Detail Berita

Hasil RDP Komisi. III DPRD Bombana, Karyawan Perusahaan Wajib Memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan

RUMBIA Kominfo

Penulis : Fiqran

Kominfo, Setwan - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab. Bombana menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak BPJS Terkait dengan Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan, Senin, 15 Juni 2020 kemarin

Rapat dengar pendapat tersebut membahas tentang pemenuhan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan baik itu perusahaan pertambangan maupun perusahaan Perkebunan, hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kab.Bombana (Ashari Usman)

Ashari mengungkapkan beberapa nama perusahaan di Bombana yang mana sampai hari ini masih terdaftar dan beroperasi, diantaranya adalah PT. Anugrah Harisma Barakah, PT.Tambang Bumi Sulawesi , PT.Tekonindo, PT. ALMHARIG, PT.Trias, PT.Timah Investasi Mineral, menurutnya, semua perusahaan ini ada juga perusahaan bongkar muat yang ada di dalamnya, kemudian ada perusahaan yang khusus mengangkut Ore dari Jetty, "ungkapnya.

Selain itu, di kabaena barat PT.Timah Investasi Mineral, kabaena Utara PT.Hilcon dan PT.Rohul, Kec. Kabaena Timur PT. Narayana Lambale Selaras, pecahan dari PT.Billy, ini yang ada di Kabaena, kemudian yang ada di daratan Perusahaan Perkebunan PT.Jhonlin Batu Mandiri, PT. Panca Logam Makmur, PT. Bahtera Mining, PT. Baratta Konstruksi.

"Inilah semua perusahaan yang sampai saat ini masih aktif di Bombana,"tutur Ashari saat diruang Rapat komisi.

Makmur selaku kepala BPJS ketenaga kerjaan mengatakan, Terkait untuk karyawan, itu menjadi kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya. Sehubungan hal itu, terkait PT.Tekonindo dan PT. ALMHARIG, PT.Trias Dan perusahaan yang belum terdaftar itu akan kami surati terkait ketenaga kerjaan yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan nantinya."ungkap Makmur

Mantan Juru bicara Bupati Bombana ini mengatakan, "DPRD pasti akan sampaikan kepada pihak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS ketenaga kerjaan dan sanksinya itu adalah penghentian layanan public, termasuk Izin usaha dan IMBnya,"tegasnya.

Senada hal itu, Makmur selaku kepala BPJS ketenaga kerjaan mengungkapkan, terkait hak-hak karyawan dan pegawai harian lepas memang  harus memiliki BPJS tenaga kerjanya itu sama saja statusnya di BPJS Ketenagakerjaan, kalau karyawan yang bekerja misalnya hanya 3 bulan dalam 1 Tahun itu jadi hanya 3 bulan saja di bayar iurannya dan jika sudah keluar mereka harus sampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Ia menambahkan bahwa untuk jaminan tingkat resikonya itu paling rendah Rp.13.700,- tergantung tempat bekerjanya dimana dan terkait perusahaan itu, wajib menyampaikan ke BPJS Ketenagakerjaannya untuk karyawannnya." imbuhnya

Sementara "kata Makmur, Terkait pelayanan Publik kita kerjasama dengan kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu, jika ingin buat badan usaha itu harus ada izinnya dan PTSP harus meminta rekomendasi ke kantor BPJS ketenagakerjaan, agar bisa di terbitkan izinnya.

Ketua komisi III (Ashari Usman) menjelaskan, terkait dengan perusahaan bongkar muat yang di pihak ketigakan dan ini sulit untuk penyelesaian terkait izinnya karena tidak dilaporkan ke pemerintah daerah, yang harusnya jika melakukan kerjasama harusnya di sampaikan kepada pemerintah daerah, karena ketika ada masalah yang bertanggungjawab adalah perusahaan yang terdaftar di pemerintah daerah dan karyawan yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan."jelasnya.

Kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan, hal semacam itulah yang melanggar Undang-undang No. 24 Tahun 2011, dan terkait sanksi administrasi itu diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 terkait pemberhentian layanan public, dan suatu saat pihak mereka mau mengurus apapun itu sudah tidak bisa dilayani." Ungkap Makmur

Sebelum menutup rapat ketua komisi III Dprd Kab. Bombana menyampaikan beberapa kesimpulan
Bahwa, masih banyak ditemukan perusahaan yang belum mengikutkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Olehnya itu, ini akan menjadi Pengawasan pihak DPRD dan akan di berikan peringatan hingga sanksi ke perusahaan tersebut./(Fiqran)

Sumber : Sekretariat DPRD


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252