Detail Berita

BKPSDM Perkenalkan Aturan Baru Disiplin PNS, Bolos 10 Hari Gaji Ditahan, 28 Hari Tidak Berkantor Diberhentikan

RUMBIA Kominfo

Penulis : Hilman

Kominfo, Rumbia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Bombana menggelar sosialisasi PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana, yang diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Para Kepala Sekolah dan Pegawai yang menangani masalah kepegawaian di instansi masing-masing.

Sosialisasi ini diselenggarakan di aula tanduale Sekretariat Daerah Kab. Bombana, pada Selasa, (23/11) dua hari lalu yang dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Bombana Ridwan, S.Sos., M.P.W dengan mendatangkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV (BKN Kanreg IV) Makassar, Abdul Rajab Ma’mun, S.Sos., M.Adm.SDA kepala bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar.

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa lagi seenaknya bekerja, sudah terima gaji yang dibayar oleh Negara, ada juga yang masih malas bekerja bahkan hingga bolos kerja, sekarang PNS tak bisa lagi sesuka hati bolos bekerja. Aturannya jelas dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, peraturan ini menggantikan aturan disiplin PNS dalm PP Nomor 53 Tahun 2010.

Bak gayung bersambut, baru saja sebulan lalu Majelis Kode etik Pemkab Bombana telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada sejumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Berbagai kategori pelanggaran yang dilakukan, mulai dari pelanggaran ringan, sedang hingga kategori berat.

“Ada beberapa PNS yang kita rekomendasikan untuk diberikan penjatuhan hukuman berat karena ada yang tidak masuk kerja selama 1 tahun, ada yang 2 tahun tidak masuk kerja, dan bahkan ada PNS yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada PPK untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan”, ungkap Asisten III selaku anggota Majelis Kode Etik.

Dalam pasal 11 ayat 2 huruf d  PP 94/2021 diatur mengenai ketentuan membolos dan sanksi disiplin berat yang akan diterapkan. Mulai dari penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Ketentuannya yakni:
1.    Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam satu tahun.
2.    Pembebasn dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam satu tahun.
3.    Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.
4.    Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Dalam aturan terbaru ini PNS yang bolos atau tidak masuk kerja serta tidak menaati ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi disiplin berat, dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut maka gajinya akan mulai tidak dibayarkan pada bulan berikutnya.

“Untuk itu kita berharap kepada bapak/ibu tidak melakukan pembiaran dan dapat memberikan sanksi tegas terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilingkungan kerja bapak/ibu karena aturannya  jelas dalam PP 94/2021  ini”, harapnya.


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252