Siapkan LPPD, Pj. Sekda Bombana Kumpulkan Perencanaan OPD

Siapkan LPPD, Pj. Sekda Bombana Kumpulkan Perencanaan OPD

Rumbia Kominfo,

(Sumber : Setda Bombana) - Pelaksana Jabatan (Pj) Sekda Bombana H. Beangga Harianto menegaskan agar semua bagian perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja maksimal. Tunjukan konsistensi data, kualitas data, ketepatan waktu, hingga kelengkapan data dukung yang memadai.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi teknis terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bombana Tahun 2019. Digelar di ruang rapat Tina orima lantai 1 Kantor Sekretariat Daerah, Senin, 17 Februari 2020. Ikut hadir bagian perencanaan masing-masing OPD, Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta bagian pemerintahan setda selaku panitia pelaksana kegiatan.

Dihadapan peserta rapat, Pj. Sekda Beangga menjelaskan LPPD 2019 merupakan kewajiban daerah untuk menyampaikan Laporan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan harus diserahkan pada akhir triwulan pertama atau pada bulan Maret tahun 2020. "Untuk mendapatkan hasil LPPD yang maksimal, ada beberapa faktor penilaian yaitu konsistensi data, kualitas data, data dukung dan ketepatan waktu pelaporan," jelasnya.

H. Beangga mengatakan LPPD Kabupaten Bombana selalu mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2011, 2014 dan 2017 menempati peringkat ke empat tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan ditahun 2017 itu, berada diperingkat 168 Tingkat Nasional. "Saya berharap kepada seluruh perencana OPD agar hadir, ikuti rapat serta bekerja secara maksimal. Karena kalianlah perpanjang tangan pemerintah kabupaten Bombana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun kemarin," tambahnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sultra itu mengatakan ada beberapa format laporan penyusunan LPPD yang berubah dari tahun sebelumnya. Yakni terkait dengan pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Surat edaran Mendagri Nomor 120.40/6977/OTODA tanggal 31 Desember 2019 tentang pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2019; Keputusan Bupati Bombana Nomor 30 tahun 2020 tentang pembentukan tim penyusun LPPD tahun anggaran 2019.

H. Beangga mengatakan, Kemendagri mewarning, jika pemerintah daerah yang berkinerja baik terkait LPPD, maka Kepala Daerah akan diberikan Reward berupa Satya lencana karya Bhakti praja nugraha, jika Pemda berkinerja terbaik selama tiga kali berturut-turut maka kepala daerah akan dianugerahi penghargaan  parasamya purnakarya Nugraha dan peningkatan dana insentif Daerah (DID) bagi daerah yang berkinerja tinggi.

Namun sebaliknya, jika Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD akan dikenai sangsi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk bupati/walikota. "Jika teguran tertulis sudah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah wajib mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk ( pasal 73 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014)," tutupnya.

Penulis : Fera

Editor : Tim Kominfo

 

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda