PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

SHARE:
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  

Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan Penandatangan Pernyataan Kesanggupan Komitmen bersama dalam melaksanakan Rencana Aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi bertempat diruang rapat Setda Kab. Bombana, hari Kamis 5 April 2018 yang dipimpin oleh Bupati Bombana H. Tafdil, SE. MM bersama Wakil Bupati Bombana dan Sekretaris Daerah.

10 Komitmen Bersama yang telah ditandatangani yaitu :
1. Melaksanakan Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi melalui e-planning dan e-budgeting

2. Implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Mudah dan Online antara BPKAD dan OPD

3. Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa secara Mandiri Berbasis Elektronik melalui e-procurement dan LPSE

4. Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Transparan dan Mudah Berbasis Elektronik

5. Melaksanakan Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari sisi Kelembagaan, Anggaran dan SDM

6. Memperkuat Sistem Integritas Pemerintah melalui Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan LHKPN

7. Membangun Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penerapan e-government

8. Melaksanakan Perbaikan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan Penerapan Tunjangan Perbaikan Berbasis Kinerja

9. Melaksanakan Tata Kelola Dana Desa yang bermanfaat bagi Masyarakat, Efektif dan Akuntabel

10. Melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi yang Terintegrasi secara berkelanjutan.

Bupati Bombana H. Tafdil, SE.MM dalam sambutannya menyampaikan Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah saya tanda tangani bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 28 Maret 2018 dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK di Prov. Sulawesi Tenggara, dan harus dilaksanakan sampai ke perangkat bawah sebagai bukti pelaksanaan tanggung jawab dan tugas Perangkat Daerah.

Semakin kedepan tidak ada lagi Informasi yang tertutup baik APBD / DPA dan semua pekerjaan begitu juga Pelayanan Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik akan dipublikasikan, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan terpenuhi. Dan yang terpenting adalah Keseriusan dalam bekerja serta tingkatkan kualitas kinerja.” Tegas Bupati”

(kominfo)