BUPATI BOMBANA, MINTA OPD FOKUS PADA RENCANA AKSI KORSUPGAH KPK

SHARE:
  •  
  • 42
  •  
  •  
  •  

RUMBIA, Kominfos.

Aktifitas pemerintahan di daerah berada dalam  pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Terkait dengan itu, Bupati Bombana       H. Tafdil, SE.,MM. meminta kepada seluruh OPD yang telah menandatangani Rencana Aksi Nasional untuk fokus pada program yang telah ditandatangani dan disepakati pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya minta kita fokus dulu  pada program yang sudah disepakati dan yang ditandatangani bersama, yang pokok dulu yang  harus dipenuhi sesuai komitmen kita dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” Kata Tafdil mengawali rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (15/8),

Dalam rapat yang berlangsung sekitar  dua jam itu, Bupati Bombana di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H.Burhanuddin A. HS. Noy, SE.,MM. menyampaikan agar  perencanaan dan penganggaran APBD,  E-Planing semua harus menggunakan harga satuan yang jelas, sesuai standard  biaya yang telah ditetapkan. Karena yang menjadi bagian komitmen yang telah disepakati meliputi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapasitas APIP, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah serta Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana,  Drs. Moh. Subur setelah melihat progres hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)  yang dinilai masih sangat rendah mengajak kepala OPD terkait untuk bersama-sama fokus pada komitmen yang dibangun untuk mengikuti perkembangan melalui aplikasi monitoring centre for prevention (MCP) karena ini merupakan program nasional.

“ Ada 8 poin  yang telah disepakati dan ditandatangani bisa saja ditambah dan dikurangi berdasarkan kondisi daerah    masing-masing. Yang pasti ada komitmen yang dibangun untuk kita terkait MCP” ujarnya.

Senada dengan itu, Rusman S.Pd.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait progres Manajemen ASN di Kabupaten Bombana yang belum optimal, pihaknya segera membenahi aplikasi E-Asn, perencanaan TPP, dan penilaian kinerja pegawai. “ untuk evaluasi jabatan, kita sudah menyelesaikan 100%, penyerahan hasil dan validasi di Kemenpan RI sudah kita serahkan. Kemudian tunjangan kinerja (tukin) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara kita yang pertama berkoordinasi. Saat ini kita menunggu antrian untuk divalidasi” Kata Rusman.

Mendengar pemaparan tiga kepala dinas, Bupati Bombana meminta kepada admin Korsupgah Kabupaten Bombana  Muh. Ikbal Safwan, SH. Untuk proaktif membangun komunikasi sehingga progres laporan di aplikasi bisa ada kemajuan.

“Saya minta admin Korsupgah, untuk berkantor di ruangan staf ahli bupati dan terus berkoordinasi guna  membangun komunikasi lintas sektor karena hanya admin yang punya akses yang bisa mengkomunikasikan. Mengapa KPK menagih komitmen ini, karena kita telah sepakati secara bersama-sama komitmen tersebut” kata bupati.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Burhanuddin, HS.Noy, mengungkapkan KPK melalui aplikasi MCP  terus melakukan monitoring dan evaluasi selama tiga bulan sekali dan langsung turun ke lapangan. “Kita terus dipantau KPK melalui aplikasi MCP dan khusus untuk Bombana sementara ini masih fokus pada bidang keuangan daerah” ujarnya.

 

Penulis: Tim Kominfos

Editor: Anton Ferdinan