BAGIAN HUKUM SETDA BOMBANA, HADIRKAN KEMENKUMHAM SULTRA DALAM PENYULUHAN HUKUM DIBOMBANA

BAGIAN HUKUM SETDA BOMBANA, HADIRKAN KEMENKUMHAM SULTRA DALAM PENYULUHAN HUKUM DIBOMBANA

Rumbia Kominfos,

(Sumber : Sekretariat Daerah) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Kementrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Kepala Negara (Presiden) dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara yang Damai dan Sejahtera

Sehubungan dengan kegiatan penyuluhan hukum tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bombana menghadirkan 2 (dua) Narasumber dari Kemenkumham Prov. Sultra Bapak "MAKTUB, SH.,MH" dan Bapak "CIPTA SEMBIRING, SH.,MH. yang didampingi oleh Staf Ahli bidang Hukum Politik dan Pemerintahan "KALVARIOS SYAMRUTH, SH.MH. bersama Bapak Asisten 1 Sekretariat Daerah Kab. Bombana Bapak "MAHYUDDIN, SE.,M.SI" sekaligus membuka secara resmi kegiatan Penyuluhan Hukum ini, dimana pada pelaksanaannya dilaksanakan di Aula Rapat Sekretariat Daerah Kab. Bombana, kamis, 23/5/19 disore hari

Peran penyuluh hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak "MAKTUB, SH.,MH", "bahwa dalam menyelenggarakan fungsi Pembinaan hukum Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kemenkumham memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu Menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan yang lebih penting adalah memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang ada diNegara kita, dan di Daerah Prov. Sultra serta Bombana pada Umumnya"

Bapak Maktub menambahkan, "saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bombana melalui Asisten 1, Bahwa Bombana saat ini sudah memiliki Nilai yg sangat Optimal dengan adanya Rencana pemberlakuan "TUKIN" (tunjangan Kinerja) untuk ASN yang ada di Bombana, yang tidak lama lagi akan diberlakukan di Daerah Bombana ini. Dan satu hal yang kami inginkan didalam Penyuluhan Hukum ini,

Ingin memasukan Bombana sebagai Daerah yang maju serta Terpancar oleh JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi Hukum) yang sangat baik di Prov. Sulawesi Tenggara. "kata Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan Ham Prov. Sultra disela-sela kegiatan ini

Pada dasarnya Penyuluhan tersebut diungkapkan pula dari Narasumber kedua yaitu, Bapak "CIPTA SEMBIRING", yang mana pada umumnya bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN ANAK, "bahwa anak memiliki tujuan agar tetap hidup serta tumbuh berkembang. dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sesuai aturan perundang-undangan, bahwa "Kasus soal kekerasan terhadap anak, atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dulu hukumannya sampai bertahun-tahun, sampai ada dihukum seumur hidup. Tetapi sekarang ini ada hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku yaitu Hukuman "DIKEBIRI" kata Pak Sembiring

Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa, para pelaku kekerasan Anak, Bukan karena Bodohnya, akan tetapi karena kepintarannya sehingga mereka tidak miliki kesadaran Hukum, bahwa hukum yang diterapkan dinegara kita bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati dan dipatuhi."jelasnya

Selain dari tugas pokok dan fungsi Kemenkumham serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dirangkaikan pula dengan tata cara pembentukan Produk Hukum khusus di Desa, dimana pada produk hukum ini memiliki Regulasi soal Peraturan Perundangan tentang Desa yang juga memuat beberapa peraturan-peraturan dan undang-undang tentang desa.

Hal ini dijelaskan oleh Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bombana (KALVARIOS SYAMRUTH, SH.MH) selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Dalam penjelasannya, Kalvarios mengatakan. "untuk membentuk suatu produk hukum di desa, perlu ditinjau dari beberapa aspek yang ada, terutama dalam jenis peraturan desa yang memuat tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Lanjut Kalvarios. Pada prinsipnya, jenis dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kata Kalvarios. "Untuk mengantisipasi tentang Pungutan Liar (pungli), Para Kepala Desa diharapkan supaya membuat suatu regulasi atau Perdes sehingga dalam melakukan pemungutan didesa tidak lagi merasa khawatir dengan apa yang dilakukannya, karena sudah ada aturan yang mengikat. Kemudian terkait dengan Tata Naskah Dinas dan Naskah Prodak hukum, Keputusan kepala desa merupakan keputusan yang masuk dalam kategori yang bersifat tinggi. "tuturnya

Sebagai harapan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini, Masyarakat menjadi tahu tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, Masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. hal ini menjadikan masyarakat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda