Detail Berita

DEMO AKIBAT KESERINGAN PEMADAMAN LAMPU, DPRD BOMBANA HERING PIHAK PLN

RUMBIA Kominfo

Penulis : DPRD

Rumbia, Kominfos

(Sumber : DPRD) Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Rabu 12/6/2019 pukul 14.00 Wita, masyarakat menyampaikan beberapa tuntutan dalam pernyataan sikap, agar pemerintah daerah Kabupaten Bombana bisa segera menyelesaikan permasalahan listrik di Kabupaten Bombana.

Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Rabu 12/6, yang sehubungan dengan tuntutan Masyarakat dari pihak Demonstran, dipimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Bombana Drs. Ahmad Mujahid dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kab. Bombana H. Burhanuddin HS. Noy, dan Rahmat Hidayat dari Pihak PLN itu sendiri. sementara Alfian Syarif selaku Jendral lapangan dan Aswal selaku koordinator, ikut serta dalan Rapat tersebut.

Sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Alfian Syarif mengatakan, "Krisis energi listrik yang terjadi di wonua bombana yang notabene adalah daerah mudah dijangkau, adalah Ironi pemadaman bergilir tanpa adanya publik service dan tegangan tidak stabil. Bahkan sudah bertahun-tahun dialami masyarakat bombana, akibat kerusakan 3 mesin pembangkit listrik tenaga diesel PLTD secara bersamaan pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 di desa ladumpi Kabupaten Bombana, membuat pasokan listrik berkurang dengan durasi pemadaman yang tidak menentu yaitu 1 jam 2 jam hingga 6 jam lamanya hingga selama bulan Ramadan. "Ucap Alfian

Akibat pemadaman itu, amarah masyarakat memuncak melalui status-status media sosial. Sementara itu dari pihak PT PLN ULP bombana pernah menjanjikan listrik normal tanggal 20 Mei 2019 namun tetap saja masih ada pemadaman dengan durasi 1 jam hingga 4 jam.

Hal yang sama diungkapkan "Aswal" selaku Korlap, "Akibat dari semua itu, dari 164.809 jiwa penduduk Bombana tempatnya, dengan segala aktivitas usaha perekonomian dan aktivitas rumah tangga terhenti bahkan sampai merugikan. Faktanya bahwa pihak PT.PLN ULP Bombana dan pemerintah daerah Kabupaten Bombana dengan program gembira terangnya tidak mampu menyelesaikan masalah ini maka dari itu kami masyarakat bombana yang tergabung dalam gerakan bombana terang menuntut :

1.    Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan pihak PT.PLN ULP bombana dan pemerintah daerah Kabupaten Bombana harus menyelesaikan permasalahan listrik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

2.    Berdasarkan pasal 3 dan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2009 PT. PLN ULP bombana dan pemerintah daerah Kabupaten Bombana secara terintegrasi melakukan pengadaan mesin pembangkit baru dalam waktu sesingkat-singkatnya dan mulai mengoptimalkan PLT alternatif untuk memenuhi pasokan listrik daerah bombana serta mulai berinovasi pembangkit listrik energi terbaru.

3.    Berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf e PT PLN ULP bombana harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat bombana atas pemandangan yang terjadi dengan besaran sesuai pasal 6 Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik.

4.    Copot manajer PT.PLN ULP bombana yang tidak mampu menjalankan manajemen pelayanan dengan baik

5.    Pemberitaan aliran listrik di Kabupaten Bombana jadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

6.    Penyebaran informasi pemadaman listrik secara massif dan cepat Kepada seluruh masyarakat Bombana.

7.    Peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah kepada PT. PLN ULP bombana berdasarkan pasal 46 undang-undang nomor 30 tahun 2009. "ujar Aswal

Tuntutan dalam pernyataan sikap di atas, diungkapkan pula oleh Bapak Sekretaris Daerah Kab. Bombana bahwa, tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bapak Bupati dan akan ditindaklanjuti segera oleh DPRD bersama pemerintah daerah. "katanya

Setelah menyimak dari semua tuntutan dari pihak Masyarakat (Demonstan), Wakil Ketua (Drs. Ahmad Mujahid) memberikan kesimpulan, Adapun kesimpulan rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Bombana yang diungkapkan adalah :

1.    DPRD Kabupaten Bombana akan melaksanakan rapat dengar pendapat selanjutnya yang akan diagendakan kembali di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dan menghadirkan pihak-pihak terkait bersama pemerintah daerah.

2.    Pihak PT. PLN ULP bombana menghadirkan pimpinan yang berada di Kendari.

3.    Jika terjadi pemadaman PT. PLN ULP bombana harus menginformasikan kepada masyarakat Bombana secara keseluruhan.

Sekian dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh "tutup Ahmad Mujahid sambil mengetuk palu 3 (tiga) kali.


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252