Tangkal Korupsi, Bombana nomor dua di Sultra

Tangkal Korupsi, Bombana nomor dua di Sultra

Rumbia Kominfo-Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mencegah hadirnya tindak pidana korupsi di tubuh birokasi,  berbuah manis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nilai progres 80 persen atau nomor urut dua di jajaran kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Penilaian itu terpampang jelas di halaman situs KPK https://korsupgah.kpk.go.id per tanggal 9 januari 2020. Bombana hanya terpaut 4 Persen dengan Pemkot Kendari yang duduki peringkat pertama.

"Alhamdulilah, progres kita sudah capai 80 persen. Kita peringkat kedua di Sultra," pungkas Muhammad Ikbal Safwan, SH,.MH Kasubag Evaluasi data dan pelaporan Pemkab Bombana.

Dia menjelaskan melalui program Monitoring Centre For Prevention (MCP) bersama KPK,  sangat membantu Pemkab Bombana dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan serta kinerja aparaturnya.

 "Utamanya itu system pendeteksi dini atas pencegahan korupsi yang sudah di bangun bersama KPK. Kita berharap, program ini mampu mencegah dan menghindari kita dari tindak pidana korupsi di wonua Bombana yang kita cinta bersama” tambahnya.

Sebelumnya, KPK meluncurkan kegiataan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk memantau atau mengawasi pemerintah daerah di Indonesia. Korsupgah diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan rilisan KPK, Kabupaten Bombana menyabet nilai progres 80 persen dari delapan area intervensi. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD capai 74%, Pengadaan Barang dan Jasa 79%, Pelayanan terpadu satu pintu 92%, Kapabilitas APIP 62%, Manajemen ASN 90%, Optimalisasi Pendapatan Daerah 88%, Manajemen Aset Daerah 79%, dan Tata Kelola Dana Desa 70%.

"Akumulasi dari Delapan area tersebut, dikali masing-masing bobot sehingga nilai capaian progress renaksi korsupgah Kabupaten Bombana sejumlah 80%. Penilalain tersebut dilakukan hingga tanggal 10 Januari 2020," ulas Muhammad Ikbal.

Berikut progres renaksi korsupgah dari peringkat 1 - 10 berdasarkan rilisan KPK. Pemkot kendari 84%. Pemkab Bombana 80%. Konsel 77%. Pemprov Sultra 77%. Kolaka Utara 77%. , Kolaka 77%.  Konawe 70%. Wakatobi 67% serta Muna Barat 66%.

Sumber : Inspektorat Daerah

Editor : Tim Kominfo

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda