A. YANI : ADA 4 PERUSAHAAN YANG BELUM LUNASI UKL - UPL

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Jumlah hasil tambang di Pulau kabaena yang sudah diekspor ke negara luar oleh para perusahaan pemegang Izin Usaha (IUP) yang beroperasi di Pulau Kabaena terungkap. Pasalnya, berdasarkan hasil infestigasi Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, sejak januari hingga maret 2012, menemukan sebanyak 5.493.785 Metrik Tone (MT) ore nikel di Pulau Kabaena yang sudah dikapalkan sejumlah perusahaan, sejak tahun 2008 – 2010. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna laporan kinerja pansus tambang DPRD Bombana, Selasa (22/5) di Gedung paripurna DPRD Bombana.   

Ketua Pansus Tambang DPRD Bombana. Ahmad Yani, S Pd, M Si, saat membacakan laporannya, mengatakan, dari jumlah 5.493.785 MT ore Nikel yang sudah diangkut itu, bisa menghasilkan Royalti sebesar Rp.14.858.147.994, sedangkan landrent sebesar Rp.443.701.983. Selain itu, Ahmad Yani juga mengatakan, bahwa jumlah SKKL yang telah dibayar dari tahun 2008 – 2011 mencapai Rp.325 Juta dan UKL – UPL sebesar Rp.12 Juta. hingga Maret 2012 ini, jumlah setoran Royalti yang tercatat di Dinas Pertambangan Bombana, baru mencapai angka Rp.7 Milyar lbih.     

Parahnya lagi, Pansus Tambang menemukan Retribusi SKKL sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2005 yang masih terutang atau belum dilunasi dari tahun 2008 sampai 2010 sebesar Rp.375 Juta. Bayangkan, untuk tahun 2008 terdapat 1 perusahaan yang belum melunasi retribusi SKKL -nya sebesar Rp.25 Juta, Tahun  2009 terdapat Tiga perusahaan, dengan besaran Retribusi  Rp.75 juta. Tahun 2010 Juga terdapat Tiga Perusahaan dengan besaran retribusi Rp.75 Juta, sedangkan tahun 2011 masih terdapat 9 Perusahaan yang menunggak dengan jumlah retribusi sebesar Rp.225 Juta.   
“Masih ada Empat perusahaan yang belum melunasi Retribusi UKL – UPL -nya dengan jumlah Rp.12 Juta”, kata Ahmad Yani.  

Menyikapi hal ini, Pansus Tambang merekomendasikan kepada Pemda Bombana agar segera membentuk tim terpadu untuk menelusuri data kewajiban retribusi Andal UKL – UPL, SKKL dari perusahaan penambangan se- Kabupaten Bombana. Tidak hanya itu, rekomendasi Pansus juga merujuk Pemda agar menelusuri aliran dana pada Nomor Rekening yang digunakan dalam transaksi pembayaran Retribusi SKKL oleh semua perusahaan panambang dari tahun 2007 hingga 2010.  

“Data pengawasan dan pemantaun lingkungan dari tahun 2001 sampai 2011 tidak ada di BLH. Selain itu, Data wajib bayar Retribusi UKL- UPL dan Andal dari tahun 2007 sampai 2011 juga tidak ada di BLH.  Untuk itu, Pemda harus menelusuri semua aliran dana retribusi baik UKL, UPL maupun SKKL perusahaan tambang, yang masuk di Rekening Badan Lingkungan Hidup,”pinta Yani.

Bahkan, Pansus Tambang juga menemukan tidak adanya daftar nama Perusahaan yang wajib membayar retribusi UKL – UPL dan SKKL dari tahun 2007 sampai 2010. Sehingga tidak dapat di identifikasi dan diverifikasi karena BLH maupun instansi terkait lainnya tidak memiliki data tersebut.   

“Retribusi UKL – UPL, serta SKKL di Badan Lingkungan Hidup, sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 tidak mempunyai nomor rekening bank dan tidak ada bukti pembayaran. Perusahaan wajib bayar retribusi UKL-UPL dan SKKL itu diantaranya, PT Bily, PT Orextend Indonesia, PT Bahana Multi energi, PT IMJ, PT Margo Karya Mandiri, PT Timah Eksplomin, PT Pasifik Tambang Provita, PT CSU, PT SAR, PT Santun, PT Cromindo, dan PT Tiga Mas”beber Yani,  

“Dengan tidak adanya data daftar perusahaan yang wajib membayar retribusi UKL -UPL, dan SKKL dari tahun 2007 sampai 2010 maka, Pansus tambang beranggapan bahwa semua perusahaan yang telah melakukan aktifitas penambangan tidak memenuhi kewajibannya, sebagaiman yang diamanhkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2005. Meski kami ketahui bahwa ada sebahagian perusahaan yang telah melunasi kewajibannya hanya karena tidak terdapatnya alat bukti pembayaran di Badan Lingkungan Hidup,”tambahnya.

Written : Fandi

Komentar