Kemenpan RB Bersama Pemda,    Paparkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip di Bombana

Kemenpan RB Bersama Pemda,    Paparkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip di Bombana

Kominfo, Setda Bombana - Kementerian PAN dan RB RI telah melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bombana melalui video Conference (Zoom) pada hari Kamis, 10 September 2020 sekira pukul 09.00 s.d 12.00 wita diruang Rapat Bupati Lt.2

Rapat tersebut diPimpin langsung oleh Sekda Bombana Drs. Man Arfa selaku koordinator pelaksanaan Evaluasi terhadap OPD. 

Disela -sela kegiatan, Sekretaris Daerah Mengatakan, dalam pelaksanaan evaluasi ini level OPD memaparkan program unggulan atau Quick Wins dan informasi berupa tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.

"progres Refrom yang telah dilakukan, implementasi RB terkait dengan kondisi pandemi covid-19 dan progres penyederhanaan Organisasi. "jelas mantan Kepala Inspektorat Bombana saat memimpin rapat, pada Kamis, (10/9) pagi tadi.

Saat Tim Evaluator Kemenpan RB Chafidloh Mufida dan Savina Ariani memberikan tanggapan cukup baik terhadap pemaparan Kadis PTSP terkait pelayanan kepada masyarakat.

selain Dinas PTSP, kata Tim Evaluator Kemenpan, beberapa dinas juga menjadi sampel pemaparan yaitu Dinas kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Transnaker, Inspektorat, BKPSDM dan RSUD. 

Menurutnya, Proses Evaluasi bukanlah akhir dalam proses penilaian, baik SAKIP maupun RB."tuturnya.

Lanjutnya, Menpan masih memberikan kesempatan perbaikan data atau informasi dokumen SAKIP dan RB sampai bulan desember 2020. pemda Bombana juga diberi kesempatan oleh Menpan agar melakukan survei Internal dan Eksternal sebagai ukuran keberhasilan Pemda Bombana melakukan pelayanan Publik. "ungkap Tim Evaluator itu

Setelah dilakukan pemeparan level OPD Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB memberikan Koreksian atau masukan terkait RB dan SAKIP yaitu memaksimalkan pengelolaan aduan pada unit-unit layanan secara online, pengukuran kinerja bagi eselon III dan IV oleh kepala OPD harus dilakukan secara berkala minimal dilakukan secara triwulan.

"diharapkan Pemda Bombana menyusun Standar Kompetensi Jabatan eselon III dan IV dan melakukan update Roadmap 2020-2024, OPD melakukan update cascading, memasukan UKM dalam indikator OPD Perindagkop dan memasukan indikator yang berhubungan dengan penyelesaian kasus kelembagaan. "tutupnya.

Laporan : Fera

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda