Menu Utama
December 2014
M T W T F S S
« Nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Rumbia. Menjadi seorang Pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyaknya proses yang harus dilewati melalui uji Kompetensi yang saat ini sementara dilakukan dan penerapan mengantongi bebas temuan dari Inspektorat Bombana bagi calon pejabat merupakan hal wajib yang harus dilalui setiap Pegawai negeri Sipil yang ingin menduduki jabatan di Lingkup Pemkab Bombana, Bahkan baru – baru ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H. Burhanuddin, A. HS Noy., SE. M.Si kembali menegaskan bukan hanya dua hal tersebut yang merupakan suatu kewajiban, namun bebas dari penggunaan obat-obatan terlarang ( Narkoba ) turut pula dijadikan sebagai syarat mutlak.

Read the rest of this entry »

Rumbia(11/12). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sementara Bombana A. Firman, SE memuji langkah yang dilakukan pihak Pemkab Bombana dalam melakukan Uji Kompetensi terhadap sejumlah Jabatan di lingkup Pemkab Bombaa saat ini, Pernyataan tersebut dilontarkan A. Firman, SE usai dirinya menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Bombana terhadap peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 siang tadi di Kantor DPRD Bombana.

Politisi muda ini mengungkapkan apa yang dilaksanakan pihak pemkab patut mendapat apresiasi dalam menata birokrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya, terlebih lagi sejumlah jabatan eselon IVb sampai Eselon II yang di lelang saat ini banyak di minati oleh PNS lingkup pemkab.

” Ini merupakan suatu terobosan baru dan perlu kita dorong agar hal ini bisa mendatangkan asas manfaat buat kemajuan daerah ” kata. A. Firman.

Namun, dirinya mengingatkan agar kedepannya terhadap mereka yang lolos pada uji kompetensi tersebut dan telah diamanahi suatu jabatan agar bersungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas, sehingga uji kompetensi ini bukan hanya sekedar untuk mencari jabatan semata namun harus bekerja demi kesejahteraan rakyat.

” Kami juga akan mendorong pihak pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat baik itu yang duduk setelah uji kompetensi ini maupun Pejabat yang telah menduduki jabatan saat ini, persoalan lamanya evaluasi kita serahkan ke pihak pemkab untuk melakukan itu sehingga ada rapor bagi pejabat sekarang ini apakah mereka bisa dikatakan berprestasi atau tidak ” paparnya.

Rumbia(11/12). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana berencana memanggil pihak Badan Pusat Statistik      ( BPS) Bombana dengan agenda rapat dengar pendapat ( Hearing ) atas dugaan kesalahan data penerima yang di lakukan pihak BPS Bombana dalam menyalurkan bantuan atas kompensasi kenaikan harga BBM. Hal tersebut di ungkapkan salah seorang anggota DPRD Bombana Ambo Rappe saat ditemui siang tadi di kantornya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bombana ini menuturkan hearing yang akan dilakukan pihaknya tidak lain karena fungsi pengawasan yang di miliki DPRD, terlebih lagi banyaknya data yang diterimanya bahwa masih terdapat sejumlah masyarakat miskin di wilayah Kel.Kampung Baru. Kecamatan Rumbia Tengah yang tidak menerima kompensasi dari naiknya harga BBM tersebut yang lazim disebut Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS).

” Kami melakukan fungsi kami sebagai wakil rakyat, apalagi dana tersebut merupakan kompensasi yang harus diterima masyarakat yang benar – benar membutuhkan bukan malah sebaliknya ” kata Ambo Rappe.

Lanjut, pria yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Bombana ini mengatakan masuknya data bahwa sejumlah masyarakat miskin yang sama sekali belum tersentuh dana dari pemerintah ini besar kemungkinan adanya data yang tidak valid yang di keluarkan pihak BPS.

“Kami akan mengklarifikasi hal ini kenapa kejadian seperti ini terjadi padahal dampak akan berakibat fatal jika memang telah terjadi kesalahan data ” singkatnya.

Rumbia. Persoalan penyaluran Raskin yang terkadang tidak tepat sasaran  merupakan pekerjaan rumah tersendiri yang saat ini masih di cari solusinya oleh pihak terkait, hal tersebut di akui Kepala Bagian Pembangunan Setda Bombana Husrifnah Rahim di gedung Serba Guna dalam rangka Sosialisasi Pedoman dan Penyusunan Pertanggungjawaban Raskin 2014 yang dilaksanakan Bulog bekerjasama dengan Biro Perekonomian Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana.

Husrifnah menuturkan Sosialisasi yang melibatkan setidaknya 190 orang  dari Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Bombana tidak lain untuk lebih menertibkan prosedur administrasi penyaluran kebutuhan dan hak masyarakat, sehingga kedepannya Pemkab Bombana lebih mudah memproteksi dalam penyusunan prosedur pertanggungjawaban agar lebih akuntabel.

” Melalui sosialisasi ini Semua pihak diharapkan bisa memahami prosedur pertangunngjawaban raskin, sehingga tahun 2015 mendatang kita lebih mudah menyusun pedoman program Raskin sehingga tidak ada lagi kata penyaluran Raskin tidak tepat sasaran ” kata Husrifnah.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekda Bombana H. Burhanuddin, H.S Noy mengatakan hingga saat ini Pemkab Bombana bertekad untuk menjadikan program raskin ini sebagai proteksi sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi pengeluaran rakyat miskin, terlebih lagi dari beberapa kali evaluasi dan pemantauan yang dilakukan lembaga terkait, kerap ditemukan ada beberapa persoalan menyangkut masalah raskin.

” Saya contohkan ada beberapa besa dan kelurana yang belum melakukan musyawarah desa serta belum menyampaikan berita acara musyawarah ke tim raskin kecamatan ” kata H. Burhanuddin.

Rumbia. Sosialisasi Penerapan Monitoring dan Evaluasi (Monev)secara online mulai digalakkan dalam rangka membantu Pihak Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kualitas Sumber daya aparatur khususnya bidang pengadaan Barang dna Jasa. Demikian dikatakan Ketua Panitia Sosialisasi Husrifnah Rahim kala menyampaikan laporannya.

Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama satu ini, selain melibatkan Admin Agency dari Dinas, Badan, Kantor, sosialisasi tersebut  juga melibatkan Beberapa admin Agency dari Kecamatan, kelurahan, Tim Pelaksana ULP dan LPSE yang berjumlah sebanyak 100 orang.

Husrifnah menuturkan, sosialisasi monev ini selain mengembangkan SDA, direncanakan jika monev ini sudah diterapkan secara maksimal, hal ini dapat membantu pemkab dalam merekomendasikan sistem monitoring dan evaluasi khususnya yang terkait pengadaan barang dan jasa.” Sosialisasi ini atas kerjasama pihak pemkab dan provinsi dan kami harap agar apa yang menjadi tujuan dari sosialisasi ini bisa tercapai ” kata Husrifnah yang juga merupakan Kabag Pembangunan Setda Bombana.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Bombana H. Burhanuddin H.S Noy mengatakan penerapan Monev Online ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem informasi rencana umum suatu pengadaan, terlebih lagi dengan terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya melaksanakan Read the rest of this entry »