Detail Berita

12 Rekomendasi DPRD Usai Setujui Raperda Menjadi Perda LKPJ 2018

RUMBIA Kominfo

Penulis : Tim Kominfo

12 Rekomendasi DPRD Usai Setujui Raperda Menjadi Perda LKPJ 2018

RUMBIA, KOMINFO- 

Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana tahun anggaran 2018 di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, akhirnya paripurna. Hasilnya, dewan setuju dengan melahirkan 12 item rekomendasi dari panitia khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bombana yang dibentuk sejak awal pembahasan Raperda tersebut. 

Pembahasan Raperda menjadi Perda LKPJ APBD tahun anggaran 2018 tergolong cukup terstruktur. Dimana, semua tahapan berjalan maksimal, mulai dari penyampaian pendapat serta tanggapan Bupati Bombana, H. Tafdil yang diikuti seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tuntas di lintas komisi dan fraksi di DPRD Bombana.

Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M. Si mengatakan, proses pembahasan Raperda LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 telah ditetapkan menjadi Perda LKPJ tahun 2018. Segala jenis rekomendasi yang diminta oleh Pansus, patut ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD teknis guna memggenjot lebih baik lagi kinerja kedepannya

" Dari hasil sidang paripurna pada Senin 22/7/2019), dewan setujui LKPJ Bupati Bombana tahun 2018 menjadi sebuah Perda  dan ada 12 rekomendasi Pansus untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemda Bombana," kata Andi Firman usai memimpin sidang Paripurna

Adapun rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Bombana terhadap LKPJ Bupati bombana tahun 2018 yang dibacakan oleh ketua Pansus Heryanto, S.KM, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yakni, 

Pertama, pelaksanaan dana BOS yang tertera dalam LKPJ Bupati bombana tahun anggaran 2018 tidak ada realisasi atau 0 anggaran. Karena itu, dewan merekomendasikan kepada Bappeda Kabupaten Bombana agar data dalam LKPJ tahun anggaran 2018 tersebut segera dilakukan perbaikan sesuai dengan realisasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kedua,  terhadap program gembira cerdas,  Pansus LKPJ Bupati bombana 2018 merekomendasikan penyediaan dan pemberian beasiswa gembira cerdas penyediaan beasiswa Bidikmisi gembira cerdas agar pada tahun berikutnya melakukan sinkronisasi data masyarakat miskin bersama SKPD terkait agar program tersebut benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu

Ketiga,  Gembira sehat, Pansus LKPJ Bupati bombana Tahun Anggaran 2018 merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan regulasi terutama dalam hal data dan akses semua masyarakat miskin terhadap program tersebut.

Keempat,  program gembira pengentasan kemiskinan (Taskin), Pansus LKPJ Bupati bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan khusus kepada program pembangunan Baruga Moico  agar pemerintah daerah melalui dinas teknis melakukan penyempurnaan administrasi dan verifikasi lapangan terhadap masyarakat calon penerima program.

Kelima,  Pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan pembentukan tim terpadu dalam rangka verifikasi faktual terhadap calon penerima program gembira khususnya gembira taskin dan program pemerintah yaitu program keluarga harapan

Keenam,  Pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui instansi atau lembaga teknis agar lebih proaktif dalam melakukan ekspor dan publikasi program pemerintah daerah dan produk hukum daerah maupun program pemerintah yang masuk ke Kabupaten Bombana melalui media massa atau melalui website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana atau media-media mainstream lainnya.

Ketujuh, pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana informasi dan Telekomunikasi karena sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih ada daerah daerah di Kabupaten Bombana yang belum terjangkau jaringan telepon maupun jaringan internet.

Kedelapan, Pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan pemerintah daerah agar memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi infrastruktur di Kepulauan Kabaena.

- kesembilan, Pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam hal permintaan realisasi CSR kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bombana.

- Kesepuluh, Pansus LKPJ Bupati bombana tahun 2018 merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam rangka meminta pembayaran tunggakan retribusi IMB oleh perusahaan PT. SSU sebesar Rp. 11.593.370.768 agar uang tunggakan tersebut dapat direalisasikan secepatnya.

- Kesebelas, Pansus LKPJ Bupati bombana 2018 merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan dan keterangan terkait Nilai Jual Objrk Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berdampak pada meningkatnya pajak bumi dan bangunan secara signifikan melalui forum rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum di DPRD Kabupaten Bombana.

Keduabelas, , Pansus LKPJ Bupati bombana merekomendasikan agar pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran menyampaikan dokumen APBD maupun APBD perubahan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatannya berjalan dengan baik.

Sumber : Sekretariat Dprd


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252