Menu Utama
April 2014
M T W T F S S
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ket. Gambar : Anggota Komisi 1 DPRD Bombana Abadi Makmur S.IP menyerahkan Dokumen Dari Kemenpan RB RI ke Pemerintah Daerah yang di Wakili Asisten III Setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M. Si.( foto : Herry ).

Rumbia. Beredarnya Rumor yang mengindikasikan bahwa Surat Keputusan atas Keabsahan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 1 sebanyak 171 orang menjadi CPNS Tahun 2013 di Kabupaten Bombana yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi adalah Palsu membuat Anggota Komisi 1 DPRD Bombana Abadi Makmur, S. IP harus  angkat bicara.

Saat di temui usai menyerahkan Listing nama – nama K1 beserta surat Keputusan pada Asisten III setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M.Si di kantor Bupati Bombana siang tadi (21/1), Abadi Makmur mengaku dirinya tidak habis pikir dengan rumor yang mengatakan Surat tersebut palsu, pasalnya dari sekian kali lawatannya ke Mempan RB  mengurus tenaga honorer yang masuk K1 yang nasinya selama ini terkatung – katung dirinya tidak menemui keganjilan apapun baik di BKN maupun di Mempan & RB .

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN ) Bombana ini, sebenarnya Surat Dari Kemenpan RB ini sejati keluar pada akhir Desember tahun 2013 walaupun pada faktanya dirinya menerima pada awal Januari 2014, namun secara administrasi pungkasnya surat tersebut sudah terbit tanggal 27 Desember tahun lalu.

” Saya menerima sendiri Surat ini dari Asisten Staf Khusus Deputi yang bernama Heru Setiadi karena  baik BKD yang di undang, anggota DPRD Bombana  waktu itu tidak sempat hadir bahkan Bupati sendiri sempat diundang namun dikarenakan kesibukan tugas  beliau ( bupati ) tidak sempat hadir ” kata Abadi.

Abadi menegaskan, bahwa lolosnya Honorer K1 berdasarkan versi yang dia terima berawal dari surat Bupati Bombana Nomor 800/2559/2013 yang meminta agar pihak Mempan meninjau kembali honorer K1, sehingga dirinya menegaskan bahwa persoalan ini bukan memintah tambahan K1 yang sudah lolos waktu itu, namun murni atas usulan peninjauan kembali atas ratusan tenaga honorer K1 yang tidak lolos menjadi CPNS tahun 2013.

Meski demikian, abadi mengharapkan setelah diserahkannya surat tersebut, dirinya mempersilahkan kepada pihak Pemda Bombana  untuk mengkonsultasikan apakah surat tersebut benar atau tidak, bahkan dengan tegas dirinya mengatakan dirinya mempersilahkan jika ingin di konsultasikan sampai tingkat Menteri, namun yang pasti  Abadi mengingatkan ke pihak Pemda agar tidak  berkonsultasi kepada pihak yang bukan menangani masalah ini di Kementerian, pasalnya dirinya merasa yakin bahwa Surat yang kini menjadi harapan ratusan Tenaga Honorer K1 tersebut adalah asli.

” Kami akan menunggu apa hasil klarifikasinya namun itu harus berdasarkan jawaban resmi dari Kemenpan&RB bukan atas dasar katanya, dan saya tegaskan kembali bahwa kapasitas saya mengawal  K1 ini bukan atas nama pribadi, namun atas Anggota Komisi 1 DPRD Bombana yang menangani masalah honorer,  Alangkah bodohnya saya yang sudah memperbaiki nama baik saya dan menjaga citra saya selama 2 periode di DPRD Bombana harus saya pertaruhkan dengan dokumen ini, silahkan klarifikasi agar kita segera mengetahui apakah saya benar atau saya celaka ” tegas Abadi.

” Tolong kepada siapapun oknum jangan selalu memberi pernyataan yang sumbernya hanya berdasarkan katanya tanpa ada fakta yang bisa di pertanggung jawabkan ” tambahnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M. Si mengatakan dirinya memberi apresiasi kepada Abadi Makmur yang sudah mengurus persoalan Kategori 1 ini hingga saat ini, apalagi dengan keluarnya surat tersebut maka secara otomatis ini merupakan suatu yang patut di hargai.

” Saya sendiri sudah empat kali ke kementerian mengurus masalah K1 ini namun belum berhasil juga, sehingga apapun yang telah dilakukan Pak Abadi mengawal K1 perlu kita apresiasi ” ujar Sukarnaeni.

Namun, Mantan Kadis Perhubungan Bombana ini menegaskan bahwa asli atau tidaknya dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah  yang harus memeriksa karena ada lembaga yang berkompoten seperti BKN dan Kemenpan RB yang memiliki kewenangan tersebut, karena Pemerintah Daerah disini kata Sukarnaeni hanya menerima berkas tersebut dan mengkonsultasikan keabsahannya.

” Dokumen tadi saya sudah disposisi ke BKD selaku Badan yang menangani persoalan ini  agar segera di fax ke jakarta untuk di klarifikasi secepatnya ” papar Sulkarnaeni.

Rumbia. Bupati Bombana H. Tafdil, SE.,MM  menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kab. Bombana untuk sesegera mungkin merampungkan seluruh Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran tahun 2013, hal tersebut ditegaskan Bupati pilihan Masyarakat Bombana ini kala di dirinya bersama Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura yang di dampinhi Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M.Si memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan yang di hadiri seluruh Kepala SKPD kemarin siang ( 16/1) di Kantor Bupati Bombana.

Menurutnya, sebagai pihak yang telah mengunakan anggaran daerah, sudah sewajar jika para kepala SKPD segera menyelesaikan tanggung jawabnya, apalagi  dalam tempo waktu satu tahun menggunakan APBD seharusnya setiap dinas sudah memperhitungkan kapan batas waktu menyelesaikan pertangungjawabannya.

” Jangan lagi menggunakan pola lama, saya ingin kita ini tertib administrasi, masa kita yang menggunakan sendiri anggaran tersebut, kita sendiri yang pusing ” kata H. Tafdil.

Lebih lanjut, suami Hj. Andi Nirwana ini menegaskan, dalam waktu dekat pihak Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI akan melakukan pemeriksaan tahap awal yang di perkirakan pada minggu ke tiga bulan ini, sehingga dirinya kembali menginstruksikan agar seluruh Kepala SKPD agar Koperatif dengan pihak BPK ketika sedang melakukan pemeriksaan.

” Saya ingin bagi dinas yang belum merampungkan SPJ baik itu LRA maupun Calk, agar segera meyelesaikan, karena jika tidak, hal itu akan mempengaruhi opini pemeriksa ” paparnya.

” Saya juga tidak mau dengar ada kepala SKPD maupun bendahara yang tidak hadir ketika BPK memerlukan keterangan, ingat mereka juga manusia biasa seperti kita dan pasti ketika kita koperatif maka saya yakin mereka juga akan memberikan kita solusi terbaik ” sambungnya.

sebelumnya, Bupati Bombana ini sempat di buat geram oleh ulah segelintir kepala SKPD yang terlambat menghadiri rapat koordinasi tersebut, sehingga dirinya bersama Wakil Bupati dan Sekda terpaksa harus menunggu mereka yang terlambat.

” Jangan pandang remeh rapat koordinasi, kalau memang tidak sempat hadir perintahkan  staf untuk mewakili, saya akan memberlakukan sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan rapat koordinasi ” tukasnya H. Tafdil dengan nada kesal.

Bahkan, kejadian yang tidak mengenakkan kembali terjadi, saat dirinya memberikan arahan, Handphone salah seorang peserta rapat berbunyi dengan nada yang cukup keras.

” Tolong matikan handphonenya, kalau tidak mau silahkan keluar dari ruangan rapat  ini ” kata H. Tafdil.

Rumbia. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini sedikitnya membawa angin segar bagi kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Pasalnya hal ini akan lebih merangsang Pemerintah Daerah untuk  memperoleh objek pajak baru yang selama ini belum tersentuh.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana yang ditemui pekan lalu menuturkan, dengan adanya pengalihan pengelolaan pajak ke daerah, maka dengan sendiri pemerintah daerah berhak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pajak karena rentang kendali mengenai pajak selama ini masih sangat menyulitkan pihak pemerintah daerah.

” Kita bersyukur pada tahun ini PBB yang di pungut oleh daerah tidak lagi di atur oleh pemerintah pusat ” terang Drs. Man Arfa, M. Si.

Walau demikian, menurutnya  dengan pengalihan tersebut, dengan sendirinya pula kata Man Arfa hal ini akan memberikan tanggung jawab yang begitu besar bagi pemkab, pasalnya selain pemerintah daerah di tuntut untuk memperoleh pemasukan bagi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari objek pajak baru, hal ini juga harus dibarengi dengan profesionalisme para aparatur pemungut pajak dengan memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

” kami saat ini sementara menyiapkan seluruh aspek pendukungnya, namun secara keseluruhan Pemkab Bombana siap untuk melaksanakan kewajiban pengalihan ini ” papar Man Arfa.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura mengungkapkan peralihan pajak ini merupakan pola pikir pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi Desentralistik sehingga hal ini perlu di tindak lanjuti secara serius.

” Ini merupakan langkah yang bagus yang perlu di matangkan sebaik mungkin, karena daerah bisa mengaktualisasikan diri dalam melakukan pungutan pajak sebagai PAD tanpa harus melanggar aturan yang ada ” terang Hj. Masyhura.

Lebih lanjut, Hj. Masyhura menekankan agar pengalihan kewenagan ini secepatnya di sosialisasikan ke aparatur pemerintah yang berada di kecamatan, kelurahn dan desa, karena hal tersebut akan lebih mempermudah dalam koordinasi ketika pemungutan pajak ini dilaksanakan.

” kita harus sosialisasikan dalam waktu dekat ini karena mereka merupakan ujung tombak pungutan di lapangan ” terangnya.

Rumbia. Masyarakat Kabupaten Bombana yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni kini bisa bernafas lega, pasalnya di tahun 2014 ini, dari 2000 unit rumah yang di usulkan Kantor Perumahan Kabupaten Bombana, pihak Kementerian Perumahan Rakyat ditahun ini telah menyetujui pemberian bantuan bagi rumah warga yang tergolong miskin khususnya yang berada di Poleang Barat sebanyak 480 rumah.

Kepala Kantor Perumahan Rakyat Bombana Sulaiman, SH.,MM saat di temui di ruang kerjanya pekan lalu mengungkapkan bantuan yang di berikan pihak Kementerian di tahun ini hanya merupakan bagian terkecil dari seluruh usulan rumah yang di serahkan pada tahun lalu, karena menurut informasi yang di perolehnya bahwa pihak Kemenpera saat ini masih melalukan pengecekan data rumah yang telah di usulkan.

Meski demikian, dirinya menambahkan bahwa dari 480 unit rumah yang berada di Poleang barat, secara keselurahan sekitar 44 unit rumah yang masuk dalam klasifikasi Rehab berat, yang masing – masing rumah tersebut akan memperoleh bantuan Simultan sebanyak 15 juta per unitnya.

” Kalau untuk rumah yang kerusakannya masuk tahap klasifikasi sedang jumlah bantuannya sekitar 7.5 juta perunit ” papar Sulaiman.

” Bantuan ini merupakan peningkatan kualitas Rumah tidak layak huni dan sementara ini data yang kami serahkan masih di cek, mudah – mudahan rumah yang kami usulakan di wilayah Kabaena Timur, Kabaena Tengah, lantary dan Rarowatu bisa segera menyusul bantuannya ” lanjutnya.

Mantan Kepala Bidang Cipta Karya ini merinci,secara keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) yang berada di Kabupaten Bombana sebanyak 6474 unit rumah yang terbagi di 17 kecamatan, sedangkan di lima kecamatan yang data RTLH belum rampung, seperti Kabaena Barat, Matausu, Poleang Utara, Kabaena Utara dan Kabaena Selatan akan di selesaikan pada tahun ini.

Lanjut Sulaiman, belum masuknya data RTLH dari ke lima Kecamatan tersebut lebih di sebabkan pada kurangnya staf desa yang memahami mengenai penyusunan usulan Rumah, padahal di akui dirinya sudah mengundang seluruh aparatur desa mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan tim Kantor Perumahan Bombana, di tambah lagi masih minimnya tenaga administrasi yang berada di desa memiliki keahlian Komputer, sehingga lebih memperlambat usulan tersebut.

” Kalau ingin mengulas kembali saya pikir itu tidak memiliki manfaat, karena kami tidak ingin saling menyalahkan , yang pasti Tim kami saat ini sudah mulai bekerja melakukan pendataan di 5 Kecamatan Tersebut ” ujar Sulaiman.

Sedangkan model penerimaan bantuan tersebut, saat di tanyai pewarta majalah ini, sulaeman mengakui bahwa model penerimaanya sudah tidak seperti dulu, berdasarkan juknis yang diterimanya dari Kementerian, model penyaluran bantuan tersebut tidak lagi di terima langsung masyarakat, namun pihak Kementerian langsung melakukan transfer dana di BRI, kemudian Pihak BRI mencetak Buku Tabungan bagi masing – masing penerima.

” Saat ini yang berhak menerima bantuan akan di dampingi Tenaga pendamping untuk menghitung kebutuhan rumahnya, setelah itu, masyarakat masyarakat sisa menandatangani DRPB2 ( Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan ) kemudian menyerahkan ke pihak Bank, untuk dilakukan transfer ke Toko Penyedia Bahan Bagunan di Daerah Sekitar itupun harus di sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan dananya ” rinci Sulaiman.

” Masyarakat tidak perlu repot lagi, apalagi pengawasannya bantuan ini akan sangat ketat karena di awasi langsung berbagai pihak termasuk Aparat ” sambungnya.

Rumbia Pekan Jambore PKK Tingkat Kabupten Bombana yang dilaksanakan selama dua hari di Kecamatan Rumbia TengahN malam (2/11) tadi secara resmi di tutup oleh Bupati Bombana H. Tafdil yang di akhiri dengan pembakaran api unggun di Lapangan A. A. Rifai Kecamatan Rumbia Tengah.

Padatnya kegiatan lomba pada Jambore yang melibatkan seluruh unsur kader PKK di 22 kecamatan yang di Bombana, kecamatan Poleang yang turut serta berpartisipasi pada iven tahunan tersebut berhasil meraih juara umum.

Usai menyerahkan piala juara umum yang di terima langsung Camat Poleang, Bupati Bombana H. Tafdil dalam sambutannya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan jambore tersebut, paslanya selain menampilkan berbagai macam keberagaman budaya yang di miliki masing – masing kecamatan karena di huni multi etnis dan masyarakat yang heterogen, kegiatan yang melibatkan kader PKK mampu menciptakan suasana harmonis dan melahirkan juara yang bisa mewakili bombana pada iven jambore tingkat provinsi.

” Kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain memberi hiburan di tengah rutinitas kita yang begitu padat, momentum ini juga melahirkan prestasi sehingga even kegitana yang skalanya lebih nantinya, kita akan lebih mudah mengirim utusan senagai wakil bombana ” kata H. Tafdil

” Namun itu harus di latih terus, karena kita ingin bukan hanya sekedar mewakili,tapi sebisa mungkin kita meraih prestasi ” tambahnya.

Di lain pihak, Hj. A. Nirwana Tafdil yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana menegaskan dengan di laksanakannya iven jambore kali ini, kita ingin melihat sejauh mana keberhasilan yang terlah di raih oleh para pembina di tingkat kabupten dalam melakukan pembinaan khususnya yang ada di kecamatan dan Desa, sehingga paparnya kita memilik ukuran yang jelas apa dan seperti kedepannya proses pembinaan itu dilakukan.

” Kita ingin semua masyarakat mengerti bahwa betapa pentingnya peran PKK dalam mengaktualisasikan keberadaannya khususnya dalam membantu mengsukseskan program pemerintah ” kata Hj. A. Nirwana.

Dirinya juga berjanji, kegiatan jambore PKK ini akan di jadikan agenda tahunan untuk mencari bakat yang berprestasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

” Kita akan terus mengevaluasi kegiatan ini, Insya allah tahun depan kita tetap akan laksanakan dan akan melibatkan seluruh komponen masyarakat ” kata ibu empat anak ini.