintah untuk memeratakan pembangunan di semua desa melalui program gembira Desa menimbulkan tanda tanya besar bagi sebagian besar masyarakat, salah satunya kepala Desa ulungkura Heruyanto, SH.

Ditemui di ruang kerjanya pekan lalu, Heruyanto mengaku merasa heran dengan banyaknya pihak yang menyoroti program ini, khususnya di desanya yang terletak di kepulauan, sejak kabupaten Bombana terbentuk, baru di era pemerintahan saat ini ada sebuah program yang langsung di kelolah oleh Aparatur Desa dan melibatkat langsung masyarakat dalam bentuk swakelolah.

“ kalau program ini di kritisi mungkin wajar saja sebagai bahan masuk, tapi kalau program ini dikatakan tidak berhasil, maka saya dengan tegas membantah hal itu, silahkan turun langsung bertanya di masyarakat mengenai program ini, saya bisa pastikan fakta akan ssangat jelas kelihatan ‘ terang Heru. Read the rest of this entry »

Rumbia. Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam menyelaraskan pembangunan di Desa dan di perkotaan secara garis besar bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik, menjamurnya pembangunan sarana infrastruktur yang di barengi pemberian insentif bagi pelayan desa saat ini telah banyak membawa kemajuan bagi desa, terutama bagi desa yang jaraknya cukup jauh dari Ibukota Kabupaten seperti halnya Desa Toli-Toli di Kecamatan Mataoleo.

Jika merujuk beberapa tahun belakangan ini dibandingkan dengan sekarang, kondisi Desa yang di diami lebih kurang 600 jiwa ini secara keseluruhan telah banyak mengalami kemajuan, salah satunya yang bisa dilihat secara nyata yakni pembangunan Masjid yang letaknya persis di tengah Desa tersebut.

Pelaksana Kepala Desa Toli – Toli. Tasmin Saat di jumpai di kantonya pekan lalu menuturkan, alokasi Dana Gembira Desa memang telah banyak merubah wajah Desa Toli- Toli sejak beberapa tahun belakangan ini, namun secara gamblang dirinya enggan menjelaskan lebih detail apa saja yang menjadi fokus Pemerintah Desa saat ini sebab dirinya baru lebih kurang 6 belan menjabat selakua Pelaksana Kepala Desa.

” Saya hanya bisa menjelaskan pembangunan saat saya menjabat selaku pelaksana, namun secara garis besar harus di akui banyak perubahan yang terjadi di desa ini saat masih di pimpin Kepala Desa lama, salah satunya kantor desa yang saat ini sudah jauh lebih bagus dibanding era pemerintahan Sebelum Tamasya ” papar Tasmin.

Dirinya mengakui, saat ini alokasi dana Gembira Desa lebih banyak di fokuskan ke pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan Masjid Toli-Toli yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, pembangunan Drainase sepanjang 140 Meter serta bantuan Bedah Rumah. Read the rest of this entry »

Oleh : Awaluddin Madaeng, A. Md

Tanggal 26 November 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disahkan  menjadi Undang-Undang.

Hal ini dimaksudkan untuk mereformasi sistem pelayanan Administrasi Kependudukan,menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Selain itu juga perubahan ini diharapkan menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Berhubung perubahan Undang Undang tersebut sangat  mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator, serta perubahan pola pikir dari masyarakat.sebab berbicara administrasi kependudukan tidak dapat dilakukan engan memandang bahwa administrasi kependudukan itu sebatas pengadministrasian data kependudukan pada kabupaten yang kita lakukan  kota saja ,karena apapun   yang kita lakukan dalam penataaan administrasi kependudukan di kabupaten bombana akan mempengaruhi data kependudukan nasional kita.Oleh sebab itu regulasi penataan administrasi kependudukan haruslah didasarkan pada regulasi Nasional.

Awaluddin Madaeng saat menghadiri Workshop Nasional terkait Kependudukan dan pencatatan Sipil di Hotel Aston Jakarta ( Dok Foto : Awaludding Madaeng ).

Praktisnya sistemnya administrasi kependudukan itu adalah suatu sistem yang mengatur seluruh administrasi kependudukan pada umumnya ,dalam hal ini terkait dengan tiga jenis pengadministrasian . :pertama    Pendaftaran Penduduk, Kedua Pencatatan Sipil,  ketiga,   Pengelolaan data dan Informasi kependudukan yang dihasilkan dari proses  pendaftaran   Penduduk   dan  Pencatatan Sipil itu sendiri

Untuk membangun sistem itu perlu dilakukan penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM .Proses inilah yang memiliki makna strategis dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang undangan,yakni sebagai suatu infrastruktur dan  operator dalam mengejawantahkan maksud dan dan tujuan peraturan perundang – undangan maupun nilai –nilai yang terkandung dalam UUD tahun 1945    ( mengenai hak-hak Warga negara/Penduduk ) Read the rest of this entry »

Rumbia. Dinamika pembangunan infrastruktur Desa Batu Sempe Kecamatan mataoleo boleh dibilang mengalami kemajuan yang sangat signifikan jika di bandingkan dengan beberapa desa lainnya yang ada di Kecamatan Mataoleo, pasalnya sejak era Pemerintahan Tamasya ( Tafdil – Masyhura ), berbagai program baik itu yang menyangkut pengembangan infrastruktur melalui alokasi Dana Gembira Desa, bahkan perhatian pemerintah menyangkut kemaslahatan hidup para aparatur dan pelayan desa hingga masyarakat hampir secara keseluruhan bisa terpenuhi.


Hal tersebut di akui pula Kepala Desa Batu Sempe saat di temui di Kediamannya pekan lalu, menurut Zainal Arifin, tidak bisa di pungkiri bahwa sejak kurun waktu 2 tahun belakangan ini, di desa yang berpenduduk lebih kurang 580 jiwa ini dari sisi infrastruktur sangat banyak sarana dan prasarana yang telah di bangun di desanya, khususnya yang menyangkut pelayanan masyarakat, dirinya mencontohkan salah satu pembangunan yang telah rampung dan di gunakan masyarakat Desa Batu Sempe yakni Polindes.

” Pembangunan Polindes ini secara keseluruhan mengunakan Dana Gembira Desa, pembangunannya juga rampung tahun 2012 lalu, dan sejak tahun 2013 lalu sudah mulai di gunakan oleh warga hingga saat ini ” papar Zainal.

Selain Polindes kata Zainal, Alokasi Dana Gembira Desa yang kucur di masa Pemerintahan Tamasya juga di alokasi untuk pembangunan Talud sepanjang 60 Meter dan pembangunan Dermaga Perahu sepanjang 17 meter dari bibir pantai.  Zainal beralasan, pembangunan kedua sarana tersebut sangat memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat desanya, selain Desanya yang berbatasan langsung dengan garis pantai, Zainal yang sudah 2 periode ini menjabat sebagai Kepala Desa menuturkan bahwa sebagian penduduk yang bermukim di desa tersebut  pada awalnya berasal dari Pulau Masaloka, sehingga jika ada tamu atau mereka ingin berkunjung ke masaloka atau daerah lain dengan menggunakan perahu, maka perahun mereka bisa langsung sandar di dermaga.

” Sebenarnya dasar pemikiran pembangunan dermaga ini karena setiap air surut masyarakat harus berjalan kaki menuju perahu mereka jika ingin bepergian, tapi setelah dibangunnya dermaga ini, alhamdulillah hal itu sudah tidak terjadi lagi ” kata Zainal. Read the rest of this entry »

Oleh : Alimran, S.Si

Staf BPMP & PD Kabupaten Bombana

Alimran, S.Si

GAGASAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pertama, alasan teoretik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (decentralized budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan preferensi lokal. BACA SELENGKAPNYA