SEKDA BOMBANA, MINTA ASN PAHAMI TUPOKSI

SHARE:
  •  
  • 25
  •  
  •  
  •  

RUMBIA, Kominfos

Sekretaris Daerah Kab. Bombana, H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE.,M.Si. Meminta kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam memberikan pelayanan sehingga bisa terukur apa yang dilaksanakan. Hal itu ditegaskan H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE.,M.Si ketika membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruang Rapat Kantor Bupati Bombana (29/7)

Kata H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE.,M.Si, “Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bukan hal baru, tetapi hampir setiap tahun dilakukan pelatihan, jadi semestinya bukan lagi mengadakan pelatihan, tetapi seharusnya sudah praktek. Bagaimana melaksanakan standar pelayanan optimal yang benar”. tegasnya

Begitu pentingnya penerapan dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE.,M.Si meminta kepada semua aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana khususnya bagian Organinasi untuk mengambil langkah-langkah agar semua aparat sipil memahami tupoksinya yang dilaksanakan, karena sudah ada aturannya, ada Standar Operasional Prosedur (SOP), ada SPM, untuk mengatur bagaimana kita melaksanakan tugas supaya betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga hasilnya dapat terukur dan jelas.

“Saya harapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini benar-benar di terapkan di semua instansi.Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara umum merupakan mutu pelayaan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.’ Ujarnya.

Drs. Muh. Saing (Kasubag Tata Laksana Biro Organisasi Sekda Provinsi)

Nara sumber diklat SPM, Drs. Muh. Saing (Kasubag Tata Laksana Biro Organisasi Sekda Provinsi) mengapresiasi dan salut dengan Pemerintah Kabupaten Bombana “Kita patut berbangga sebab di antara tujuh belas (17) kabupaten/ kota se Sulawesi Tenggara, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah PP No. 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) , Pemkab Bombana tanggap dan merespon lebih cepat untuk Pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini.” Ujarnya.

Dijelaskan Saing, bahwa PP No. 2 tahun 2018 pengganti PP No.65 tahun 2009 memiliki sisi perbedaan, bahwa dari besaran Urusan regulasinya, kalau PP No. 65 turunan UU nomor 32 tahun 2004 berbeda urusannnya, di Kabupaten 15 sedangkan di provinsi 9 urusan yang sifatnya wajib.

Sedang PP no. 2 tahun 2018 turunan dari UU no. 23 tahun 2004 yang sisi pebedaannya ada yang paradigm baru yang ada sehingga kita perlu melahirkan penyegaran pelatihan pelatihan seperti itu.

Terkait dengan pelayaan dasar, tidak boleh saling mendahului, tidak boleh saling menyambung, sebab satu yang tertinggal itu dapat menghambat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bombana.

Oleh karena itu, setiap akhir tahun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sampaikan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melampirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya kabupaten, untuk memberikan insetif dan dispensasi ke daerah.

Saing menambahkan tahun 2019 mendatang Tim Biro Organisasi Provinsi Sultra akan melakukan road show ke kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan SOP termasuk SPM nya, yang pasti bahwa 2 (dua) item kegiatan SOP dan SPM tersebut merupan inti dari pada tugas tatalaksana, karena menyangkut prosedur.

Sebagai masukan bahwa PP No. 2 tahun 2018 ini, termasuk materi di dalamnya terdapat Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang di jalankan oleh bagian pemerintahan, sehingga dengan ketentuan ini kegiatan SPM tidak boleh di tunda-tunda.

Kata Saing, dihadapan 40 orang peserta diklat, “Sambil menunggu keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai aturan pelaksanaan PP No. 2 2018 nantinya harus membentuk Tim, baik itu ditingkat provinsi, sepenuhnya sudah ada di biro hukum. Mudah-mudahan di Kab. Bombana dalam waktu dekat ini juga menyusun Tim dengan Peraturan Bupati dalam rangka percepatan laporan penerapan SPM.” Ujarnya.

Penulis: Firman Ridwan
Editor : Anton Ferdinan