Detail Berita

Terkait Perubahan Status WNA-WNI, Dukcapil Gelar Rapat Zoom Meeting Bersama Dirjen Dukcapil

RUMBIA Kominfo

Penulis : Harianto

Kominfo, Capil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana Mengikuti Rapat dengan Direktorat  Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan diruang kerja masing-masing.

sebagai Pimpinan Rapat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH dan Dr. Ronny F. Sompie, SH.,MH. Analis Keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham. Yang dilakukan di ruang kerja masing-masing.

sebagai tindak lanjut pelaksanaan rapat sinergitas antar instansi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham. Serta menyikapi permasalahan pelepasan kewarganegaraan RI yang terjadi dimasyarakat yang diikuti oleh seluruh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil se Indonesia yang salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana. Selasa, 23 Maret 2021.

Rapat teknis ini dimulai pada pukul 10.00 wita yang dibuka langsung oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH yang diikuti seluruh Kepala Dinas dan pejabat Administrator Bidang Pencatatan Sipil. 

Rapat teknis ini diawali dengan menyapa para kepala dinas dan pejabat administrator bidang Pencatatan Sipil dan memastikan seluruh jajaran dalam keadaan sehat wal afiat serta menyamakan persepsi karena masih dalam keadaan darurat Covid 19 dan tetap memperhatikan protocol kesehatan didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus betul-betul dijalankan dengan penuh kearifan dan kebijkasanaan. "Kata Dirjen dukcapil saat memberi sambutan di acara Video Conference, Selasa, (23/3) yang lalu.

Rapat teknis ini menurut Dirjen dukcapil akan mengambil tema “sinergitas antar instansi penanganan permasalahan pencatatan perubahan status kewarganegaraan”. Mengingat perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA terjadi diluar negeri, untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan tugas pemerintah terhadap terjadinya pelepasan kewarganegaraan RI, kiranya para pejabat konsuler di kantor perwakilan RI dapat hadir bersama-sama dengan para pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia dalam forum rapat teknis tersebut. "ungkap Dirjen Dukcapil.

Dirjen menjelaskan, Penanganan permasalahan pencatatan perubahan status kewarganegaraan serta integrasi data perubahan status kewarganegaraan, Menurut dirjen Zudan dilakukan berdasarkan laporan instansi terkait maupun dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA.

"Tentunya itu semua mempunyai keputusan dan penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang."ujarnya.

Dalam rapat tersebut para pejabat khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana begitu antusias menyimak mengenai penjelasan dari pak dirjen dukcapil serta pemateri layanan tersebut.

Hal-hal yang perlu diketahui menurut dirjen dukcapil antara lain Penduduk yang berubah status warga Negara memperoleh serta dilindungi hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga Negara, Menghindari dan mencegah penduduk memiliki kewarganegaraan dan dokumen kependudukan ganda, Memudahkan pendataan dan pengawasan penduduk khususnya warga Negara Asing di Indonesia, Mengamankan data dan dokumen pencatatan perubahan kewarganegaraan, Mendukung terciptanya tertib administrasi catatan sipil dan tertib administrasi kependudukan.

Lanjut, Perubahan WNA menjadi WNI dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 66 tentang Keimigrasian dengan bukti Kepres tentang Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI dan Berita Acara Sumpah, wajib segera melapor ke Dinas atau Instansi Pelaksana yang menangani Pencatatan Sipil. "Ujarnya.

Ditempat terpisah melalui Zoom Meeting Analis Keimigrasian Dr. Ronny F. Sompie, SH.,MH memaparkan tentang “strategi pemantauan pelepasan kewarganegaraan oleh instasi terkait” upaya pemantauan dan tindakan yang perlu dilakukan adalah sebagai kewajiban bagi setiap WNI untuk melaporkan bahwa yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain (berkewarganegaraan ganda) kepada perwakilan RI terdekat dalam waktu segera melalui Portal Peduli WNI-LAPOR DIRI.

menurut beliau syarat pelepasan status kewarganegaraan hampir sama dengan pemberian status WNI, orang yang ingin melepas status tersebut juga harus melalui pejabat dan menteri Hukum dan Ham sebelum diputuskan oleh presiden. 

Dengan demikian kata Ronny F Sompie, untuk melepas status WNI pemohon harus memiliki kewarganegaraan lain dahulu sebelum mengurus permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, "paparnya.

Untuk diketahui yang mengikuti rapat teknis melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang serta Kepala seksi sebagai tehnis pelaksana kegiatan.  

Dengan penjelasan dirjen dukcapil dan dirjen imigrasi melalui zoom meeting tersebut Kepala Dinas Firdaus, S.Pd dan Kabid Pencatatan Sipil Pak Tasman SKM serta beberapa Kepala Seksi Bidang Pencatatan Sipil yang diantaranya Seksi Pewarganegaraan dan Kematian, Seksi Perkawinan dan Perceraian serta Seksi Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana sangat antusias mendengarkan pemaparan mengenai status pewarganegaraan tersebut serta banyak mendapatkan pengetahuan dan masukan serta pemahaman mengenai penanganan permasalahan pencatatan perubahan status kewarganegaraan. 

Rapat teknis Zoom Meeting tersebut berakhir pada pukul 13.00 wita. 
"jadi kedepan jika ada WNA yang ingin berdomisili dan tinggal khususnya di Kab. Bombana Bidang yang menangani tersebut sudah paham tentang prosedur megenai apa saja kelengkapan berkasnya yang diperlukan. "Pungkas Kadis Firdaus


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252