Gelar Aksi Penolakan RUU Omnibus Law, Liga Mahasiswa Nasional Desak DPRD Bombana

Gelar Aksi Penolakan RUU Omnibus Law, Liga Mahasiswa Nasional Desak DPRD Bombana

Kominfo, DPRD - Demonstrasi yang dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, yang disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan oleh korlap Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. (Hasrianil) pada kamis,16/7/2020 pukul 11.00 Wita.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Hasrianil bahwa Semangat dari RUU Cipta kerja (omnibus law) yang akan disahkan nanti adalah sarat akan kepentingan kelas pemodal yang sekarang bercokol dalam kekuasaan negara, "katanya saat menggelar Aksi

Menurut Hasrianil, Omnibus law merupakan produk hukum yang memberikan ruang bagi kepentingan pemilik modal, termasuk dalam RUU Cipta kerja. ada begitu banyak aturan yang dirangkum ke dalam rancangan tersebut dan bila dianalisa justru akan berkonsentrasi terhadap penghilangan hak-hak buruh, misalnya penghapusan aturan tentang hak cuti haid, melahirkan, sakit dan memperingati hari raya besar keagamaan, mempermuda PHK di rumah kan tanpa dibayar serta semakin jauh dari jaminan kehidupan yang jelas.

Selain itu, Omnibus Law juga memfasilitasi perampasan lahan bagi petani, bila diperhatikan beberapa poin pada RUU Cipta kerja, justru besar kemungkinan syarat administrasi dalam proses perizinan akan dipermudah. Situasi ini justru akan memperpanjang konflik agraria di Indonesia, "ungkap Hasrianil

Pendidikan juga yang termaktub dalam RUU Cipta kerja (Omnibus law) tidak luput dari ancaman komersialisasi. Dan privatisasi dalam RUU Cipta kerja, justru makin membuka ruang bagi komersialisasi dunia pendidikan bagi kelas bermoral. maka tidak heran, komersialisasi pendidikan yang vulgar ini berkosekuensi terhadap makin mahalnya akses pendidikan.

Maka dari itu, Kata Hasrianil, 'kami liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi menyatakan sikap bahwa, 
1. Mendesak ketua DPRD Kabupaten Bombana agar menginstruksikan DPR RI Untuk membatalkan pengesahan RUU Omnibus law
2. Hentikan penggusuran lahan petani dan masyarakat
3. Cabut undang-undang Minerba
4. Sahkan RUU PKS
5. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah
6. Tolak kenaikan iuran BPJS

Setelah menyampaikan tuntutan melalui pernyataan sikap yang telah dibacakan para demonstran, selanjutnya Askar Selaku perwakikan Lembaga DPRD Bombana, menyampaikan berita acara terkait tuntutan yang disampaikan oleh demonstran.
bahwa, Pada hari ini kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bombana telah menerima penyampaian aspirasi dari liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi dengan 6 hal tuntutan meliputi:
1. Mendesak ketua DPRD Kabupaten Bombana agar menginstruksikan DPR RI Untuk membatalkan pengesahan RUU omnibus law
2. Hentikan penggusuran lahan petani dan masyarakat
3. Cabut undang-undang Minerba
4. Sahkan RUU PKS
5. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah
6. Tolak kenaikan iuran BPJS

Dengan adanya tuntutan tersebut, Askhar bersama Musrif melahirkan kesepakatan sebagai berikut
1. Bahwa dengan atas nama anggota DPRD Kabupaten Bombana mendukung penuh aspirasi yang telah disampaikan dari liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi.
2. Akan bersama-sama dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi serta mengawal tuntutan tersebut di atas.

Hingga, Dalam berita acara tersebut, ditandatangani oleh Korlap bersama Anggota DPRD Bombana, Askhar ,ST dan Musrif.

Laporan : Fiqran
Sumber : Sekretariat DPRD

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda