Gelar FGD, Penanggulangan Bencana di Bombana Libatkan Stakeholder

Gelar FGD, Penanggulangan Bencana di Bombana Libatkan Stakeholder

Gelar FGD, Penanggulangan Bencana di Bombana Libatkan Stakeholder

Laporan : Harnoto
Sumber : BPBD Bombana

Rencana Penanggulangan Bencana di Kab. Bombana dengan melibatkan Semua Stakeholder yang terkait dalam penanggulangan bencana, untuk itu BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan (RESYS) Research and EMPOWERment institute, Melaksanakan kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) di Kabupaten Bombana pada Kamis, 27/8/2020 yang berlansung diruang rapat sekretariat daerah measa laro.

Pada kegiatan yang berlangsung selama 1 hari, dimana Kegiatan ini fokus pada diskusi tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kab. Bombana dengan melibatkan Semua Stakeholder yang terkait dalam penanggulangan bencana. 

Maka di sepakati di bentuknya satuan kerja bersama dalam rangka lebih merincikan job apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Tapi semua sudah bisa bergerak dengan cepat sesuai SOP yang telah dibuat. 
Hal ini diungkapkan Adrian Rahmat Nuri beberapa hari lalu, saat menghadiri Acara FGD di aula rapat sekretariat daerah, Kamis, (27/8)

Menurut perwakilan dari RESYS Adrian Rahmat Nuri, menjelaskan bahwa, satuan kerja ini sangat penting dibuat karena bencana di Bombana ini sewaktu waktu bisa terjadi maka, perlu kita tetap waspada dan menguatkan perangkat penanggulangan termasuk team yang kuat dan solid.

"Semua harus kita waspadai akan terjadinya suatu bencana, jangan nanti sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangannya, "tutur Adrian.

hal yang sama juga di sampaikan Kasubag umum BPBD Provinsi Andi Astiani Achmad, "saya sangat mendukung terbntuknya Satker ini, karna dapat memudahkan kerja-kerja penanggulangan yang lebih detail dan terperinci. 

Astiani menjelaskan bahwa semua stakholder yang tergabung dalam satker ini harus berkordinasi dengan bpbd kab. Bombana, Karna ketika terjadi kekurangan anggaran penanggulangan, maka BPBD Kab. Bombana dapat menggunakan anggaran dana siap pake (DSP), "jelasnya.

adapun kegiatan ini di hadiri oleh beberapa OPD. Yakni BPBD Bombana, Bappeda, Perhubungan, Kepolisian Resort Bombana, TNI, Dinas Sosial,  PU&PR dan Damkar. 

Hal yang di sepakati dalam FGD ini juga yakni ketika nanti terbentuk satker maka harus dibuatkan payung hukum yang jelas, apakah itu perbub maupun perda, agar team ini bisa fokus bekerja, "tutup Astian.

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda