100 PNS LINGKUP SETDA TAK HADIR APEL PAGI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Kelakuan sebagian oknum Pegawai negeri sipil. Di lingkup Setda Bombana benar benar membuat geram, bisa di bayangkan penerapan sistem absensi sidik jari saja masih belum cukup membuat mereka disiplin selaku aparatur pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Asisten Administrasi Umum Setda Bombana H. Syafruddin, SE., M.TP usai dirinya menerima apel pagi hari ini(4/3) pasalnya dari laporan yang diterimanya sempat membuatnya menggelengkan kepala, hampir 100 orang PNS tidak mengikuti apel pagi.

Mantan Kepala Bappeda Bombana ini mengatakan pegawai negeri sipil yang selama ini digaji dengan memakai uang rakyat harusnya menyadari tupoksinya selaku abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan ektra.

” Mana mungkin bisa melaksanakan tugasnya, jika kewajiban seperti apel pagi saja selaku pegawai tidak di dilaksanakan ” terang H. Syafruddin.

H. Syafruddin juga menekankan agar hal ini menjadi perhatian para Kepala Bagian yang nota bene atasan langsung dari PNS di lingkup Setda, menurutnya para Kepala Bagian harus menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang sangat serius dengan memberikan surat teguran pada mereka – mereka yang dianggap sudah lalai menjalankan kewajibannya, anehnya lagi lanjut H. Syafruddin ada pegawai yang jarang masuk kantor malah datang meminta persetujuan permohonan kedit.

” Kalau memang sudah empat hari tidak masuk kantor, segera tegur secara lisan, kalau memang perlu sampaikan ke kami agar kami yang menegur langsung ” kata   H. Syafruddin.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Bombana Drs. Hasdin Ratta yang ditemui diruang kerjanya mengatakan jika bukan kali ini saja puluhan oknum PNS di lingkup setda jarang mengikuti apel, padahal tujuan absensi sidik jari yang di berlakukan Bupati Bombana semata-mata untuk menekan tingkat kekurang disiplinnya para Pegawai baik itu PNS  maupun PHTT.

Dirinya pun mengingatkan akan ada konsekuensi bagi para oknum pegawai yang di kategorikan lalai melaksanakan kewajibannya seperti yang  di atur dalam undang – undang kepegawaian, baik itu berupa sanksi teguran lisan, penurunan pangkat hingga sanksi pemecatan.

” Bupati, Wakil Bupati dan Sekda memastikan akan ada sanksi berat bagi PNS yang malas masuk kantor, ini harus menjadi catatan bagi semua aparatur pemerintah daerah ” kata Drs. Hasdin Ratta, M. Si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *