Detail Berita

Pembahasan Dana DAU, DBH, DID, Belum di Tetapkan Dprd

RUMBIA Kominfo

Penulis : Fiqran

Kominfo, Setwan - DPRD Kab. Bombana menggelar Rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan penyesuaian pendapatan daerah yang bersumber dari Dana alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Rabu, (3/3/21) di dua hari lalu

Rapat kerja yang di laksanakan di ruang rapat kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dipimpin oleh ketua DPRD (Arsyad, S.Pd), turut hadir wakil ketua DPRD (Iskandar, SP) beserta anggota DPRD, selain itu hadir pula dari tim TPAD Pemda, Asisten III (H.Engki), Kepala (BKD) Badan Keuangan Daerah (Darwin,SE), Kepala Bappeda (Dody. A.M)m, Sekretaris Inspektorat (Ridwan) dan Kepala bidang BKD (Said), hal itu sesuai dengan Undangan rapat yang dilaksanakan sekira pukul 10.00 Wita.

Dalam rapat tersebut kepala BKD Darwin, menyampaikan bahwa sesuai peraturan menteri keuangan PMK No 17/PMK.07/2021, pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan  pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan dampaknya adalah
1. Adanya perubahan Alokasi dana Transfer pusat ke Daerah antara lain Dana alokasi umum mengalami penurunan Rp.14.863.230.00,- yang dari semua sebesar Rp.464.079.247.000,- menjadi sebesar Rp.449.216.017.000,- yang akan harus melakukan refocusing Anggaran.
2. Relokasi anggaran Dana Transfer Umum (DTU) yang sebesar 25 % dilakukan untuk pemulihan Ekonomi Daerah.
3. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan paling sedikit 8 % yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, dukungan pendanaan tersebut antara lain :
- Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Distribusi pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Fasilitas kesehatan dan
- Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Pelaksanaan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kelurahan untuk kegiatan pos Komando tingkat Kelurahan.
4. Pemerintah daerah melakukan penggunaan DID untuk bidang kesehatan paling sedikit 30 % dari alokasi DID.

Kata Darwin, belanja modal atau kegiatan-kegiatan yang ada yang di presentasi dan sudah di tetapkan kemudian dan itu masih minus, kalau kita kurangi lagi malah tambah keluar dari regulasi yang ada nantinya.

Terpisah, saat dimintai keterangan, Ketua DPRD Bombana Arsyad, menyampaikan beberapa hal terkait dengan Peraturan menteri keuangan bahwa dalam rapat kerja dengan Tim TAPD terkait pengurangan Dana Alokasi Umum yang mengalami penurunan Rp.14.863.230.000, menurut beliau persoalan ini harus kita sikapi dengan serius karena ini terkait program yang sudah ditetapkan maka akan dilakukan penyesuaian untuk menghindari kondisi keuangan daerah yang dipertahankan agar tidak terjadi defisit “ungkapnya”.

usai memberi penjelasan, Sehingga dalam rapat ketua DPRD memberi kesimpulan dengan 3 penawaran khusus buat pemerintah daerah yang disampaiakan.
- Pemerintah mencoba membuat formulasi meningkatkan PAD, untuk menindaklanjuti itu harus melibatkan OPD yang berkaitan dengan PAD.
- Langkah terakhir yang ditawarkan pemerintah adalah melakukan pinjaman jangka pendek.

Dengan 3 materi yang di dorong pemerintah daerah, DPRD lebih berkonsentrasi pada peningkatan PAD semoga formulasinya bisa ditemukan, "jelas Arsyad

Untuk itu,  rapat ditunda dan diagendakan kembali pada hari senin 8 Maret 2021, dengan menghadirkan OPD terkait yang bisa membantu kita untuk formulasi peningkatan PAD, demikian, ”tutupnya

Laporan : Fiqran
Sumber : Sekretariat Dprd


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252