BLH KAB. BOMBANA USULKAN RAPERDA RETRIBUSI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Pungutan terhadap retribusi daerah, apalagi menyangkut dengan kenyaman masyarakat, haruslah sejalan dengan pelayanan maksimal setiap instansi, tak terkecuali dengan Badan Lingkungan Hidup Kab. Bombana. Sabtu lalu, bibir pantai yang lokasinya berada di sekitaran gedun dekranasda dimana selama ini di gunakan para pedang pada malam hari, menjadi sasaran pembersihan lingkungan BLH Kab. Bombana.

Umar Manne, SE Kepala Bidang Kebersihan BLH Kab. Bombana saat di temui mengatakan kegiatan pembersihan yang di lakukan intansinya tidak lepas dari proses pemberiaan kenyaman pada masyarakat bombana khususnya para pedagang yang merupakan ssebagai salah satu objek wajib pajak retribusi, lazimnya kata Umar Manne bahwa tidak mungkin penagihan retribusi dilaksanakan jika kebersihan di sekitar wilayah tersebut tidak di jaga dan diperhatikan.

” menjaga kebersihan di Kab. Bombana sudah menjadi tupoksi kami,  bisa di bayangkan apa ada masyarakat mau khususnya pedagang untuk membayar retribusi jika kebersihan mereka kami tidak perhatikan ” kata umar.  

Lebih lanjut, umar menjelaskan untuk saat ini penagihan retribusi pajak kebersihan sampah makin di genjot, namun kata umar hal tersebut harus pula di barengi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. pembersihan yang dilaksanakan BLH di sekitar pantai tersebut, tidak lain kata umar agar masyarakat mengetahui bahwa Badan Lingkungan Hidup tidak semata mata hanya menarik retribusi. saat ditanyai tentang Perda Retribusi Pajak di Bombana, dirinya mengakui bahwa untuk kondisi sekarang ini, perda tersebut sudah tidak sesuai dan segera mungkin perlu di revisi, pasalnya kata umar mencontohkan perda nomor 4 tahun 2009 yang sampai saat ini masih menjadi pegangan dinasnya dalam menarik retribusi nominalnya sangat kecil.  

” dinas kami saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru khususnya mengenai retribusi, untuk kami ajukan nantinya di DPRD Kab. Bombana untuk di sahkan ” ungkap Umar Manne.  

Mantan Plt. Kasatpol PP ini juga menambahkan, bahwa instansinya juga masih melakukan koordinasi dengan Kanwil Departemen Hukum dan Ham di kendari, hal tersebut di lakukan untuk melihat jelas aturan yang selama ini di gunakan agar usulan raperda nantinya tidak bertentangan dengan Undang -Undang.

” untuk sekarang ini, kami masih berpegangan pada Perda Nomor 4 Tahun 2009 dalam menarik retribusi sampai menunggu regulasi Raperda yang sementara kami godok ” ujar   Umar Manne.

Komentar