“Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Kita Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat”

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Awaluddin Madaeng, A. Md

Tanggal 26 November 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disahkan  menjadi Undang-Undang.

Hal ini dimaksudkan untuk mereformasi sistem pelayanan Administrasi Kependudukan,menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Selain itu juga perubahan ini diharapkan menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Berhubung perubahan Undang Undang tersebut sangat  mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator, serta perubahan pola pikir dari masyarakat.sebab berbicara administrasi kependudukan tidak dapat dilakukan engan memandang bahwa administrasi kependudukan itu sebatas pengadministrasian data kependudukan pada kabupaten yang kita lakukan  kota saja ,karena apapun   yang kita lakukan dalam penataaan administrasi kependudukan di kabupaten bombana akan mempengaruhi data kependudukan nasional kita.Oleh sebab itu regulasi penataan administrasi kependudukan haruslah didasarkan pada regulasi Nasional.

Awaluddin Madaeng saat menghadiri Workshop Nasional terkait Kependudukan dan pencatatan Sipil di Hotel Aston Jakarta ( Dok Foto : Awaludding Madaeng ).

Praktisnya sistemnya administrasi kependudukan itu adalah suatu sistem yang mengatur seluruh administrasi kependudukan pada umumnya ,dalam hal ini terkait dengan tiga jenis pengadministrasian . :pertama    Pendaftaran Penduduk, Kedua Pencatatan Sipil,  ketiga,   Pengelolaan data dan Informasi kependudukan yang dihasilkan dari proses  pendaftaran   Penduduk   dan  Pencatatan Sipil itu sendiri

Untuk membangun sistem itu perlu dilakukan penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM .Proses inilah yang memiliki makna strategis dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang undangan,yakni sebagai suatu infrastruktur dan  operator dalam mengejawantahkan maksud dan dan tujuan peraturan perundang – undangan maupun nilai –nilai yang terkandung dalam UUD tahun 1945    ( mengenai hak-hak Warga negara/Penduduk )

Lahirnya undang –undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependududkan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang –undang administrasi kependududkan di seluruh indonesia Kita telah memiliki kelembagaan ( Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana ) yang dalam seluruh peraturan perundang undangan di sebut Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kewenangan daerah dibidang kependukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas  pembantuan  yang diberikan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi; sedang yang memiliki kewenangan menyelenggarakan administrasi kependudukan ditingkat pusat adalah Mendagri,Tingkat Provinsi adalah Gubernur,di kabupaten  Kota adalah Bupati/Walikota, ditingkat kecamatan  adalah camat dan  pada tingkat desa/lurah  adalah kepala Desa/Lurah.

Dispenduk Capil dalam tataran instansi Pelaksana inilah diharapkan membina dan mengusai wawasan dan makna tertib administrasi kependudukan,baik pada level   (praktis ) teknis pelayanan,jujur,amanah,serta mampu berkomunikasi aktif  masyarakat. Apalagi bila ditinjau dari sisi demografi Kabupaten Bombana dengan 22 kecamatan dan 138 Desa yang tersebar diwilayah kepulauan dan wilayah daratan .dari sisi penduduk semua mempunyai hak yang sama dalam pelayanan administrasi kependudukan.maka perubahan undang undang administrasi  kependududkan ini dapat mengakomodir kepentingan seluruh penduduk kita baik pada skala kabupaten /kota maupun secara Nasional  dan ini berarti bahwa mensukseskan pelaksaan administrasi kependudukan  tidak hanya menjadi tugas instansi Pelaksana tapi hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua tataran pemerintahan mulai dari tingkat desa/lurah sampai pada level pemerintah pusat.yang tentu saja semua akan terselenggra dengan baik  bila kita semua dapat melaksanakan peran kita semua   sesuai dengan amanat undang –undang yang mengatur administrasi Kependududkan ini.

Selain itu juga telah dilakukan perubahan penyebutan e-KTP menjadi KTP-el hal ini dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan kaidah  bahasa indonesia yang benar dengan mempertimbangkan saran –saran dari para pakar bahasa Indonesia.

Substansi mendasar dalam perubahan Undang-Undang tersebut mengandung nilai penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain

  1. Masa Berlaku e-KTP

Masa berlaku e-KTP yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP – el

  1. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (  termasuk untuk perhitungan DAU ), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Dalam konteks ini, Secara Nasional baru –baru ini telah dilakukan  penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan penandatanganan 2 Perjanjian Kerjasama malam ini, berarti sudah 22 Kementerian/Lembaga yang telah menjallin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut, yaitu : Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Republik Indonesia, BNP2TKI, TNP2K, Bank Indonesia, PPATK, PT Jamsostek, PT Askes, Ditjen Pajak, Deputi Setwapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, Bareskrim Polri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Sekjen Kementerian Kesehatan dan Sekretaris Utama BNP2TKI.

  1. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014.

Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu  1 (satu) Tahun

Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah menjadi cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013. Hal ini akan mendorong pencapaian Rencana Strategis Pencatatan Kelahiran dimana ditargetkan pada tahun 2020, + 90 % penduduk Indonesia tercatat kelahirannya.

  1. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya saja.

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK,KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain)

8. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Penambahan elemen Data Pribadi Penduduk

Elemen data  penduduk yang harus dilindungi ditambah dengan 4 (empat ) elemen data yaitu : Sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

10. Stelsel Aktif

Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi,  yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling.

11.  Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada      APBN

Pendanaan program dan kegiatan di tingkat Provinsi dilakukan melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui Tugas pembantuan (TP).

Pendanaan dengan APBN ini akan diupayakan melalui APBN-Perubahan 2014, dengan demikian untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan cairnya APBN-Perubahan 2014, kegiatan dan program administrasi kependudukan masih dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota

12.    Pejabat Struktural  yang menangani Administrasi Kependudukan.

a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di  Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.
b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur
c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri

..

Demikian beberapa hal penting yang dapat disosialisasikan  melalui media ini ,terima kasih  kepada semua komponen terkait semoga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai media sosialisasi Perubahan undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Awaludin Madaeng,A.Md

Sekertaris Dinas kependududkan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bombana.

Riwayat Jabatan Penulis :

  1. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran  Penduduk dan Capil Kantor Kependudukan    dan Capil   Kabupaten Bombana ( 9  Mei 2007- 20 Januari 2009 )
  2. Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bombana (  20 Januari 2009 –       Januari  2012 )
  3. Sekretaris Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana (        Januari  2012   sampai sekarang )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *