5 MANTAN BENDAHARAWAN DIPERIKSA MAJELIS TP-TGR

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Ket. Gambar : suasana sidang Majelis TP-TGR Bombana saat memeriksa salah satu mantan bendaharawan diruang rapat sekda bombana. (foto: herry ).

Rumbia, Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi  ( TP- TGR ) Kab. Bombana  makin intens mengejar dana UUDP yang hingga kini belum dipertangung jawabkan para bendahara dan mantan bendaharawan lingkup dinas Kab. Bombana dengan melangsungkan sidang maraton hari ( 5/6 ) yang menghadirkan 5 bendaharawan di ruang rapat sekda Bombana.  

Selain dihadiri Ketua Majelis TP-TGR Kab. Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si, dan para anggota majelis, pada sidang kali ini, Tim Ahli  Bupati Bombana Thamrin A. Hasan nampak terlihat hadir dalam sidang tersebut.  

Isman mantan bendaharawan dinas Perikanan dan Kelautan Bombana,  salah seorang yang ikut dimintai keterangannya, saat ditanyai Uang Uang Dipertanggungjawabkan ( UUDP ) jumlah keseluruhannya 300 juta lebih yang merupakan hasil temuan BPK menjelaskan bahwa UUDP tersebut digunakan bukan untuk pribadi, namun Isman juga mengakui hal itu sudah dijelaskannya di BPK saat dirinya diperiksa, dan menandatangani berita acara terkait kekurangan pertanggung jawabkan uang tersebut,

” dana itu dipakai untuk kepentingan dinas perikanan kala itu pak ” aku Isman.  

Lain hal dengan yunus, bendaharawan DPRD Bombana ini mengakui bahwa anggaran yang merupakan temukan BPK dan melibatkan dirinya hanya kesalahan administrasi saja, sebab UUDP yang totalnya Rp. 90.280.000 sudah pernah dia rincinkan penggunaannya.

” pada Januari  sampai Maret 2010, ada kelebihan pembayaran gaji anggota DPRD, sebab saat itu ada penurunan gaji komunikasi insentif tapi saya sudah terlanjur membayarkannya. ” kata Yunus  

Ditambahkan pula, bahwa untuk sekarang ini, dana tersebut sementara saya selesaikan semua dan anggota DPRD juga sudah mengangsur pengembaliannya.” saya akan buat laporan tertulisnya paling lambat hari senin ” tambah yunus.  

Sidang Majelis TP-TGR kali tidak tangung tanggung, sebab menghadirkan 5 bendaharawan yang dianggap laporan keuangan mereka oleh BPK harus mengembalikan UUDP yang mereka gunakan. Ke lima bendaharawan tersebut diantaranya Isman mantan Bendaharawan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bombana Dengan UUDP yang Harus dipertanggungjawabkan untuk tahun 2008 sebesarRp. 140.391.074 dan tahun 2010 sebesar Rp. 174.105.372,  Amirullah mantan bendaharawan BPMP sebesar Rp. 6 juta, yunus mantan bendaharawan Rp. 66.239.303, Asis Kaetje mantan Bendaharawan Sekretariat DPRD Rp. 243.100.000 dan Yunus Bendaharawan DPRD dengan Anggaran Rp. 90.820.000.  

Ketua Majelis TP-TGR Bombana Ir. H. Rustam Supendy mengatakan bahwa merekaxpara bendaharan yang terkait masalah ini di persilahkan membuat pembelaan tertulin dsn di beri jangan waktu selama dua minggu, sehingga cukup waktu bagi mereka menyusun pembelaannya dengan disertai bukti bukti untuk di proses pada sidang majelis selanjutnya. “kami akan memproses pembelaannya di sidang selanjutnya, apa wajar atau tidak, setelah itu maka akan keluar putusan apa para bendaharawan akan dikenai sangsi pengembalian” kata H. Rustam Supendy.

Ditempat yang sama, Tim Ahli Buapti Bombana Thamrin A Hasan mengatakan bahwa sidang TP-TGR ini dibentuk untuk mencari upaya damai sekaligus untuk memulihkan kerugian secara efektif dan efisien. ” Majelis ini memberikan kebaikan terhadap keuangan daerah kita” kata Thamrin.

Thamrin pun tidak Habis pikir, mengapa dinas dinas masih menggunakan UUDP yang harus dikembalikan ke kas daerah di akhir tahun,  padahal menurutnya dalam aturan, jelas jelas uang tersebut haram digunakan untuk kegiatan apapun.   ” Disinilah kelalaian para bendaharawan, masih menggunakan UUDP tersebut, namun kita tidak usah kembali kebelakang lagi, sekarang yang terpenting bagaimana kita mengupayakan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik agar tidak masuk ke ranah hukum” ujar Thamrin A Hasan.

Komentar