PENGELOLAAN JDIH TINGKAT KAB/KOTA SE-SULTRA, BUPATI BOMBANA TERIMA PENGHARGAAN TERBAIK KETIGA DITAHUN 2019

PENGELOLAAN JDIH TINGKAT KAB/KOTA SE-SULTRA, BUPATI BOMBANA TERIMA PENGHARGAAN TERBAIK KETIGA DITAHUN 2019

 

Kendari Kominfo - Dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang Hukum Se-Sultra, Bupati Bombana menerima penghargaan terbaik ketiga dalam pengelolaan JDIH tingkat kab/kota se-sulawesi tenggara tahun 2019 dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melalui Biro Hukum Setda Prov. Sultra yang diselenggarakan dihotel plaza inn kendari. Jumat, 13/9/2019

Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (yang diwakili Direktur Produk Hukum Daerah), Bupati Buton, Bupati Bombana, Bupati Konsel, Kakanwil Hukum Dan Ham Prov. Sulawesi Tenggara, Dekan Fakultas Hukum UHO, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra dan Seluruh Peserta Rakor Bidang Hukum dari masing-masing Daerah

Untuk menindaklanjuti Program Kerja Tahunan, Biro Hukum Setda Prov. Sultra yang sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 353 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Kab/Kota. Olehnya itu Melaksanakan penyelenggaraan Rakor Bidang Hukum se-sultra khususnya terkait dengan pembentukan Produk Hukum Daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta Peraturan Dprd, sehingga diharapkan dapat menyamakan presepsi dan pemahaman dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang terpadu, serasi dan sinkron Dengan perencanaan dan pelaksanaan program di daerah, sekaligus sebagai wadah pembinaan, koordinasi dan konsultasi.

Atas Pemberian Penghargaan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bombana sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diberikan melalui Bapak Bupati Bombana sebagai Pimpinan Daerah sekaligus sebagai pengelolah Terbaik ke-3 (Tiga) dan ini merupakan wujud dari Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). "hal ini diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra Bapak (Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si) saat menyampaikan sambutan di Hotel Plaza Inn Kendari. Jumat, 13/9

Selain itu kata Pj. Sekda, Sesuai Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri No.120 Tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya. Sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedepan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku tanpa mengalami berbagai hambatan."jelasnya

Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang ditanda tangani oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUM HAM RI) Yasonna H. Laloy pada tanggal 9 September 2019 di Jakarta.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, kata La Ode Mustari, "Saya juga tidak lupa menyampaikan selamat Kepada Pemkab Buton, Konsel dan Pemkab Bombana, yang telah berhasil terpilih sebagai Pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik Prov. Sultra Tahun 2019 dan ini telah dilaporkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kemenkum Ham RI. sebagaimana diketahui bahwa Proses Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Provinsi sangat ketat dan selektif, karena Kabupaten/Kota lainnya juga memiliki pengelolaan jdih yang baik, namun dari hasil Skoring akhirnya ditetapkan 3 (tiga) Daerah sebagai perolehan Nilai tertinggi yaitu, Kab. Buton, Kab. Konsel dan Kab. Bombana."tuturnya

Bagi daerah lain, saya mengharapkan kiranya dapat terpacu sehingga tahun depan bisa meraih nilai tertinggi. Oleh karena itu saya mengapresiasi atas pelaksanaan rapat Koordinasi ini, "saya nilai sangat penting dan strategis dalam menata penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik sesuai kaidah (Good Governance)."

Saya (red) berharap kepada saudara-saudara agar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, inspirasi dan motivasi satu sama lain. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berupa peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita semua, maka pola pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terus dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di Daerah."tutupnya

Sumber : Setda
 

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda