ANGGOTA DPRD BOMBANA MULAI BAHAS PEMEKARAN POLEANG

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Anggtoa Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Bombana beberapa hari lalu menggelar rapat fraksi dalam rangka membahas usulan pemekaran Kabupaten Poleang yang di gagas beberapa tokoh masyarakat tokoh masyarakat Poleang. Sejumlah anggota fraksi yang hadir tersebut adalah Ketua fraksi PAN Bersatu Abd. Rauf, Ketua fraksi Golkar Bersatu H. Rasyid, Ketua fraksi PERAN ,Arsyad dan sekretaris fraksi PPP Hanani. Rapat ini merupakan gabungan antar fraksi.

Wakil Ketua DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid saat ditemui di ruang Sidang Paripurna mengungkapkan proposal usulan pemekaran yang diajukan oleh masyarakat poleang masih memerlukan kajian dan beberapa hal yang perlu dilengkapi, salah satu yang menjadi fokus politisi partai Golkar tersebut diantaranya jenis usaha industri yang saat ini sedang dikelolah masyarakat belum dimasukkan dalam proposal pemekaran tersebut

“Seperti  pembuatan Briket dari Tempurung Kelapa dan pembuatan Virgin Coconut (CPO) yang ada di wilayah Poleang Selatan harus dimasukkan karena hal itu merupakan salah satu sumber PAD jika Poleang mekar menjadi Kabupaten “ kata Ahmad Mujahid.

Selain itu, Mujahid menambahkan rentang kendali antar jarak Poleang dan Kabupaten Induk ( Rumbia ) harus pula menjadi salah satu fokus kajian utama dalam proposal pemekaran tersebut, pasalnya salah satu yang menjadi pertimbangan ketika proses pemekaran suatu kabupaten mulai dibahas di tingkatan DPR-RI, jarak tempuh akan menjadi fokus utama suatu daerah bisa di mekarkan menjadi suatu Daerah Otonom baru ( DOM ).

“ jangan lupa juga Kecamatan tontonunu harus dimasukkan dalam proposal pemekaran tersebut “ imbuh Ahmad Mujahid.

sementara itu, salah seorang anggota DPRD Bombana lainnya Ahmad Yani menuturkan ddalam proposal yang ajukan masih terdapat hal yang perlu untuk dikoreksi, seperti yang terdapat di bab pertama proposal tersebut, politisi partai Bulan Bintang tersebut masalah Under of deling Buton, distrik I, selanjutnya Kecamatan Poleang sampai dimekarkan wilayah Poleang menjadi delapan kecamatan yang disertai tahunnya.

selain itu Ahmad Yani menambahkan penunjukkan ibukota kabupaten yang menunjuk tunggal berkedudukan di desa Waemputtang harus ada keterangan hibah yang ditandatangani dari tempat tersebut. Selanjutnya pada bab III terkait kewilayahan harus dicantumkan atau dlengkapi batas dengan Konawe Selatan, Kolaka, selat Bone dan laut flores.

“Peta kabupaten Poleang harus diberi keterangan tentang batas- batas dengan kabupaten lain,” ujar politisi muda ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *