TINDAKLANJUTI AMANAH UNDANG-UNDANG, PEMKAB BOMBANA SOSIALISASIKAN 2 PERDA BOMBANA

TINDAKLANJUTI AMANAH UNDANG-UNDANG, PEMKAB BOMBANA SOSIALISASIKAN 2 PERDA BOMBANA

Rarowatu Kominfo.

Bahwa dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanah Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pemerintah daerah kabupaten bombana melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Pemkab Bombana melalui Bagian Hukum menghadirkan Sebagian Camat, Lurah dan Desa dalam wilayah Rumbia dan Pemekarannya yang meliputi Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Mata Oleo dan Kecamatan Lantari Jaya.

Selain itu, Bagian Hukum Setda Bombana menghadirkan pula pemateri ataupun narasumber dari Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan (Kalvarios Syamruth,SH.,MH), tenaga ahli bupati bidang hukum (Munsir, SH.,MH dan Marwan Dermawan,SH.,MH), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol-PP dan Kepala Bidang Pendataan Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan (Kalvarios Syamruth) Menjelaskan, "Dengan berlakunya undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pusat untuk PBB-P2 telah berubah menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota. "katanya

Lanjut Kalvarios, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kab. Bombana telah menetapkan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang PBB-P2. Olehnya itu, dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah sektor PBB-P2 adalah salah satu sektor pajak yang perlu dilakukan peningkatan melalui penyesuaian terhadap Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang meliputi penyesuaian pajak bumi dan bangunan. "ucap Kalvarios pada saat menyampaikan Penjelasan di Kantor Kecamatan Rarowatu Utara. Jumat, 2/8/19

 

"jadi Dalam kegiatan sosialisasi ini, kami himbau kepada Para Aparat Kecamatan, Lurah dan Desa, agar kembali mensosialisasikan ke Masyarakat, sehingga tidak adalagi Kesalapahaman antara Pemerintah dan Masyarakatnya, terkait Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tersebut."Terangnya

"Dan apa yang telah dipaparkan "kata Plt. Kadis Kominfo ini" terkait bagaimana perhitungan nilai Pajak Bumi dan Bangunan harus dipahami, sehingga nantinya dapat menjadi pedoman bagi peserta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkhusus pada Wilayah kerja masing-masing.

Jadi untuk kegiatan sosialisasi ini terus berlanjut dan akan dilaksanakan diberbagai tempat yang menyasar masyarakat secara langsung, agar penyebarluasan informasi daerah dapat terserap oleh masyarakat sampai ke tingkat bawah."ucapnya

Hal ini diungkapkan pula dari Kasat Pol-PP yang diwailiki oleh Kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah (Andi Mapparenang, S.Pd.,M.Pd) Mengatakan "bahwa Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak, disampaikan pula ke pada Masyarakat, agar kiranya ternak milik warga tidak berkeliaran di tempat-tempat umum seperti jalan raya, Halaman Rumah Warga, yang dapat menggangu dan membahayakan masyarakat."katanya

Andi Mapparenang Menambahkan, dan jika warga pemilik ternak tidak dapat menjaga ternaknya dengan baik, maka Sesuai perda ini kami akan jalankan sesuai Aturannya bahwa akan dilakukan penindakan dan penangkapan oleh petugas kelurahan/desa bersama Anggota satpol-pp."tuturnya

Sumber : Bagian Hukum Setda

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda