DPRD Bombana KAD di Dua Provinsi.

DPRD Bombana KAD di Dua Provinsi.

Kominfo, Sekretariat –  DPRD Kabupaten Bombana melaksanakan Kajian Antar Daerah (KAD) di dua wilayah yakni Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dalam rangka menyusun sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan menyerap berbagai informasi dan kebijakan pembangunan.

“Ini adalah momentum yang tepat karena kami lagi menyusun sejumlah Perda, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun dari Pemda. Ini juga terkait dengan bagaimana mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPRD,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Arsyad, S.Pd., MH, Senin 27 Juli 2020.

Materi utama yang menjadi focus DPRD di Kabupaten Sleman antara lain soal kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, dimana kasus ini muncul dalam beberapa bulan terakhir. Materi lainnya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Kabupaten Bombana seperti diketahui memiliki PAD yang terbilang cukup rendah.

KAD Di Kabupaten Sleman ini dipimpin Ketua DPRD Arsyad SPd, MH dan Ketua Rombongan Ashari Usman, S.Pd., M.Si (Ketua Komisi III) karena memang sangat tepat, terkait dengan tupoksi komisi III khususnya bidang perempuan dan perlindungan anak, serta masalah keuangan daerah.

Informasi dan kebijakan bidang pendidikan, juga menjadi perhatian tim Kabupaten Sleman mengingat secara umum DI Jogjakarta merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah pusat pendidikan apalagi di Sleman terdapat kampus besar dan ternama yakni Universitas Gajah Mada (UGM).

Sementara itu tim yang ke Kabupaten Pangkep lebih focus pada masalah yang terkait dengan tentang layak anak, hak hak daerah dan masyarakat oleh perusahaan dalam bentuk Community Social Responsibility (CSR), tanda daftar  kepariwisataan, inovasi-inovasi daerah  serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Tim yang ke Kabupaten Pangkep dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardi SP, MP dan Ketua Rombongan Askar ST.

“Ini menjadi sangat penting bagi DPRD. Terkait CSR, Kabupaten Pangkep memiliki kebijakan daerah yang baik untuk bias menjadi rujukan dan masukan bagi kita dalam menyusun Perda serupa. Tentu kita akan menyesuiakan dengan kondisi daerah kita,” kata Wakil Ketua DPRD, Ardi SP, MP.

Laporan : Fiqran
Sumber : Sekretariat DPRD

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda