SEJUMLAH OKNUM PNS TERANCAM SANKSI BERAT

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Bupati Bombana H. tafdil, SE. MM mengaku sangat mengapresiasi  beberapa terobosan yang dilakukan pihak Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kabupaten Bombana, pasalnya terbentuknya Majelis Kode Etik Kepegawaian yang bertujuan untuk  membina Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang selama ini terindikasi lalai melaksanakan tugas merupakan satu langkah baru di tatanan birokrasi di Bombana.

Bupati Bombana menuturkan selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, kedisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu syarat yang mutlak untuk dijadikan dasar, terlebih lagi hal tersebut telah di atur dalam PP 53 Tahun 2010 yang merupakan acuan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hingga kini masih banyak PNS yang di duga masih menganggap remeh hal tersebut.

“ Bagaimana bisa seorang PNS bisa melayani masyarakat jika dia sendiri tidak pernah masuk kantor, ukuran dasar kinerja PNS tercermin dari kedisiplinannya, kalau dia tidak disiplin otomatis PNS tesebut akan lalai juga dalam mengemban tugasnya  “ kata H. Tafdil.

Bupati yang terpilih melalui Pemilukada Langsung ini pun berjanji dengan terbentuknya Majelis Kode Etik Kepegawaian akan memberi warna baru tersendiri dalam pembinaan kepegawaian yang selama ini masih terasa sangat longgar,  dirinya juga mewanti – wanti agar tim yang tergabung dalam Majelis tersebut untuk tidak pandang bulu dan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan masing – masing.

“ Saya sudah menegaskan kepada tim majelis Kode etik dalam menjatuhkan sanksi harus di sesuaikan dengan kesalahan masaing – masing dan yang terpenting jangan pandang bulu, siapapun dia apakah dia keluarga pejabat atau bukan harus tetap sama di mata aturan yang berlaku “ kata H. Tafdil.

Seperti diketahui, selasa  (4/11)  lalu Tim Kode Etik kepegawaian yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Bombana melakukan sidang Kode etik terhadap sejumlah Pegawai yang terindikasi lalai dalam melaksanakan kewajibannya, namun hingga berita ini di turunkan putusan dari persidangan tersebut masih menunggu hasil rapat tim Kode Etik.

Terpisah, Kepala BKD Bombana Drs. Man Arfa yang ditemui siang kemarin membenarkan hal tersebut, mantan Kadis Pendapatan Daerah Bombana ini mengungkapkan bahwa untuk menjatuhkan sanksi terhadap 17 orang PNS yang saat ini Majelis Kode Etik masih mengumpulkan hasil sidang untuk di simpulkan.

“ Setelah rampung Majelis pasti akan mengeluarkan rekomendasi terhadapan mereka apakah sanksi yang di berikan berupa sanksi berat atau ringan yang pasti akan ada sanksi buat mereka “ kata Man Arfa.

Untuk hukuman berat kata pria kelahiran Pulau Kabaena ini mengungkapkan dalam klasifikasi  hukuman berat yang akan dijatuhkan berupa penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat bahkan sampai pada proses pemecatan, namun untuk saat ini ungkapnya, dengan melihat tingkat kesalahan PNS tersebut kemungkinan ada beberapa orang yang akan menerima hukuman berat.

“ Yang pasti kita tunggu saja hasilnya, kemungkinan kami akan mengumumkan saat upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 ini siapa – siapa saja yang mendapat hukuman berat dan hukuman ringan “ Kata Man Arfa.

“ Tapi perlu di catat bahwa majelis Kode Etik ini hanya melahirkan rekomendasi saja untuk di teruskan ke tim Baperjakat Pemda Bombana “ tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *