Detail Berita

Tindaklanjuti Permen Agraria dan Tata Ruang, Pemkab Bombana Sinkronisasi Proses Penerbitan Izin Lokasi

RUMBIA Kominfo

Penulis : Jonaid

Kominfo, DPM-PTSP - Terkait Proses penerbitan izin lokasi. Pemkab Bombana gelar Rapat Sinkronisasi Bertempat di ruang rapat Bupati Lantai.II Rabu, 04/03/2020

dalam rapat tersebut turut hadir Bupati Bombana H. tafdil, Kadis DPM-PTSP, H. Pajawa Tarika, Kepala  Badan Pertanahan Kab. bombana, Muhammad Ali Mustapah, Kadis Kominfo Kalvarios Syamruth dan Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kabid Perekonomian, SDA dan Kewilayahan Nur Alaina Samad.

Kadis Pm-ptsp Pajawa Tarika menuturkan, Proses penerbitan izin lokasi yang memerlukan rekomendasi kesesuaian tata ruang daerah kerap menjadi agak sedikit terhambat dalam kelengkapan dokumen sebagai syarat permohonan pemenuhan komitmen dalam berinvestasi. 

Menurut penjelasannya, "kata Pajawa, Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang No.17 tahun 2019 tentang Izin Lokasi, selain itu rekomendasi tata ruang tidak menjadi prasarat dalam pemenuhan komitmen.

Ia menjelaskan, Selama ini para pelaku usaha dalam setiap permohonan untuk memperoleh izin lokasi terlebih dahulu bermohon kepada tim TKPRD Bappeda untuk meninjau lokasi, selanjutnya membuat pertek untuk penerbitan rekomendasi tata ruang. kalau sudah terbit rekomendasi tata ruangnya selanjutnya, Dpm ptsp bombana menyurat ke badan pertanahan untuk menerbitkan pertek penebitan izin lokasi tersebut.

Sekarang, "kata Kadis, tidak demikian, para pelaku usaha dalam permohonan izin lokasi, semua permohonan lansung di masukkan di dpm- ptsp untuk ditindaklanjuti."tuturnya.

Melihat kondisi ini, Bupati Bombana H. Tafdil dalam rapat memerintahkan kepada instansi terkait untuk segera menyelesaikan sekaligus memberikan solusi, sehingga jangan hanya persoalan rekomendasi sehingga investor yang mau melakukan investasi di Bombana tidak jadi.

"Jadi persoalan tersebut harus cepat diselesaikan, cari solusi terbaik sehingga tidak ada saling merugikan, "ucapnya.

Sejalan dengan ini, Kepala Badan Pertanahan  Kabupaten  Bombana, Muhammad Ali Mustapah dalam memberikan penjelasan dihadapan Bupati Bombana mengatakan bahwa, rekomendasi kesesuaian Tata Ruang tidak harus menjadi persyaratan utama dalam menentukan izin lokasi. Dalam arti bahwa perlu tidaknya rekomendasi tergantung dari hasil peninjauan lokasi yang kami lakukan, "jelasnya.

Diakhir rapat, Bupati Bombana, H. Tafdil kembali menegaskan bahwa, rekomendasi Tata Ruang  tidak menjadi prasyarat utama dalam mengajukan permohonan izin lokasi. Dan memerintahkan kepada Kepala Dinas PM -PTSP untuk segera menindaklanjuti. 

"Sebagai abdi negara, abdi masyarakat Dinas Penanaman Modal dan PTSP  selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,"ucap Pajawa Tarika.

DPM - PTSP / Jonaid


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252