PEMERINTAH KAB. BOMBANA BERUPAYA MENINGKATKAN KERJASAMA DAERAH, MELALUI SOSIALISASI

PEMERINTAH KAB. BOMBANA BERUPAYA MENINGKATKAN KERJASAMA DAERAH, MELALUI SOSIALISASI

Rumbia, Kominfos

(Sumber : Kominfos) Dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bombana tahun 2019, dimana pada pelaksanaannya melibatkan SKPD-OPD dan beberapa unsur Pimpinan dan bagian perangkat daerah serta menghadirkan Pemateri dan Narasumber baik dari Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Prov. Sultra maupun dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, yang dilkasanakan di Auditorium Kantor Bupati Bombana. selasa, 30/4/2019

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Effendi Kalimuddin, SH., MH Mengungkapkan, "Dalam Tehnik Penyusunan perjanjian Kerjasama daerah antara Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai di Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan desa, yang memiliki Syarat Sah suatu Perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. dimana dalam perjanjian tersebut harus memiliki Kesepakatan, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan hal-hal tertentu serta sesuatu sebab yang halal."ungkapnya

Jadi, TKKSD ini memiiki dasar hukum, sehingga pada proses pelaksanaannya menganut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Dan selain yang dilandasi dengan Dasar Hukum, "kata Effendi" Kerjasama ini memiliki Subjek dan Objek, Tahapan KSDD, kategotri KSDD dan Bantuan KSDD.

Pada Prinsipnya, yang menjadi Subjek dalam kerjasama tersebut meliputi :

1.    Gubernur

2.    Bupati, dan

3.    Wali Kota

Termasuk pula dari pihak Ketiga bahkan Pihak dari Luar Negeri yang ingin melakukan Kerjasama daerah, akan menjadi Subjek dalam proses pelaksanaannya.

Lanjut "Effendi", namun itu selain yang menjadi subjek, pada Intinya juga harus memiliki Objek kerjasama daerah, kerjasama daerah ini adalah mencangkup seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah. Yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik, sehingga berdampak pada proses penyelenggaraan ksdd dilakukan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan, sampai penatausahaan dan pelaporan. "tuturnya

Hal yang sama, dalam acara Sosialisasi Kerjasama daerah. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Prov. Sulawesi Tenggara, Dr. Harmin Ramba, SE.,M.M juga menjelaskan. "bahwa Salah satu yang menjadi kesimpulan Pengertian Tentang Kerjasama Daerah ini adalah "Usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah daerah diluar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan".kata Harmin Ramba

Lebih jelasnya lagi, Kerjasama ini memiliki Ruang Lingkup, yang harus melibatkan para Kepala Desa setempat. Dimana pada kerjasama desa adalah kesepakatan antara desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. "imbuhnya

Mekanismenya pada pelaksanaan kejasama daerah tersebut, Harmin Ramba mengatakan, "sesuai Permendagri No. 22 Tahun 2009 (pasal 5 ayat 1), Gubernur atau Bupati/Wali Kota, membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah. Sehingga Daerah lain atau dari Luar Negeri dalam mengajukan surat penawaran rencana kerjasamanya harus memiliki Objek, manfaat, bentuk kerjasama, jangka waktu dan menyertakan proposal perusahaan dan study kelayakannya.

Jadi, dalam sistem kerjasama antara daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, harus melibatkan aparat pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa. Karena yang menjadi Penopang dalam sistem Pemerintahan kebawah adalah Kepala Desa. sehingga tujuan pada proses perkembangan pembangunan dapat berkesinambungan agar dapat mencapai Kesejahteraan dalam meningkatkan Pelayanan Publik seluruh Masyarakat Kab. Bombana pada umumnya."tutupnya

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda