Rakoord Perbaikan Tata Kelola Aset, Gubernur Sultra, Beri Sertifikat Aset Ke Pemkab Bombana

Rakoord Perbaikan Tata Kelola Aset, Gubernur Sultra, Beri Sertifikat Aset Ke Pemkab Bombana

Rakoord Perbaikan Tata Kelola Aset, Gubernur Sultra, Beri Sertifikat Aset Ke Pemkab Bombana

Kominfo, Bombana - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan rapat koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset, bersama jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari.

Berkat pengelolaan Aset Daerah dengan Baik, akhirnya Pemkab Bombana yang dihadiri langsung oleh Bupati Bombana H. TAFDIL, mendapat penghargaan Sertifikat Pengelolaan Aset Daerah oleh KPK melalui Gubernur Sultra Ali Masi, SH di Hotel Claro Kendari pada Senin, (12/11/2020) kemarin.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, dan dihadiri oleh, Pimpinan KPK, Wadirut PT. PLN (Persero), Perwakilan Kementerian ATR/BPN, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Kementerian BUMN, Perwakilan Kementerian Keuangan, serta Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.

Pada sambutannya, Ali Mazi, SH, menyambut gembira dan begitu mensyukuri kehadiran KPK di Provinsi Sulawesi Tenggara. "saya percaya sangat membawa pengaruh positif dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),"ucap Ali Masi

Kata Gubernur, Berkat arahan dan bimbingan dari Tim Korsupgah KPK, serta melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kanwil BPN Sultra yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pendampingan hukum dalam kapasitas sebagai jaksa pengacara Negara.

Selaku Gubernur Sultra saat ini, iya menyampaikan bahwa permasalahan aset-aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ada sejak puluhan tahun sebelumnya, seperti terdapat aset pemerintah daerah yang dikuasai atau digugat pihak lain, terdapat kendaraan dinas, rumah ataupun aset daerah lainnya yang dikuasai oleh pensiunan ataupun pihak ketiga, ada tanah dan kendaraan dinas yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan, dan masih ada aset pemda yang tidak diketahui lagi keberadaannya. 

Ali Masi menjelaskan, Permasalahan – permasalahan tersebut diakibatkan karena kurang tertibnya pengelolaan aset dimasa lampau sesuai kondisinya pada saat itu. Olehnya itu, sudah menjadi tanggungjawab semua unsur  terkait sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan untuk lebih serius dan lebih tertib dalam pengelolaan aset milik daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

ia Menambahkan, Pelaksanaan rapat koordinasi dimaksud merupakan tindaklanjut program pencegahan korupsi terintegrasi dengan PT. PLN (Persero), Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara  melalui perbaikan tata kelola aset. Selain itu pula dirangkaikan dengan penyerahan sertipikat kepada Pemerintah Daerah oleh Perwakilan Kementerian ATR/BPN ke masing-masing Kepala Daerah disertai penyerahan sertipikat dan berkas dokumen sertifikat PT. PLN (Persero).

Download File: 131120_095052_IMG-20201112-WA0026.jpg

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda