Detail Berita

Pemenang Tender Diatur, Fadlan Menyanggah Sesuai Regulasi Yang Berlaku

RUMBIA Kominfo

Penulis : Tim Kominfo

Kominfo, UKPBJ Bombana, - SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. 

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. 

Olehnya itu didalam pengadaan barang jasa pemerintah juga telah menggunakan aplikasi SPSE hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,  meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Hal ini diungkapkan Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ Setda kab. Bombana. Kata Fadlan, Aplikasi SPSE ini terbuka dan dapat dilihat secara umum. olehnya itu seluruh penyedia yang sudah memiliki akun SPSE di LPSE yang sudah teraktivasi (roaming), dapat menggunakan User ID tersebut untuk mengikuti proses pengadaan barang jasa dimanapun berada. 

"Aplikasi ini terbuka untuk para penyedia secara umum, tentunya harus punya akun spse, user ID dan teraktivasi, "kata Fadlan saat di mintai keterangan melalui WhatsApp pada, Rabu, (24/2/21) kemarin

Dengan demikian, lanjut kata Fadlan, didalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah sangat transparan dan seluruh penyedia diwilayah Indonesia dapat ikut andil dan bersaing, seperti yang tertuang dalam pasal 4 huruf d pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mana dikatakan bahwa salah satu tujuan pengadaan barang jasa adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 

Untuk itu UKPBJ Kab. Bombana yang  merupakan pusat keunggulan  pengadaan barang jasa di Lingkup Pemkab Bombana mendorong kepada seluruh penyedia baik yang berdomisili di Kab. Bombana maupun yang berdomisili diluar Kabupaten.

"Semua bisa ikut serta dalam proses pengadaan barang jasa agar para pengelola pengadaan dapat menyeleksi, mendapatkan, menetapakan serta menunjuk penyedia yang pantas dan layak untuk mengerjakan suatu pekerjaan, "ungkapnya.

Fadlan menambahkan, Perlu diketahui bersama bahwa dengan adanya Peraturan LKPP No.14 Tahun 2018 tentang UKPBJ, bahwa fungsi UKPBJ bukan lagi hanya sebagai tukang tender tapi UKPBJ merupakan pusat keunggulan pengadaan barang jasa serta menyelenggarakan dukungan pengadaan pada pemda, tidak terkecuali dengan UKPBJ Kab. Bombana yang dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa tetap mengacu kepada peraturan dan regulasi yang telah ditentukan.

Terpisah, Harno selaku Plt. kepala bagian membenarkan bahwa, Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ Kab. Bombana juga memiliki fungsi dalam bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, hal itu sesuai Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018 pada pasal 3 huruf (d). 

"oleh karena itu, baik dari kalangan stakeholder maupun penyedia yang ingin lebih memahami proses pengadaan barang jasa pemerintah di Kab. Bombana silahkan ke kantor UKPBJ Bombana. 

Selain itu, Harno mengungkapkan, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, tidak terlepas dari pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. "Semua harus terkoneksi dan memiliki legalitas yang jelas serta sesuai Regulasi yang ada, "katanya.

Menyinggung soal persepsi publik, Fadlan menjelaskan, terkait soal isu publik atau adanya potensi besar pengaturan pemenang tender seperti pengaturan harga, "saya sebagai kasubag pembinaan dan Advokasi PBJ menyanggah hal tersebut.

Kata Fadlan, didalam tahapan proses pemilihan penyedia pada sistem SPSE disaat tahapan pemasukan penawaran Pokja Pemilihan tidak dapat melihat harga yang ditawarkan oleh masing-masing penyedia, harga dapat dilihat setelah masuk pada tahapan pembukaan dokumen penawaran, itupun tidak langsung dibuka, tentunya harus dienskripsikan ke Apendo terlebih dulu.

"Untuk itu, Kami dari UKPBJ sangat berharap agar pihak yang belum memahami kerja sistem SPSE ini bisa lebih mengenal tata kerja Aplikasi SPSE terlebih dulu, apalagi saat ini, LKPP RI telah mengembangkan Aplikasi tersebut agar jauh dari penyimpangan.

"Sekali lagi kami katakan, dalam sistem pengadaan di Ukpbj ini tidak ada kata bahwa, Pemenang Lelang dan Tender sudah diatur, "tegas Fadlan sebagai kasubag Pembinaan dan Advokasi.

Laporan : Tim Kominfo

Sumber : Ukpbj Bombana

 

 

 


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252