CATATAN KECIL GEMBIRA DESA

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Alimran, S.Si

Staf BPMP & PD Kabupaten Bombana

Alimran, S.Si

GAGASAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pertama, alasan teoretik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (decentralized budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan preferensi lokal. Kedua, alasan empirik. Di Indonesia, keuangan selalu menjadi medan tempur antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah disedot oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang disedot dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Daerah terus menerus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat dan daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumberdaya lokal sendiri.

Menjawab permasalahan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Bombana periode Tahun 2011 – 2016 meluncurkan pendekatan pembangunan melalui Gerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah akronim  “GEMBIRA” sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016.

Salah satu sasaran pendekatan pembangunan Gembira adalah wilayah Desa yang dikenal dengan istilah Gembira Desa dengan mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan seperti ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pendekatan pembangunan Gembira Desa meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat perdesaan. Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan pemerintah Desa di wilayahnya masing-masing, melalui proses dan tata cara perencanaan, penganggaran serta tata cara pelaksanaan secara partisipatif berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di Desa dilakukan melalui penyusunan dokumen APB-Desa. Karena itu seluruh penerimaan Desa harus dicantumkan dalam dokumen APBDesa. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan penerimaan (belanja) tidak tumpang tindih. Sehingga perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan menggerakkan sektor basis pemerintahan.

HAMBATAN

Pemberian bantuan Keuangan Kabupaten dan Alokasi Dana Desa melalui program Gembira Desa dalam kurun waktu dua Tahun masih mengalami berbagai hambatan. Sesuai dengan pengamatan penulis beberapa hambatan yang dialamai desa antara lain  :

  • Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam mengelola dana yang bersumber dari Gembira Desa belum terlaksanan dengan memadai dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur desa.
  • Kualitas sumber daya manuasia di desa yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan Otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan.
  • Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan sendiri-sendiri oleh Pemerintah Desa
  • Perencanaan pembangunan teknokratis, politis dan partisipatif tidak sinergis.
  • Perencanaan kegiatan pembangunan dilakukan berulang-ulang oleh berbagai pihak dengan pola masing-masing.
  • Masih kurangnya pengawasan, bimbingan dan pelatihan dari instansi terkait.
  • Kurangnya sarana dan prasarana di desa.

HARAPAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat “top down” dibandingkan “bottom-up”, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Melalui program Gembira Desa diharapkan Desa mampu merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan secara otonom.

Dalam pengelolaan Gembira Desa tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

  • Desa mampu secara mandiri mengelola keuangannya
  • Aparat desa lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan
  • Keterlibatan masyarakat desa dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan program pembangunan
  • Lembaga Kemasyarakatan desa akan berjalan dengan baik menjalankan program-program kemasyarakatan
  • Program ini akan betul-betul akan meng”gembira”kan masyarakat desa secara menyeluruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *