Rumbia, Kominfo
Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/697/SJ terkait Pengendalian Inflasi Daerah Se-Indonesia Tahun 2023, Pemkab Bombana melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Bombana yang dipimpin langsung oleh Sekda Kab. Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si bertempat di Ruang Rapat Bupati Bombana, Rabu (8/2/2023).
Perkembangan inflasi komoditas komponen bulan Januari 2023 dinilai relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Desember 2022 lalu. Sebaran inflasi bulan Januari 2023 menurut wilayah sebesar 5,28%. Beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya, angkutan udara, Bahan Bakar Minyak (BBM) Rumah Tangga, Bensin, beras dan Rokok.
Menanggapi isu utama, Badan Pangan Nasional melakukan kebijakan dalam mendukung penurunan angka inflasi dengan beberapa langkah yang telah dilakukan yaitu Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama dengan Dinas Pangan, Fasilitas Koordinasi antara Dinas Pangan dengan Forum Bulog dan BUMN Pangan, pembentukan Tim Terpadu untuk pemantauan dan evaluasi harga serta monitoring pelaksanaan SPHP beras serta ketersediaan dan harga pangan bersama.
Harapan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi perdagangan yaitu:
1. Melakukan komunikasi efektif melawan hoax
2. Dari total 358 kab/kota terdapat 248 kab/kota yang harga minyak kita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sisanya sebanyak 110 kab/kota sudah sesuai HET. Maka dari itu diharapkan dinas terkait melakukan pemantauan secara intensif terhadap pendistribusian minyak goreng DMD pada jaringan distribusi di wilayah masing-masing melalui sistem informasi sarana perdagangan.
3. Apabila terdapat hambatan atau gangguan harga dapat berkoordinasi atau melaporkan ke Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengawasan Tertib Niaga.
Beberapa upaya kongkrit yang bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah diantaranya:
1. Melakukan panen raya padi untuk memperkuat stok di daerah.
2. Melakukan Mapping dan memastikan wilayah sentra panen.
