DISNAKERTRANS SOSIALISASIKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MANDIRI

SHARE:
  •  
  • 37
  •  
  •  
  •  

Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Bombana, Drs. Muh Yunus[/caption]

Rumbia, Kominfos.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Mandiri. Hal itu diungkapkan Drs. Muh. Yunus Kadis Nakertrans Kabupaten Bombana ketika ditemui diruang kerjanya pekan lalu.

Kata Yunus, kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja mandiri merupakan agenda tahunan yang sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Bombana. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja khususnya para pekerja non upah yang meliputi pekerja disektor nelayan, petani, tukang ojek, sopir dan lainnya.

“Jadi kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja mandiri ini, merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana kepada para tenaga kerja. Ini merupakan bagian dari implementasi visi-misi pembangunan Kabupaten Bombana dengan Program Gembira Kerja untuk memberikan perlindungan kepada tanaga kerja yang beresiko tinggi.” Kata Yunus.

Senada dengan itu, Hj. Seniwati, SH. Plt. Kepala bidang Hubungan Industrial Dinas Nakertrans Kabupaten Bombana, mengungkapkan sebagai tindaklanjut pelaksanaan Program Gembira Kerja, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan akan memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada tenaga kerja yang beresiko tinggi. Karena itu dukungan dan kerjasama semua pihak sangat diharapkan agar bisa tersosialisasi dengan baik khususnya masyarakat pekerja mandiri yang beresiko tinggi.

“Dalam waktu dekat ini kita akan sosialisaikan dulu, dan kita akan menjangkau hingga ke lapisan bawah hinga ke desa-desa. Karena itu dukungan dan kerja sama Pemerintah Desa dan Kecamatan sangat kita butuhkan sehinga semua bisa bersinergi, antara Gembira Desa, Gembira Kecamatan dan Gembira Kerja” Kata Seniwati.

Ketika ditanya, upaya yang dilakukan Bidang Hubungan Industrial untuk menjangkau pekerja mandiri di tingkat Desa dan Kecamatan, secara rinci Seniwati menguraikan bahwa kerja sama pihak pemerintah Desa dan Kecamatan menjadi ujung tombak suksesnya program ini. Masyarakat yang akan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mendaftarkan diri yang dimulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan selanjutnya meneruskan ke Kabupaten.

“Payung hukum pelaksanaan kegiatan ini sudah diatur dalam memo kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan BPJS Ketenagakerjaan, sudah ditandatangani bersama Bupati Bombana dan pihak BPJS dengan nomor MOU: 566/2025/2017/MOU/41/1/2017.” Kata Seniwati. (Penulis: Billa / Editor: Anton Ferdinan)