Pedagang Lokal Bombana (SOPAN), Menolak Keberadaan Retailer Besar Untuk Beroperasi

Pedagang Lokal Bombana (SOPAN), Menolak Keberadaan Retailer Besar Untuk Beroperasi

Kominfo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bombana menggelar Rapat Audience dengan masyarakat Pedagang dan pemilik Toko serta kios-kios terkait dengan menolak masuknya Korporasi Toko modern Retailer Alfa Mart dan Alfa Midi di kabupaten Bombana, senin 29 juni 2020 pukul 11.00 Wita, yang bertempat di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.

Dalam rapat tersebut para pedagang dari Solidaritas Sopan menyampaikan tuntutannya dalam bentuk pernyataan sikap yaitu
1. Menolak masuknya korporasi toko modern retailer alfamidi dan Alfamart di Kabupaten Bombana, pasalnya bertentangan dengan (Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 Bab IV pasal 13)
2. Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bombana untuk tidak memberikan izin usaha toko modern pembukaan gerai outlet atau toko Alfa mart Alfa midi atau korporasi retailer lainnya
3. Mendesak dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana agar memberikan perlindungan kelangsungan usaha pedagang pemilik toko lokal yang usahanya bergerak dalam sektor perdagangan sembako dan kebutuhan penting lainnya.

Untuk mengurai hal tersebut, Kepala Dinas PTSP menyampaikan bahwa Untuk urusan ini, Bapak Ibu mesti juga memahami kondis juga karna ini merupakan perintah pimpinan, "saya pribadi putra asli disini dan lahir dipasar kasipute ini, mau tak mau harus ikuti aturan. 

"saya dapat undangan peserta rapat dari unsur masyarakat dengan unsur pimpinan DPRD, kami dari unsur pemerintah tidak semata-mata karena hanya mendapat undangan dari bapak untuk menghadiri, dan apa yang menjadi permintaan pedagang akan kami sampaikan ke pimpinan terkait keputusan yang dihadirkan dalam rapat nantinya."kata Pajawa Tarika

Selain itu, Kepala Dinas perindagkop (Asis Fair) mengatakan, "saya dengar saudara-saudara pedagang mau hadir di DPRD untuk menyampaikan Aspirasi dan tuntutannya, sehingga saya menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dan mendengar langsung yang disampaikan oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bombana ini,"kata kadis perindag

"Tadi sudah disampaikan tuntutan oleh Pedagang, menolak dan harus melalui kajian. sebenarnya kajiannya itu bukan hanya bertanggung jawab kepada dinas perindagkop yang akan melakukan kajian tentang keberadaan nantinya.

Menurut Asis Fair, "apa pasar modern Alfa midi dan Alfa mart yang Rencananya akan ada di bombana sudah memiliki izin dan permohonan, "katanya

Mohon maaf sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa memang apa yang disampaikan oleh rekan saya (Kadis Ptsp) bahwa, sampai hari ini belum ada permohonan masuk kepada kami. hanya kami mendengar informasi dari luar saja. apa yang kami mau proses kalau belum ada, sekali lagi saya katakan, "belum ada permohonan masuk."ungkap Asis Fair saat mengikuti rapat tiga hari lalu

Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPRD (Iskandar, SP) menyampaikan pertama, sekeras apapun DPR dan masyarakat pedagang lokal untuk menolak datangnya retailer besar ini, kalau tidak ada kemampuan dan kemauan politik dari pemerintah daerah untuk menolak, maka tetap tidak bisa kita tolak Kenapa. karena kewenangan eksekusi itu adanya di Pemerintah Daerah. "Kata Iskandar saat rapat audienc berlangsung

"itu yang ingin saya tegaskan di forum ini ya, karena itu di tengah-tengah kita ini hadir kepala PTSP kemudian Kadis Perindagkop. beliaulah yang punya kompetensi untuk memastikan bahwa aspirasi Anda ini diterima atau tidak. itu yang perlu kita ingat dan perlu dicatat ini. "kedua, saya sendiri Sebenarnya Memang agak sukar untuk membandingkan harga di Alfamidi dan para pedagang lokal karena saya tidak pernah juga beli di Alfamart, Indomaret Saya juga tidak pernah belanja di indomart kenapa, karena kita belanja di Indomaret antrinya panjang dan butuh waktu, "ucapnya

Ia menambahkan, terkait soal perbandingan harga antara Indomaret begitu jauh saya dapatkan dari forum ini artinya apa bahwa sebetulnya seberapa penuh usaha mereka seberapa kuat usaha retail terbesar untuk masuk kalau memang ada gerakan kita solidaritas orang lokal untuk mematikan mereka mati dengan sendirinya."tuturnya

Menurut Iskandar, Kalau ini menjadi satu gerakan kita untuk tidak memberi ruang pada mereka dan kita semua rakyat bombana ini serta ada dukungan Pemda, pasti mereka tidak beroperasi disini. Lagipula kata mantan Komisioner KPU ini, kalau Pemda mau memberdayakan pedagang lokal yang memang nyata memberikan kontribusi besar terhadap daerah Kenapa tidak diberdayakan. Kan hasilnya sama juga. Yang lain membayar, kita juga membayar. Logikanya seperti itu, "jelas Iskandar saat mengikuti rapat tiga hari lalu, Senin, 29/6/2020

Dalam rangka menyempurnakan paripurnakan pemikiran kita untuk menyatakan sikap terhadap bidang ritel besar ini "saya sangat merasakan bagaimana keluhan pedagang di pasar sentral. misalnya pasar Sabtu sampai sekarang tidak bisa kita tertibkan mereka sangat merasakan ini bagaimana dampak hasil penjualan mereka begitu sangat mereka rasakan, itu bagaimana kerugian mereka Setiap hari kalau kita datang. teori ekonomi namanya pasar itu adalah ketemunya antara penjual dan pembeli tapi kalau di pasar itu ketemunya antara penjual dan penjual. Kira-kira polanya seperti apa.

Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, di sini bisa meyakinkan kita bahwa kita pertimbangkan yang serius untuk menerima Retailer besar itu kenapa, "Saya ingin menyampaikan di forum ini berdasarkan pengalaman dari beberapa daerah yang aktivitasnya Alfamidi dan semua itu di beberapa UKM di sekitar berdirinya ini. "Lambat laun akan dimatikan." Akan tetapi memang ada komitmen untuk dia berdayakan pedagang lokal setempat dengan bentuk, Dia memberi modal membeli barang tetapi setelah itu begitu dia beraktivitas, barang atau produk yang dijual dikios kecil di samping Alfa Alfa itu tidak berjalan lagi, secara otomatis Usaha itu macet total. "tutupnya.

Sebelum menutup rapat Ketua DPRD (Arsyad, S.Pd) tersebut membacakan kesimpulan rapat Audiance pada hari ini yaitu :
1. Menolak masuknya korporasi toko modern retailer sebelum ada peraturan daerah dan mengevaluasi keberadaan korporasi toko modern retailer berdasarkan pengaturan dalam peraturan daerah.
2. DPRD Kabupaten Bombana meminta kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk mengadakan pembinaan terhadap pedagang lokal agar mampu menghadapi persaingan bisnis di Kabupaten Bombana.

Rapat tersebut di pimpin oleh ketua DPRD kabupaten Bombana (Arsyad, S.Pd) turut pula hadir dalam rapat wakil ketua DPRD Kabupaten Bombana (Iskandar, SP), Kepala Dinas PTSP (H.Pajawa tarika) dan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM (Asis Fair, S.Sos) beserta jajarannya, selain itu dihadiri pula dari masyarakat yang tergolong “Solidaritas Pengusaha anak Negeri (SOPAN)’ yang di wakili oleh (Yunus Masse dan Agus Tamin) serta  beberapa perwakilan pedagang lokal Bombana.

Laporan : Fiqran
Sumber : Sekretariat DPRD

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda