Menu Utama
March 2015
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Rumbia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana sisa menunggu Peraturan Daerah saat ini masih dalam tahap perampungan, demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H. Burhanuddin A. HS Noy, SE. M. Si.

Ditemui diruang kerjanya, H. Burhanuddin menuturkan bahwa Kepala Desa yang masa jabatan telah berakhir yang berada di Wilayah Rumbia, Poleang dan Kabaaena membuat Pemerintah Daerah saat ini mulai menyusun agenda pelaksanaan Pilkades, namun saat ini untuk mengantisipasi jalannya roda pemerintahan di tingkat desa, pemerintah daerah telah menunjuk beberapa pelaksana.

“  Saat ini pelaksanaan Pilkades masih menunggu dulu terbitnya Peraturan Daerah ( Perda ) Pilkades, jika sudah terbit kita akan langsung menentukan tahapan dan hari pelaksanaannya “ kata H. Burhanuddin.

Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat ) Pemkab Bombana ini optimis Pemilihan Kepala Desa yang sisa menunggu Perda tersebut bisa dilaksanakan pada bulan April atau Mei, namun lagi – lagi mantan kadis Perhubungan Prov Sultra ini kembali menegaskan proses pelaksanaan Pilkades tersebut tetap mengacu pada cepat atau tidaknya Perda tersebut disahkan.

“ kita sih inginnya secepatnya, tergantung apa perda Tersebut kapan disahkan, karena jika perda tersebut sudah terbit maka kami akan langsung akan menyusun tahap Pilkades sampai Pelaksanaannya “ Kata H. Burhanuddin.

Pernyataan  Kepala Biro Layanan Pengadaan Prov. Sultra  dr. Rony Yakub yang menyatakan bombana merupakan salah satu daerah yang tidak melakukan proses barang dan jasa secara transparan membuat Kepala Bagian Pembangunan Setda Bombana Husrifnah Rahim, ST. M. Si tak habis pikir, pasalnya lelang secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) sudah dilakukan daerah yang mekar dari kabupaten buton 11 tahun silam tersebut.

Husrifnah melalui releasenya menuturkan apa yang diutarakan bahwa bombana hingga kini tidak melakukan proses lelang barang dan jasa sangat tidak relevan dengan fakta saat ini, sebab sejak tahun 2012 lalu lpse yang menjadi sarana proses lelang sudah launcing dan beroperasi. Read the rest of this entry »

Rumbia. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang hingga kini kini masih belum lengkap dan hanya di duduki 2 orang pimpinan dalam waktu dekat ini akan bertambah, pasalnya jatah unsur pimpinan DPRD yang menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mendapat Surat Persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat dengan nomor 700/BH/18/II/2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bombana agar Amiadin yang di usulkan melalui kepengurusan PPP berdasarkan muktamar Surabaya.
“Rekomendasi dari DPP PPP dengan nomor 104/IN/DPP/I/2015 surat tersebut ditandatangani oleh pengurus DPPPPP hasil Muktamar VIII Surabaya oleh H. M Romahurmuzi sebagai ketua umum dan H. Aunur Rofiq sebagai sekjennya merekomendasi saudara Amiadi sebagai unsur pimpinan DPRD Bombana,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra Kahar Haris dalam surat tersebut.
Surat keputusan ini adalah tindak lanjut dari surat keputusan DPW PPP Nomor 035/ KPTS DPW-PPP/ Sultra/ IX/ 2014 tanggal 30 September 2014 dan membatalkan surat DPC PPP Kabupaten Bombana Nomor :040/Kpt/ DPC-PPP/ BMBN/X/2014  tentang pembatalan Abdul Jalil sebagai unsur pimpinan perwakilan PPP.
Sejumlah 132 Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang lolos Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2013 lalu secara resmi menyandang status Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) usai mengucapkan sumpah pada upacara Hari Kesadaran Nasional   yang dilaksanakan kemarin pagi (17/2) di halaman Kantor Bupati Bombana.
Bupati Bombana H. Tafdil.SE.MM usai mengambil sumpah 132 orang CPNS tersebut dalam sambutannya mengingatkan agar sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka sangat perlu untuk selalu konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada seorang PNS. Read the rest of this entry »

Rumbia, Masyarakat yang memiliki Tanah yang hingga kini belum bersertifikat  yang disebabkan persoalan ekonomi kini dapat bernafas lega, pasalnya melalui Kepala Badan pertanahan Nasional ( BPN) Bombana memberikan jatah pembuatan setifikat secara gratis kepada masyarakat melalui program Proyek Operasi Nasional Pertanahan ( Prona ) sebanyak 1500 sertifikat.

Saat di konfirmasi Kepala BPN Bombana, Herman Balalemba menuturkan jatah prona yang dibagikan tahun ini sama persis dengan jumlah yang dibagikan pada tahun lalu , sehingga dirinya berharap agar hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih lagi dengan bantuan ini masyarakat akan sangat terbantu mengurus legalitas hak milik tanah mereka tanpa mengeluarkan uang sepersen. Read the rest of this entry »