MULAI 1 MARET, KINERJA ASN BOMBANA DIEVALUASI

MULAI 1 MARET, KINERJA ASN BOMBANA DIEVALUASI

Rumbia, Kominfos.

Aparat Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana  mulai 1 Maret 2019 akan dievaluasi kinerja dan capaian tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H. Burhanuddin A.,HS.Noy SE.M.Si. Ketika memimpin apel akbar hari kesadaran nasional di halaman Kantor Bupati Bombana (18/2).

“Terhitung mulai 1 Maret 2019, seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya pejabat eselon 2, 3 dan 4  kita akan evaluasi kinerja serta capaian program dari tugas-tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksi masing-masing.” Kata Sekda. Lanjut mantan Kadis Perhubungan Provinsi Sultra ini, Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang telah diberikan selama ini. Karena sesuai target pelayanan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana belum  menunjukkan perubahan yang signifikan.

“Kalau satu program kita yang tidak tercapai  pimpinan daerah yang ditegur. Kalau tidak dilaksanakan proses pelayanan  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) maka kita akan diberikan rapor merah” ujarnya lagi. Padahal walaupaun dipihak lain kita mencapai 100 % tetapi ada yang tidak dilaksanakan maka akan diberikan nilai rapor merah dan dianggap kinerja kita tidak optimal.” tambahnya.

Terkait dengan evaluasi kinerja ASN khususnya Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, saat ini sedang dibentuk tim yang akan bertugas dan memantau langsung apa yang telah dikerjakan pejabat Sipil Negara di tempat masing-masing sesuai tupoksi yang dimiliki.

 Dari evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN)  tahun lalu belum mencapai angka persentasi maksimal, mudah-mudahan tahun 2019 evaluasi kinera Pemerintahan Kabupaten Bombana lebih baik lagi.

            Dalam kesempatan itu, jenderal ASN di Kabupaten Bombana juga menghimbau  atas nama pimpinan daerah sejak awal menyampaikan bahwa  bulan April kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ada beberapa pilihan di tahun politik ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Pemilihan legislatif, kabupaten maupun pusat. Serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Saya menghimbau agar jangan terlibat dalam proses politik praktis dalam pemilihan salah satu calon biarkan proses pemilihan presiden berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangngan.Hak kita  sebagai Pegawai Negeri harus tetap netral” tegasnya. Salurkan hak suaranya  sesuai kehendak hati nurani kita masing-masing.(Tim Kominfos)  

 

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda