BPK SIAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Setidaknya, terdapat 11 bupati dan 2 walikota Se-sultra, yang di saksikan pula oleh Ketua DPRD masing-masing. Mereka datang untuk menandatangani sebuah nota kesepahaman dan keputusan bersama dengan BPK RI, terkait penggunaan pengelolaan data dan pemeriksaan keuangan Daerah yang berbasis elektronik internet.

Terobosan sistem ini, kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hadi Poernomo merupakan upaya sinergitas teknologi dalam mengakses informasi data untuk tujuan pemeriksaan BPK . Sistem ini mempermudah hak memperoleh data bagi pengauditor (BPK) dan kewajiban menyajikan data bagi yang diaudit (Pemda) sesuai dengan amanah Undang-undang tahun 2006 tentang pembentukan BPK.

Satu yang terpenting Kata Hadi, yakni menciptakan monitoring keuangan secara maksimal. Diantaranya, pencegahan dini terhadap hal-hal yang mencurigakan atau memungkinan terjadinya penyimpangan dalam tata pengelolaan keuangan Negara di daerah.

“Lewat sistem ini bisa kita tahu, apakah betul uang yang dari kementrian keuangan sudah masuk di pemda. Apakah betul sudah diterima kepada pihak yang wajib menerimanya. Lewat sistem ini bisa kita tahu” ungkapnya saat memberikan sambutan.

Selain itu, pejabat daerah baik Gubernur maupun bupati dan walikota dapat mengetahaui kinerja penyimpangan bawahannya, dalam dengan mengklik salah satu formulasi yang disediakan oleh system teknologi ini.

Kemudahan selanjutnya yakni, baik auditor atau pemeriksa maupun yang diperiksa, dapat dilaksanakan dikantornya masing-masing secara on-line. Meski begitu, tapi BPK dapat saja terjun langsung ke lapangan jika menemukan hal-hal mencurigakan atau tak sesuai dengan normative penggunaan anggaran suatu daerah. Sementara itu, Gubernur sultra H. Nuralam menyambut positif pengembangan akses informasi data secara elektronik tersebut untuk pemerintah provinsi, bupati dan walikota se-Sultra.” Saya berikan perhatian khusus sejak dikonfirmasi terkait usulan program ini dari BPK. “ ujarnya saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut, hadirnya era globalisasi dan pesatnya teknologi saat ini. Mengharuskan para penyelenggaraan Negara untuk melangkah lebih cepat, guna melahirkan inovasi baru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Tenggara. Guna percepatan pelaksanaan program,

Ditempat yang sama, Didi Budi Satrio, Perwakilan BPK RI Sultra dalam laporannya menyebutkan di sultra bakal ditempatkan 14 entititas (13 kabupaten/kota, ditambah pemrov. Sultra). Dia menjelaskan kerjasama tersebut, untuk membangun pusat data BPK. Hal-hal yang menjadi kesepahaman kerjasama tersebut kata dia, terkait aspek hukum dan aspek pemeriksaan.

“Kerja sama ini, bukan mengatur kewenangan atau perizinan BPK dalam mengakses data milik lembaga Negara, pemda atau badan. Tapi mengatur hubungan kerjasama, pengembangan dan pengamatan system pengawasan analisis data dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan negara“ ungkap Didi.

Dia menambahkan akses ini akan ada keamanan tertentu untuk menjaga kerahasiaan. Sehingga tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. “masing-masing pihak harus menjamin bahwa data ini hanya diakses untuk pemeriksaan BPK,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Bombana H. tafdil SE,MM yang ditemui usai mengikuti kegiatan tersebut menyatakan, dukungannya terhadap program yang disodorkan BPK tersebut. Bahkan, untuk penyediaan jaringan internet yang merupakan salah satu kendala disejumlah kabupaten di sultra.

H. Tafdil mengatakan untuk pemerintahannya sudah menyiapkan layanan ini, yang diplot anggaran pada Desember 2012 lalu lewat di APBD 2013. “ ini akses sangat bagus dan kami daerah sangat mendukung pelaksanaan guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih” ujar Ketua DPD PAN Bombana ini.

Dia menjelaskan, canangkan BPK tersebut semisi dengan program pemerintahannya, yakni misi reformasi birokrasi. Selain provinsi sultra, nota kesepahaman BPK RI tersebut diikuti pula oleh Provinsi Maluku utara beserta jajaran bupati dan walikotanya. Kata Ketua BPK, canangan program ini sudah digulirkan sejak tahun 2010 lalu dan telah diikuti sebanyak di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *