Rumbia, Kominfo
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Plh. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BKP-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA Kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang di wakili oleh Wakil Bupati Bombana Johan Salim SP.,MM. dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd
Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 di laksanakan pada Selasa, 31 Mei 2022, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ini adalah penghargaan Sembilan kali berturut-turut yang diterima Pemda Bombana .
Pada proses pemberian penghargaan WTP ini, Wakil Bupati Bombana Dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana Drs.Man Arfa, M.Si. , Asisten III Bombana Ridwan S.Sos.,M.PW, Kepala Inspektorat Bombana Muslihin, SP bersama Kepala BKD Bombana H. Engki, SE,M.Si
”Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern” ungkap Muslihin, SP sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana
Atas capaian yang diperoleh, Wakil Bupati Johan Salim mengaku sangat bersyukur. ”Alhamdulillah, Bombana kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih di lingkup Pemkab Bombana yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari BPK yang sudah memeriksa selama kurang lebih dua bulan. ”Termasuk juga arahan-arahan agar ke depannya lebih baik lagi,” Johan Salim SP.,MM.
Sementara, Plh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengungkapkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.
Namun, bukan berarti kebal terhadap kasus -kasus yang berkaitan dengan korupsi. Jadi diharapkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mempertahankan prestasi ini. ”Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.
