Detail Berita

Pemerintah Kec. Poleang Timur Gandeng BKD Bombana Sosialisasikan PBB-P2

RUMBIA Kominfo

Penulis : Agus

Kominfo Bombana - Pemerintah Kecamatan Poleang Timur bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana gemar melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB - P2) dibeberapa Kecamatan, Salah satunya Poleang Timur dan Poleang Tenggara, Rabu, 26 Februari 2020

diikuti oleh Unsur Kepala Desa dan Lurah dari Dua Kecamatan tersebut. Rapat Koordinasi dimulai Jam 08.30 sampai selesai membahasa terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Camat Poleang Timur H. Rustam, S.Sos, M.Si Menyatakan bahwa inti dari Pertemuan kita kali ini adalah membicarakan tentang PBB-P2 dan kiranya para Kepala Desa dan Lurah dapat Memberikan Informasi dan Pengertian Kepada Masyarakatnya agar dapat dimengerti tentang pajak tersebut. 

"Saya berharap Kepada Lurah dan Kades agar menginformasikan serta memberikan pengertian kepada warga setempat terkait dengan Pbb tersebut, sehingga tidak terjadi tendensi kedua belah pihak."kata Camat Poltim

Hal ini dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Andi Indrawati, SE, M.Ap 

Andi Indra mengatakan, kenapa kami hadir disini? Pasalnya banyak terjadi riak riak baik di medsos maupun dilingkungan kita bahwa ada kenaikan PBB. maka dari itu, kami selaku Pendataan pajak tersebut, hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kenaikan pajak."ungkap Kabid Andi Indra

"Olehnya itu kata Indra, penyebab dari kenaikan pajak ini, bukan saja masyarakat yang berteriak tetapi para Kepala Desa dan Lurah juga berteriak sehingga memunculkan kebingungan bahwa siapa yang akan membela saya sedang Lurah dan desa itu yang berteriak. "katanya.

Menurut penjelasan Kabid Pendataan, kroronologis kenaikan pajak ini, bermula pada tahun 2018 kemarin kami kedatangan tamu dari KPK, pada saat itu mengundang kami bersama kepala SKPD rapat bersama dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat itu KPK bertanya kepada Pimpinan kami. apakah di kabupaten Bombana ini suda melakukan Penyesuaian NJOP? dengan lantangnya Pimpinan kami menjawab bahwa memang kami di Bombana belum pernah melakukan Penyesuaian NJOP. "terangnya

Indra menambahkan, usai jawaban pimpinan dalam hal ini Bupati, KPK kaget pada saat itu, maka KPK menyatakan bahwa sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyesuaian NJOP itu dilakukan sekali dalam Tiga Tahun."ucap KPK melalui penjelasan Kabid Pendataan

"Jadi itulah penyebab sehingga Pemda melakukan penyesuaian NJOP, dan memang menurut Andi Indra kata Bupati waktu itu, semenjak berdirinya kabupaten Bombana belum pernah melakukan penyesuaian NJOP. oleh sebab itulah Sesuai amanat undang-undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Setiap Pemda harus melakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP - PBB-P2). 

"Sebagaimana hal tersebut, Indra mengungkapkan melalui sosialisasi ini bahwa, penyesuaian NJOP itu dilaksanakan hingga saat ini."tutupnya.

Sumber : Kec. Poleang Timur
Editor : Tim Kominfo


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252