Rumbia, Kominfo
Selasa (30/8/2022), Satpol PP Bersama jajaran Polres Melakukan Pengamanan Aksi Demo Dari Aliansi pemerhati masyarakat.
Puluhan massa aksi dari aliansi masyarakat Bombana tiba dikantor Bupati dan melakukan unjuk rasa dengan tuntutan mendesak Pj. Bupati Bombana untuk mencopot camat yang tidak taat pada Perda Bombana.
Sebanyak 1 Pleton anggota Satpol PP diturunkan beserta Jajaran Polres Bombana untuk mengamankan demo dengan agenda Pemberhentian Aparat Desa Secara Sepihak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP diamanahkan untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi masyarakat Bombana, dipicu oleh pemberhentian aparat desa secara sepihak yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 serta mengesampingkan Perda Bombana No. 3 Tahun 2022. Adanya aksi kegiatan ini diharapkan Pemerintah Bombana dapat mengambil tindakan terkait kasus tersebut.
Massa aksi diterima Oleh Asisten 1 Abdul Rahman, M.Si dan Kadis PMD M. Hadi Rahardjo Putra,S.IP menyampaikan bahwa "Akan dibuat tim evaluasi untuk menguji keabsahan rekomendasi dari camat Tontonunu tersebut" ungkap Asisten 1.
Tidak puas dengan penyampaian bapak asisten 1, masyarakat yang menamakan diri aliansi pemerhati masyarakat Bombana mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bombana. Mereka mengadu atas masalah yang terjadi di desa tongkoseng.
Sempat terjadi gesekan antar massa aksi dan pihak keamanan, Sebab masa aksi memaksa masuk untuk menemui para wakil rakyat.
Massa aksi di terima oleh Wakil ketua Dua di ruang rapat DPRD Bombana “Kami akan segera menjadwalkan RDP tentang aspirasi dari masyarakat Tongkoseng dan akan menghadirkan pihak-pihak terkait” tegas Bapak wakil Ketua 2. Setelah aksi demo dilakukan di kantor DPRD Bombana massa membubarkan diri dengan situasi aman dan terkendali pada pukul 14.30 WITA.
