Detail Berita

Ajak Warga Memahami Hukum, Lewat Program Jaksa Menginap

RUMBIA Kominfo

Penulis : Nursia Sinaga

Kominfo Bombana - Selama 2 hari ke depan dimulai tanggal 7 s.d 8 Februari 2020, program Jaksa menginap akan berlangsung di Kecamatan Rumbia. Program jaksa menginap adalah program inovasi Kejaksaan Negeri Bombana dan bukan program Nasional.

Tujuan program ini adalah memperkenalkan jaksa dan kejaksaan kepada masyarakat, Sehingga masyarakat lebih mengenal jaksa dan kejaksaan. 

Rangkaian kegiatan jaksa menginap di kecamatan Rumbia juga mempunyai tujuan utama lainnya yakni ingin mengajak warga Melek/sadar Hukum. Sehingga program jaksa menginap ini diawali dengan bincang hukum di aula kantor desa lantawonua, (Jumat 7 Februari 2020 pukul 14.00 WITA)

Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 50 peserta, terdiri dari camat Rumbia beserta staf, petinggi Kejaksaan Negeri Bombana beserta staf, Babinkamtibmas Desa lantawonua, Kepala Desa Lantawonua dan puluhan warga lantawonua turut hadir.

Ada 3 materi hukum yang disampaikan pada bincang hukum kali ini yakni  sosialisasi tentang TIPIKOR oleh Ramadhan, SH, MH selaku Kepala Seksi Perdata dan TUN, kedua sosialisasi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dyan Kurniawan, SH selaku kasi barang bukti, ketiga sosialisasi tentang Perlindungan Anak oleh Aswar, S. SH selaku jaksa fungsional.

Selanjutnya setelah paparan dari kejaksaan dibuka sesi tanya jawab. Warga sangat antusias untuk bertanya. Tak hanya seputaran materi yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, Beberapa persoalan tekait ijin demo, ilegal logging, Perdes Anti miras mencuat pada saat bincang-bincang hukum berlangsung.

Alhamdulillah setelah diskusi berlangsung akhirnya banyak warga yang melek atau tahu hukum terkait dengan UU  Perlindungan anak. Warga memahami  tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002, bahwa dalam persidangan satu barang bukti bukanlah barang bukti. Sehingga warga memahami lamanya kasus bisa dinyatakan bisa p21 ketika memenuhi minimal 2 bukti. 

Demikian halnya dengan fenomena kasus KDRT yang terjadi, pihak kejaksaan mengingatkan bahwa jika kasusnya sudah masuk ke ranah hukum maka akan diproses secara hukum. Karena kebanyakan ibu-ibu datang kembali menarik laporan yang ada dengan alasan anak-anak rindu, tak ada yang mencari nafkah. Perlu dipahami bahwa ketika kasus sudah dilaporkan ke kepolisian maka akan diproses secara hukum,"tutur Aswar selaku jaksa fungsional.

Kasus lain yang banyak dibahas juga terkait dengan ijin demonstrasi. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa demonstrasi adalah hal yang positif dan diatur dalam undang-undang namun sebaiknya menyampaikan nya secara intelektual. Jangan asal bunyi, muncul semua nama-nama binatang. Kalau semua terekspos di media hati hati lho ancaman pidananya bisa 6 tahun."Tegas Aswar sekali lagi.

Rangkaian kegiatan selanjutnya program jaksa menginap adalah bincang malam di rumah warga dan program jaksa menginap akan berakhir dengan kegiatan bincang bersama warga di kantor lurah Doule pada Sabtu 8 februari 2020 nanti.

Kejaksaan mengajarkan kadang warga berharap kasusnya segera disidangkan padahal barang buktinya baru satu saja, jadi kalau barang bukti hanya satu bukanlah barang bukti yang dasarnya kuat, tapi harus minimal 2 barang bukti baru bisa dinyatakan kasusnya p21  artinya bisa disidangkan.

"Jadi sampai kapanpun kalau hanya 1 saja barang bukti bukanlah barang bukti. Artinya tidak akan bisa disidangkan."tambahnya.

Sumber : Kec. Rumbia
Editor : Tim Kominfo


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252