PEMKAB AJUKAN KUA PPAS APBD 2016 KE DEWAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) beserta bersama pemerintah Daerah (Pemda) sepakat untuk merampungkan dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 diakhir November 2015 agar tidak terkena sanksi atau pinalti.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bombana selaku pimpinan sidang paripurna, Amiadin setelah sidang paripurna yang digelar, Jumat (20/11/2015).

Menurut Amiadin, DPRD akan menetapkan APBD 2016 paling lama tanggal 30 November tahun 2015 ini karena kalau tidak sanksi dari Kemendagri akan diberikan kepada daerah.

“Pemda sudah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaan Sementara (KUA PPAS) APBD 2016 itu dan diawali dengan pembacaan pidato pengantar dan menyatakan sudah siap untuk membahas KUA PPAS. Kita sudah menjadwalkan untuk keagenda selanjutnya,” ujarnya.

Terkait siapa nantinya yang dikenakan sanksi, politisi partai berlambang Ka’bah ini, dilihat dari siapa yang lambat antara DPRD ataupun Pemda.

“Kalau Pemda yang lambat mengusulkan maka yang dikenakan sanksi pihak Pemda tapi kalau DPRD yang lambat untuk membahas maka kami yang akan dikenakan sanksi tersebut. Tetapi kami berharap semoga semuanya dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Burhanuddin A. H. S. Noy mengatakan, berbagai kekurangan atau keterbatasan dokumen tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kesempurnaan bersama dengan bertambahnya Informasi dan adanya berbagai masukan atau pandangan yang berharga dari DPRD.

“Kami siap kapan saja APBD 2016 ditetapkan sehingga masyarakat Bombana juga mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

Komentar