Menu Utama
May 2015
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pernyataan  Kepala Biro Layanan Pengadaan Prov. Sultra  dr. Rony Yakub yang menyatakan bombana merupakan salah satu daerah yang tidak melakukan proses barang dan jasa secara transparan membuat Kepala Bagian Pembangunan Setda Bombana Husrifnah Rahim, ST. M. Si tak habis pikir, pasalnya lelang secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) sudah dilakukan daerah yang mekar dari kabupaten buton 11 tahun silam tersebut.

Husrifnah melalui releasenya menuturkan apa yang diutarakan bahwa bombana hingga kini tidak melakukan proses lelang barang dan jasa sangat tidak relevan dengan fakta saat ini, sebab sejak tahun 2012 lalu lpse yang menjadi sarana proses lelang sudah launcing dan beroperasi. Read the rest of this entry »

Rumbia. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang hingga kini kini masih belum lengkap dan hanya di duduki 2 orang pimpinan dalam waktu dekat ini akan bertambah, pasalnya jatah unsur pimpinan DPRD yang menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mendapat Surat Persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat dengan nomor 700/BH/18/II/2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bombana agar Amiadin yang di usulkan melalui kepengurusan PPP berdasarkan muktamar Surabaya.
“Rekomendasi dari DPP PPP dengan nomor 104/IN/DPP/I/2015 surat tersebut ditandatangani oleh pengurus DPPPPP hasil Muktamar VIII Surabaya oleh H. M Romahurmuzi sebagai ketua umum dan H. Aunur Rofiq sebagai sekjennya merekomendasi saudara Amiadi sebagai unsur pimpinan DPRD Bombana,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra Kahar Haris dalam surat tersebut.
Surat keputusan ini adalah tindak lanjut dari surat keputusan DPW PPP Nomor 035/ KPTS DPW-PPP/ Sultra/ IX/ 2014 tanggal 30 September 2014 dan membatalkan surat DPC PPP Kabupaten Bombana Nomor :040/Kpt/ DPC-PPP/ BMBN/X/2014  tentang pembatalan Abdul Jalil sebagai unsur pimpinan perwakilan PPP.
Sejumlah 132 Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang lolos Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2013 lalu secara resmi menyandang status Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) usai mengucapkan sumpah pada upacara Hari Kesadaran Nasional   yang dilaksanakan kemarin pagi (17/2) di halaman Kantor Bupati Bombana.
Bupati Bombana H. Tafdil.SE.MM usai mengambil sumpah 132 orang CPNS tersebut dalam sambutannya mengingatkan agar sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka sangat perlu untuk selalu konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada seorang PNS. Read the rest of this entry »

Rumbia, Masyarakat yang memiliki Tanah yang hingga kini belum bersertifikat  yang disebabkan persoalan ekonomi kini dapat bernafas lega, pasalnya melalui Kepala Badan pertanahan Nasional ( BPN) Bombana memberikan jatah pembuatan setifikat secara gratis kepada masyarakat melalui program Proyek Operasi Nasional Pertanahan ( Prona ) sebanyak 1500 sertifikat.

Saat di konfirmasi Kepala BPN Bombana, Herman Balalemba menuturkan jatah prona yang dibagikan tahun ini sama persis dengan jumlah yang dibagikan pada tahun lalu , sehingga dirinya berharap agar hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih lagi dengan bantuan ini masyarakat akan sangat terbantu mengurus legalitas hak milik tanah mereka tanpa mengeluarkan uang sepersen. Read the rest of this entry »

Rumbia. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) melalui Sidang Kode Etik yang  dipimpin langsung Sekda Bombana kembali digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana hari ini ( 10/2) dengan melibatkan 20 orang PNS sebagai terperiksa, alasan pemanggilan terhadap PNS tersebut tidak lain disebabkan kehadiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat sudah sangat memprihatikan.

Sekretaris Daerah ( Sekda ) Bombana H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE. M. Si ditemui disela – sela sidang kode etik tersebut menjelaskan bahwa sidang kode etik merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai, sehingga dirinya akan mempertegas  aturan tersebut terhadap oknum PNS yang sudah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

“ kami melaksanakan tugas hanya menerapkan aturan kedisiplinan pegawai dan itu jelas dasar yang kami gunakan “ Kata Sekda Bombana. Read the rest of this entry »