Detail Berita

Kendala Nik Ktp-El Tidak Bisa Online Pada Disdukcapil

RUMBIA Kominfo

Penulis : Harianto

Kominfo, Disdukcapil - Tingginya antusias warga masyarakat dalam pemanfaatan data penduduk khususnya berbasis Nomor Induk Kependudukan (KTP) sehingga mendorong warga masyarakat tersebut melakukan Updating data dalam berbagai hal keperluasan pelayanan publik.

Untuk kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan data khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai luas digunakan oleh lembaga pemerintahan khususnya pelayanan publik juga. demikian halnya dengan lembaga non pemerintahan, setiap harinya bagian pengolahan data dalam hal ini Administrator Data Base (ADB) menerima aduan dan transaksi terkait KTP-el tidak online atau data tidak valid misalnya untuk melakukan pengurusan atau registrasis Vaksin, BPJS, Perbankkan, Pajak, Bantuan Sosial (Kemensos), Kartu Pra Kerja dan lain sebagainya. Senin, 04 Oktober 2021 lalu

Menurut Kasman, SH staff Administrator Data Base (ADB) bagian penerima aduan Update Data Disdukcapil Kab. Bombana saat ditemui diruang kerjanya dalam menerima aduan updating data setiap hari rata-rata perharinya 30 s/d 50 NIK yang dinyatakan tidak bisa online, tdak valid atau tidak aktif.

Lanjut Kasman, SH mengatakan bahwa sesungguhnya bukan persoalan KTP-el atau NIK tidak online, valid atau tidak valid, aktif atau tidak aktif, karena setiap data penduduk semua tersimpan secara terdistribusi baik di Pusat Data yang ada di Pusat maupun di Kabupaten/Kota, pertanyaannya sekarang kenapa masih ada yang tidak online, tidak valid ataupun tidak aktif ada beberapa sebab antara lain;

Dari sisi pemohon, sudah berusia 17 tahun tidak melakukan perekaman biometric KTP-el  sehingga datanya terblokir, penambahan anggota keluarga karena kelahiran, penerbitan kartu keluarga baru karena perkawinan, perceraian dan pindah datang, Kepala Keluarga yang meninggal dunia atau pindah dari tempat sebelumnya tanpa membawa anggota keluarganya, terjadi perubahan data elemen penduduk, terjadi perekaman biometric yang dilakukan lebih dari sekali bahkan ada yang menyerupai biometric orang lain dan anomaly data karena mutasi.

Dari sisi jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat), menurutnya ketika melakukan proses input data jaringan yang tidak mendukung sehingga proses pengiriman yang tidak sempurna menyebabkan data mengendap dan hal itu perlu dilakukan sinkronisasi atau dilakukan dorongan (Konsolidasi Manual) dalam proses pengirimannya, ujar Kasman, SH

Ditempat terpisah diruang kerjanya Bapak Firdaus, S.Pd.,M.M Kadis DIsdukcapil Kab. Bombana yang kami temui memberikan penjelasan sebab NIK KTP-el tidak bisa online atau tidak aktif beliau mejelaskan,

Dari segi lembaga pengguna tidak bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan data atau hanya menggunakan data usang atau statis, server lembaga pengguna (Lembaga yang dituju) yang tidak selalu aktif atau ada kendala teknis yang menyebabkan  tidak bisa ter Update secara otomatis.

Dari segi aplikasi pengecekan data penduduk, terkadang pemohon datang ke kantor Disdikcapil dengan membawa atau menunjukkan aplikasi android online dalam melakukan pengecekan data penduduk mereka. Perlu diketahui bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak menyediakan dan atau membuat aplikasi pengecekan NIK secara online dan terbuka karena sesuai Undang-Undang Data Penduduk adalah data privasi yang wajib dilindungi.

Untuk itu kami menghimbau kepada segenap masyarkat untuk selalu melaporkan dan meng Update data kependudukan secara lebih awal sebelum bermasalah dalam kepenngurusan pelayanan publik lainnya. Tutup Kadis Firdaus.


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252