ABADI MAKMUR SERAHKAN DOKUMEN PENGANGKATAN HONORER K1 KE PIHAK PEMKAB BOMBANA

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ket. Gambar : Anggota Komisi 1 DPRD Bombana Abadi Makmur S.IP menyerahkan Dokumen Dari Kemenpan RB RI ke Pemerintah Daerah yang di Wakili Asisten III Setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M. Si.( foto : Herry ).

Rumbia. Beredarnya Rumor yang mengindikasikan bahwa Surat Keputusan atas Keabsahan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 1 sebanyak 171 orang menjadi CPNS Tahun 2013 di Kabupaten Bombana yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi adalah Palsu membuat Anggota Komisi 1 DPRD Bombana Abadi Makmur, S. IP harus  angkat bicara.

Saat di temui usai menyerahkan Listing nama – nama K1 beserta surat Keputusan pada Asisten III setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M.Si di kantor Bupati Bombana siang tadi (21/1), Abadi Makmur mengaku dirinya tidak habis pikir dengan rumor yang mengatakan Surat tersebut palsu, pasalnya dari sekian kali lawatannya ke Mempan RB  mengurus tenaga honorer yang masuk K1 yang nasinya selama ini terkatung – katung dirinya tidak menemui keganjilan apapun baik di BKN maupun di Mempan & RB .

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN ) Bombana ini, sebenarnya Surat Dari Kemenpan RB ini sejati keluar pada akhir Desember tahun 2013 walaupun pada faktanya dirinya menerima pada awal Januari 2014, namun secara administrasi pungkasnya surat tersebut sudah terbit tanggal 27 Desember tahun lalu.

” Saya menerima sendiri Surat ini dari Asisten Staf Khusus Deputi yang bernama Heru Setiadi karena  baik BKD yang di undang, anggota DPRD Bombana  waktu itu tidak sempat hadir bahkan Bupati sendiri sempat diundang namun dikarenakan kesibukan tugas  beliau ( bupati ) tidak sempat hadir ” kata Abadi.

Abadi menegaskan, bahwa lolosnya Honorer K1 berdasarkan versi yang dia terima berawal dari surat Bupati Bombana Nomor 800/2559/2013 yang meminta agar pihak Mempan meninjau kembali honorer K1, sehingga dirinya menegaskan bahwa persoalan ini bukan memintah tambahan K1 yang sudah lolos waktu itu, namun murni atas usulan peninjauan kembali atas ratusan tenaga honorer K1 yang tidak lolos menjadi CPNS tahun 2013.

Meski demikian, abadi mengharapkan setelah diserahkannya surat tersebut, dirinya mempersilahkan kepada pihak Pemda Bombana  untuk mengkonsultasikan apakah surat tersebut benar atau tidak, bahkan dengan tegas dirinya mengatakan dirinya mempersilahkan jika ingin di konsultasikan sampai tingkat Menteri, namun yang pasti  Abadi mengingatkan ke pihak Pemda agar tidak  berkonsultasi kepada pihak yang bukan menangani masalah ini di Kementerian, pasalnya dirinya merasa yakin bahwa Surat yang kini menjadi harapan ratusan Tenaga Honorer K1 tersebut adalah asli.

” Kami akan menunggu apa hasil klarifikasinya namun itu harus berdasarkan jawaban resmi dari Kemenpan&RB bukan atas dasar katanya, dan saya tegaskan kembali bahwa kapasitas saya mengawal  K1 ini bukan atas nama pribadi, namun atas Anggota Komisi 1 DPRD Bombana yang menangani masalah honorer,  Alangkah bodohnya saya yang sudah memperbaiki nama baik saya dan menjaga citra saya selama 2 periode di DPRD Bombana harus saya pertaruhkan dengan dokumen ini, silahkan klarifikasi agar kita segera mengetahui apakah saya benar atau saya celaka ” tegas Abadi.

” Tolong kepada siapapun oknum jangan selalu memberi pernyataan yang sumbernya hanya berdasarkan katanya tanpa ada fakta yang bisa di pertanggung jawabkan ” tambahnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Bombana Drs. Sukarnaeni, M. Si mengatakan dirinya memberi apresiasi kepada Abadi Makmur yang sudah mengurus persoalan Kategori 1 ini hingga saat ini, apalagi dengan keluarnya surat tersebut maka secara otomatis ini merupakan suatu yang patut di hargai.

” Saya sendiri sudah empat kali ke kementerian mengurus masalah K1 ini namun belum berhasil juga, sehingga apapun yang telah dilakukan Pak Abadi mengawal K1 perlu kita apresiasi ” ujar Sukarnaeni.

Namun, Mantan Kadis Perhubungan Bombana ini menegaskan bahwa asli atau tidaknya dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah  yang harus memeriksa karena ada lembaga yang berkompoten seperti BKN dan Kemenpan RB yang memiliki kewenangan tersebut, karena Pemerintah Daerah disini kata Sukarnaeni hanya menerima berkas tersebut dan mengkonsultasikan keabsahannya.

” Dokumen tadi saya sudah disposisi ke BKD selaku Badan yang menangani persoalan ini  agar segera di fax ke jakarta untuk di klarifikasi secepatnya ” papar Sulkarnaeni.

Komentar