Menu Utama
August 2014
M T W T F S S
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Rumbia, Lambannya pengembalian uang uang dapat dipertanggungjawabkan (UUDP) di kas daerah mulai disikapi dengan tegas H Tafdil. Langkah yang ditempuh Bupati Bombana ini akan mempidanakan oknum-oknum di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Kecamatan dan Kelurahan, yang belum mengembalikan UUDP mulai tahun 2007 sampai 2010 itu.

“Uang itu (UUDP) akan ditagih terus. Mulai  dengan cara persuasif hingga melalui sidang majelis TPTGR. Jika langkah ini tidak berhasil, maka kita pidanakan mereka (pengguna UUDP) melalui proses hukum,” ancamnya.

H. Tafdil sudah lama mengetahui nama-nama pengguna UUDP tersebut. Olehnya itu, dia meminta kepada pengguna atau pemakai uang itu untuk segera mengembalikan di kas daerah.

Menurut Bupati, UUDP itu memang melekat di SKPD, Kelurahan dan Kecamatan sehingga menjadi tanggung jawabnya. Namun setelah ditelusuri, UUDP tersebut ternyata  digunakan oknum bendahara yang menjabat di intansi tersebut saat itu.

“Jadi mereka (mantan bendahara yang harus bertanggung jawab,” katanya.

H. Tafdil mengatakan, dirinya  memberikan perhatian serius tentang UUDP tersebut. Sebab, akibat penggunaan dana yang seharusnya dikembalikan setiap akhir tahun di setiap tahun berjalan itu, Pemkab Bombana selalu mendapat opini disclemer dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Tidak tanggung-tanggung, predikat buruk BPK sudah tiga tahun berturut-turut bertahan. 

Sementara kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bombana, Darwin Ismail mengatakan hingga kemarin, dari 4 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 4 Kecamatan dan 2 kelurahan di Bombana yang menggunakan UUDP tahun 2007 sampai 2010, baru Inspektorat, Kecamatan Rarowatu Utara, Masaloka Raya, Kabaena Selatan dan Kelurahan Bambaea yang sudah mengembalikan. 

Instansi yang lebih dulu mengembalikan UUDP tersebut, semuanya merupakan pemakai UUDP dengan angka terkecil mulai seratusan ribu sampai Rp 23 juta. Sehingga jika ditotalkan pengembalian mereka hanya sekitar Rp 37 juta. 

Sementara penunggak UUDP di sekretariat daerah yang dikelola bendahara rutin dan bantuan sekitar 26 milyar rupiah, sekretariat DPRD sekitar Rp 243 juta, Dinas Kelautan Rp 316 juta, Kecamatan Rumbia Rp 209 juta dan Kelurahan Aneka Marga Rp 28 juta, hingga kemarin belum mengembalikan. (adi KP).

Leave a Reply