SESUAI PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012, PEMKAB BOMBANA GELAR SOSIALISASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUS USN

SESUAI PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012, PEMKAB BOMBANA GELAR SOSIALISASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUS USN

 

Rumbia Kominfo.

Sosialisasi   Rencana   Pengadaan   Tanah   Universitas Sembilan  Belas November  sesuai Surat Nomor 590/1870 Tanggal 26 Agustus 2019.  Pada  Kamis  tanggal  Dua  Puluh  Sembilan  bulan  Agustus  Tahun  Dua  Ribu Sembilan  Belas  (29-8-2019) bertempat diAula Kantor  Desa  Toari  Bombana, Kecamatan Poleang  Barat.

Dalam Rapat sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda selaku Pimpinan Rapat, Stat Ahli  Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, Plt. Camat Poleang Barat, dan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Bombana.

Selain itu, dihadiri pula dari berbagai unsur Pemangku Kepentingan Daerah yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Kasubag Prasarana Fisik dan Pertanahan Setda, Kepala Desa Toari Bombana, BABINKAMTIBMAS Desa Toari Bombana, Stat Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, beberapa Tokoh Masyarakat, Pemilik Lahan lokasi Persiapan Pembangunan USN Kolaka

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda selaku Pimpinan Rapat dalam hal ini (Drs. Abdul Rahman, M.Si) Menjelaskan, “Seluruh  Tahapan  Pengadaan  Tanah  wajib  mengikuti  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2012  dan  Peraturan  Presiden  Nomor 71  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan   untuk   Kepentingan   Umum  dan   ketentuan   lain   yang  terkait   dengan Pengadaan Tanah.”ucapnya

“Seluruh  Pemilik  Lahan agar melengkapi  dokumen kepemilikan tanah/pengelolaan  tanah dilokasi   yang terdampak   dalam Rencana Pembangunan   Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka   yang berupa  Sertifikat   Hak   Milik,   Surat Keterangan  Penguasaan  Fisik,  Hibah, Surat Keterangan Waris dan dokumen lain  yang menjadi alas hak kepemilikan tanah. “Kata Asisten Abdul Rahman pada saat menyampaikan arahan dibeberapa hari lalu, tepatnya di Aula Kantor Kecamatan Poleang Barat. Kamis, 29/8

 

“Jadi kami dari Pemerintah Kabupaten, sangat berharap kepada Kepala Desa agar mengkoordinir inventarisasi  dokumen kepemilikan tanah dan bersama sama masyarakat melakukan pematokan batas tanah masing-masing sebelum dilakukan pengukuran  detail per bidang tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana).”katanya

Senada dengan itu, Stat Ahli  Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan (Kalvarios Syamruth, SH.,MH) menambahkan, “Tujuan dilakukan pematokan batas tanah masing-masing sebelum dilakukan pengukuran  detail per bidang tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah, adalah Untuk   menghindari   adanya   sengketa   internal    maupun   ekstemal   terhadap   tanah masyarakat, dan sangat diharapkan bagi yang mengelola tanah pada lokasi tersebut agar memastikan saksi  batas yang bertandatangan pada surat penguasaan fisik dan menyelesaikan  turun waris bagi yang memiliki tanah warisan.”tandasnya

Sehingga pada Penentuan harga tanah yang merupakan kewenangan KJPP (Kantor Jass Penilai Publik) atau Appraisal yang akan ditunjuk Kata Kalvarios, “tidak mempertanyakan lagi tentang apa yang menjadi kendala dilapangan. dan mereka ini merupakan pihak independen yang akan menilai setelah  seluruh dokumen tanah masyarakat terkumpul sebagai dasar penentuan harga nantinya

Appraisal  akan  melaksanakan  penilaian tanah  pada tahapan  Konsultasi Publik,  dengan mempertimbangkan  seluruh  aspek  penilaian  tanah, seperti  harga  tanah  saat  ini  (nilai pasar), tanaman yang ada didalamnya serta jarak lokasi dari pusat pemukiman.

I

Dan Hasil penilaian tanah yang dilakukan Appraisal, nantinya akan dimusyawarahkan  lagi  dengan  masyarakat,  dan  apabila  diterima,  akan  menjadi  kesepakatan  penentuan  harga tanah dan apabila ditolak, maka masyarakat yang menolak wajib menandatangani berita acara penolakan   untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kajian Keberatan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah.”tutupnya

Sumber : Setda Bombana

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda