Detail Berita

Bahas Perubahan KUA APBD 2021, Pihak DPRD Libatkan TPAD Bombana

RUMBIA Kominfo

Penulis : Fiqran

Kominfo, Sekretariat Dewan - Rapat kerja DPRD Kabupaten Bombana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA  APBD Tahun Anggaran 2021

Rapat kerja yang di Pimpin oleh ketua DPRD Kab. Bombana (Arsyad, S.Pd, MH) dilaksanakan di Ruang Rapat kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana pada Hari Rabu 1 September 2021 Pkl 10.00 Wita sesuai Undangan yang sudah diedarkan.

Dalam rapat kerja tersebut Pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah Kab. Bombana (Drs. Man Arfa) Kabupaten Bombana menyampaikan beberapa hal terkait Dasar perubahan KUA 2021.

- adanya PMK nomor 17 tahun 2021 yang diubah dengan PMK nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas PMK 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan dan demi Corona virus disease 2019 dalam kurung covit-19 dan dampaknya.

- adanya perubahan target pendapatan daerah yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan Daerah sampai dengan triwulan 2 tahun 2021.

- penyusunan silpa Tahun anggaran 2020 hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Tahun anggaran 2020.

- adanya rencana relaksasi jangka waktu pinjaman daerah yang semula ditetapkan berakhir Tahun 2022 akan diperpanjang hingga tahun 2024.

Dalam menyampaikan pendapat ada perbedaan pemikiran dari anggota DPRD dari Partai Nasdem (Ashari Usman, S.Pd) dan Golkar (Drs.Ahmad Mujahid) menurut Ashari Usman, S.Pd., M.Si bahwa di Sulawesi Tenggara hanya 7 Daerah yang positif Pertumbuhan Ekonominya dan Kabupaten Bombana 0,5 % ditengah pertumbuhan ekonomi nasional dan ini merupakan satu kesyukuran bagi kita semua pada saat mendengar, membaca dan menyimak arah kebijakan umum anggaran kita untuk Tahun-tahun kedepannya kelihatannya tidak ada pilihan lain selain melakukan Relaksasi karena jika tidak kita mengalami deficit sampai 18 Milyar dan untuk Tahun ini saja konsekuensinya semua mengalami refocusing, sehingga berbicara 2021-2025 sudah jelas dan kita cari yang lebih ringan cari yang lebih panjang yaitu sampai Tahun 2025 supaya ada keleluasaan dan tidak ada aturan yang melanggar kalau kita melakukan itu dan sesuatu yang tidak bisa kita hindari apalagi di tengah Pandemic Covid sekarang ini pertumbuhan ekonomi nasional kita sebelumnya 5% - 6% sekarang menjadi nol koma sekian persen bagaimana mau membiayai roda pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ini kalau tidak ada anggaran. Sedangkan menurut Drs. Ahmad Mujahid bahwa kita menerima relaksasi dengan ketentuan sampai 2024 agar tidak melewati Periode kami, beliau ingin membangun image dimasyarakat bahwa mereka yang ada hari ini tidak ingin meninggalkan beban cerita untuk teman-teman yang akan maju di periode berikutnya karena anggarannya perbedaannya hanya sampai 3 Milyar lebih saja dan mungkin pemerintah nantinya harus menyiapkan rekening dana cadangan karena ini terpisah dengan rekening Daerah untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran yang besar di Tahun 2024 mungkin bisa di mulai beberapa Tahun ini sebelum pemilihan Tahun 2024.

Dalam rapat kerja DPRD dengan TAPD setelah melalui pembahasan yang panjang dan pertimbang dari masing-masing fraksi di putuskan bahwa DPRD bersepakat dalam pelaksanaan Relaksasi Pinjaman Daerah sampai dengan Tahun 2024, Rapat kerja selesai pukul 15.00 Wita.

Turut hadir dalam rapat Wakil ketua I dan II DPRD Kab. Bombana Ir.Ardi, SP.M.P dan Iskandar, SP dan Anggota Banggar DPRD serta dari TAPD Turut hadir dalam Rapat kerja, H. Muh. Aris (Asisten), H. Engki, SE. M.Si (Kepala BKD), Darwin, SE (Kepala Dinas Kesehatan), Dody A Muchlisi, SE.,M.AP (Kepala Bappeda), serta Eselon III dan IV Pemerintah Daerah.

Sumber : Sekreatriat DPRD


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252