DPRD BOMBANA RENCANAKAN HEARING GURU DAN KEPSEK SD DOULE

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Problematik penolakan Hj. Rosmiati sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN ) Doule yang berimbas mogoknya sejumlah guru melakukan aktivitas mengajar mulai mendapat perhatian dri sejumlah kalangan, tidak terkecuali Ketua DPRD Kabupaten Bombana, pasalnya sudah menghampiri tiga bulan belakangan ini para murid sudah tidak bisa lagi merasakaan sistem pendidikan yang seharus mereka dapatkan seperti daerah lain disebabkan aksi mogoknya para sejumlah guru.

Ditemui beberapa saat lalu, Ketua DPRD Kab. Bombana Andhy Ardin, SH sangat menyayangkan kejadian tersebut, menurutnya aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru sangat berimbas kepada masa depan muridn sehingga dirinya rencana akan melakukan hearing ( dengar Pendapat ) antara Guru dan untuk mengetahui persis persoalan sebenarnya.

” Kita akan memanggil merekaa untuk mengklarifikasi kejadian ini ” terang Andhy.

Politisi muda yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Sultra melalui Partai Amanat Nasional ini menambahkan ketidak sepahaman antara Guru dan Kepala Sekolah yang terjadi di SDN Doule harus mendapat perhatian semua pihak, kepentingan yang terjadi antara kedua belah pihak harus segera diselesaikan dan tidak boleh di biarkan berlarut larut, karena yang menjadi korban dari masalah ini nota bene murid sekolah tersebut yang tidak mengetahui persis pesoalan yang terjadi.

” Kasihan murid yang seharusnya datang untuk menimbah ilmu pengetahuan malah seperti ini jadinya ” terang Andhy.

Sementara itu, salah seorang guru sekolah yang enggan disebutkaan namanya turut pula menyayangkan mogoknya 15 orang Guru PNS di sekolah itu. Seharusnya kata dia masalah ini harus di dudukkan bersama, baik itu antara Guru, Kepala Sekolah dan dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, apalagi menurutnya masalah ini sudah terjadi tiga bulan.

” Coba bayangkan saja, mogok mengajar sudah tiga bulan, bagaimana nasib para murid ” katanya sembari kembali mengingatkan namanya untuk tidak di publikasi.

Dirinya menambahkan hal Ini harus segera di sikapi, tidak mungkin masalah ini harus lagi Bupati, wakil Bupati dan Sekda yang turun tangan untuk menyelesaikan, seharusnya pihak diknas yang merupakan perpanjangan tangan dari ketiganya secara tegas mencari solusinya, jangan menyibukkan para pimpinan daerah dengan masalah yang bisa diselesaikan di tingkat Dinas.

” Cukup sudah pimpinan daerah di sibukkan dengan proses pembangunan yang saat ini digalakkan, jangan menambah beban pikir mereka,,Disdikpora harus tegas menyelesaikan masalah guru dan kepala sekolah agar tidak berkepanjangan ” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *