Detail Berita

Rapat Dengar Pendapat : Aktivitas Penambangan PT. SUN, menuai Protes Masyarakat

RUMBIA Kominfo

Penulis : Fiqran

Rumbia Kominfo - Rapat dengar pendapat DPRD kab. bombana bersama pemerintah daerah (dinas lingkungan hidup) yang dihadiri pihak Pertambangan PT. SUN. Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Bombana (Iskandar, SP), yang menghadirkan  perwakilan dari PT. SUN Frengky selaku bagian Operasional. Jum’at, 24 Januari 2020

Wakil Ketua Dprd Kab. Bombana (Iskandar) Mengungkapkan dalam rapat Terkait permasalahan pengairan lahan pertanian masyarakat di kecamatan lantari jaya akibat aktivitas ilegal PT.SUN yang mengganggu lahan pertanian di kecamatan lantari jaya.

Menurut Iskandar, secara aturan kalau di ESDM itu minimal 6 bulan sudah harus mengurus perpanjangan IUP, 6 bulan lewat dari itu sebenarnya sudah tidak bisa mengurus, kemudian yang kedua masa berlaku izin lingkungan masa berlaku izin lingkungan itu dia mengikuti masa berlaku izin kegiatan usaha dan atau kegiatan. jadi ketika berakhir maka izin lingkungan juga berakhir.”tuturnya.

Camat Lantari Jaya Dwi Asmoro juga menyampaikan dalam rapat dengar pendapat bahwa kenyataan realisasinya bahwa masyarakat yang berada di desa utamanya langkowala, lombakasi juga bisa mengairi sawah ke lantari, tetapi kenyataannya pada waktu hujan Sudah beberapa hari Kenapa air sedikit pun tidak ada yang mengalir ke wilayah lombakasi, langkowala, watu-watu dan Desa lainnya.”kata Camat Dwi Asmoro

Ketika pemerintah kecamatan turun langsung melihat ke area aliran sungai, kemudian setelah rekan-rekan dari Komisi 2 melakukan investigasi ke lapangan bersama-sama pemerintah setempat dan memang tidak ada air yang mengalir ke persawahan masyarakat, Jadi masyarakat inginkan Bagaimana jalan dan solusinya yang terbaik supaya sungai itu berfungsi kembali untuk menghidupi kebutuhan masyarakat kecamatan lantari Jaya.”ungkapnya.

Camat menambahkan, Selaku pemerintah Kecamatan Lantari Jaya dan mewakili teman-teman yang ada di desa, marilah kita tinjau ulang kembali dan memang kita ketahui bawa Anggota DPRD dan pemerintah kecamatan sudah ke lapangan tapi kita melihat kelemahannya di titik mana, supaya bisa berfungsi kembali untuk masyarakat setempat.

Dinas lingkungan Hidup yang dihadiri oleh kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana yang menangani masalah izin lingkungan dan Dokumen Amdal, menjelaskan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terkait masalah izin lingkungan dan Dokumen Amdal itu terkait dengan PT.SUN itu memiliki Izin tahun 2010 dan berlaku selama 10 tahun jadi dia tanggal ditetapkan 22 Februari 2010 Jadi nanti dia berakhir di tanggal 22 Februari 2020.”jelasnya.

Selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana terkait kepatutan, kepatuhan PT. Sultra utama Nikel terhadap Dokumen Amdal,  April terakhir DLH berkunjung ke PT.SUN tahun 2018 akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"jadi informasi bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang izin lingkungan ada kewajiban perusahaan yang harus dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu perusahaan wajib melapor segala aktivitas yang dilakukan per 6 bulan.

"Jadi dalam satu tahun itu dua kali menyetor laporan jadi di bulan 6 dan di bulan 12.

Kemudian yang kedua “kata kepala bidang penataan, terkait masalah tambang ilegal yang ada di dalam apapun kejadiannya, untuk kami dinas lingkungan hidup secara legalitas formal yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah PT.SUN sekalipun di dalam terjadi penambangan ilegal karena PT.SUN masih aktif,”paparnya

Dinas lingkungan hidup tetap akan melakukan kewajiban setelah ini akan turun terpadu dengan pengendalian pencemaran setelah itu berdasarkan berita acara  akan bersurat Kementerian untuk  mengantisipasi persoalan pasca tambang.

Terkait Kegiatan yang terjadi didalam pertambangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas PT. SUN juga tidak lepas, tidak hilang begitu saja ini berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan kita terkait lingkungan hidup. ini tidak bisa hilang tanggung jawab PT.SUN meskipun sudah diakui oleh PT. Jhonlin tapi Sekali lagi DPRD Kabupaten Bombana tidak tahu itu bahwa PT. jhonlin juga sudah melakukan Aktifitas Pertambangan.”paparnya.

yang ada di provinsi itu hanya izin perkebunan tidak ada izin Pertambangan dan karenanya DPRD Kabupaten Bombana menganggap bahwa memang PT. SUN sudah tidak memenuhi syarat beroperasi, tapi dampak kerusakannya ini tetap menjadi tanggung jawab PT.SUN,”tandas Kabid Penataan Lingkungan Hidup

(Frengky) yang mewakili PT.SUN disini agar bisa berkomunikasi dengan petinggi di PT.SUN untuk menyampaikan keresahan masyarakat yang ada di Kecamatan Lantari Jaya, sebab kalau tidak ada upaya dari hasil Rapat dengar pendapat hari ini, tindak lanjut dari pertemuan kali ini DPRD bombana akan melakukan langkah-langkah konstruktif bahkan sampai ke langkah-langkah hukum pun akan ditempuh.

DPRD Kabupaten Bombana konsisten pada penegakan aturan dan melindungi hak-hak masyarakat,  itu yang ingin DPRD tegaskan, agar kiranya hal ini juga disampaikan kepada pimpinan pihak PT. SUN dan menghentikan aktivitas tambang illegal didalamnya.”tegas wakil ketua Iskandar

Sebelum menutup Rapat dengar pendapat Wakil ketua DPRD menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa agar kiranya PT. SUN yang di anggap bertanggungjawab terhadap Normalisasi sungai agar kiranya melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Desa pada hari senin atau paling lambat hari Selasa untuk menyampaikan dan memberikan solusi apa yang akan dilakukan untuk pengembalian fungsi sungai untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di kecamatan Lantari Jaya.”harapnya.

Sumber : Sekretariat DPRD Bombana

Editor : Tim Kominfo


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252