Menu Utama
November 2014
M T W T F S S
« Oct    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Rumbia, Fraksi fraksi yang berada di DPRD Kab. Bombana kemarin siang ( 24/7) akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ), namun hal tersebut masih disertai beberapa catatan yang perlu untuk di jelaskan pihak Pemerintah Daerah.

Dalam Pidatonya Bupati Bombana hari ini yang di bacakan oleh Sekda Bombana Dr. H. Rustam Supendy di Gedung DPRD siang ini, mengatakan besarnya SiLPA tahun anggaran 2011 dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan berjalan optimal, Kata H. Rustam saat membacakan Pidato Bupati sangat  dipandang perlu untuk segera dijelaskan, agar hal tersebut tidak menimbulkan multi tafsir bagi sebagian kalangan.  

Sekda Bombana ini menuturkan bahwa besarnya SiLPA Rp.108 milyar yang disampaikan oleh pihak Pemkab hingga akhir tahun anggaran 2011 telah diuraikan sepenuhnya, bahwa proses perhitungannya sudah sesuai dengan hasil secara akuntansi terhadap selisih antara realisasi pendapatan dan belanja ditambah adanya pembiayaan Netto per 31 Desember tahun lalu.

” SiLPA diatas berdasarkan hasil audit BPK terdiri dari pengeluaran tanpa SP2D tahun anggaran 2010, Rp. 41 Milyar, Sisa UUDP tahun 2007 hingga 2011 sebesar 30 Milyar dan Saldo kas di daerah per 31 Desember 2011 sebesar Rp.36 milyar semua itu telah dikumulatifkan menjadi kas daerah per 31 desember 2011 “rinci H. Rustam. ¬†

Alumnus Doktoral Universitas Brawijaya malang ini juga menegaskan bahwa dugaan adanya kenaikan SiLPA jika dibandingkan tahun 2010, hal tersebut bukan disebabkan adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, Namun Kata Dr. H. Rustam hal ini justru diakibatkan pengelolaan kas yang lebih baik, sehingga pada akhir tahun kita tidak memiliki utang BG seperti yang terjadi ditahun sebelumnya.

” yang lebih baiknya lagi dan perlu dicermati, saldo kas rill yang di miliki pemda per 31 desember 2011, mampu membiayai seluruh kewajiban tahun anggaran 2011 yang akan diselesaikan pada tahun anggaran 2012. ” terang Doktor manajemen ini.

Sekda Bombana pun tidak menyangkali, cap opini disclaimer oleh pihak BPK terhadap Pemerintah Daerah Kab. Bombana telah menimbulkan anggapan dari berbagai kalangan bahwa pengelolaan keuangan belum berjalan sesuai yang diharapkan. sehingga kata H. Rustam telah berbagai upaya dilakukan pemkab termasuk membentuk Tim TP-TGR untuk memburu uang daerah yang sudah digunakan tanpa adanya pertanggungjawaban.

” pemda juga sudah mengimplementasikan penggunaan SIMDA keuangan dan sudah bekerja sama dengan pihak BPKP untuk melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah” ungkap H. Rustam

Leave a Reply